Jakarta — Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan fokus percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di sejumlah wilayah prioritas di Sumatra, dengan penekanan pada dukungan anggaran dan pemulihan infrastruktur dasar yang belum pulih sepenuhnya.
Pernyataan tersebut disampaikan Tito usai Rapat Koordinasi Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (PRR) Wilayah Sumatera di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Rabu (11/2/2026). Tito juga menjabat sebagai Ketua Satgas PRR Pascabencana Wilayah Sumatera.
Menurut Tito, secara umum infrastruktur utama seperti listrik telah pulih hampir 100 persen. Namun, masih terdapat 23 desa terpencil yang terdampak longsor dan saat ini disuplai menggunakan genset.
Di sisi lain, ia menyoroti sejumlah sektor yang masih memerlukan perhatian khusus. Di antaranya jalan kabupaten dan desa yang belum pulih, rumah ibadah yang mengalami kerusakan berat, serta layanan air minum yang belum optimal di beberapa lokasi. “Kita klasifikasikan mana yang perlu atensi. Jalan kabupaten dan desa yang belum, rumah ibadah rusak berat, serta air minum yang belum maksimal,” ujar Tito.
Dalam pemetaan penanganan, Tito menyebut sedikitnya 11 hingga 13 daerah masuk kategori super prioritas berdasarkan skala dampak dan indikator kerusakan. Di Sumatra Barat, perhatian difokuskan pada Kabupaten Agam dan Padang Pariaman, dengan tambahan Tanah Datar. Di Sumatra Utara, prioritas diarahkan ke Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, dan Tapanuli Selatan. Sementara di Aceh, perhatian utama tertuju pada Aceh Tamiang yang sempat mengalami kelumpuhan pemerintahan akibat banjir dan lumpur.
Tito mengatakan kondisi di Aceh Tamiang mulai membaik setelah dilakukan pembersihan oleh TNI, Polri, dan relawan. Ia juga menyebut telah mengirim hampir 800 praja IPDN untuk membantu percepatan pemulihan. Meski demikian, ia menambahkan sejumlah fasilitas perkantoran di Aceh Tamiang masih kekurangan meubelair dan sarana pendukung operasional.
Untuk mempercepat pemulihan, Tito mengusulkan agar transfer keuangan daerah (TKD) untuk tiga provinsi terdampak dikembalikan ke besaran tahun sebelumnya. Ia menyatakan Presiden telah menyetujui agar seluruh kabupaten/kota di tiga provinsi tersebut mendapatkan pengembalian alokasi transfer daerah.
“Saya sudah sampaikan ke Menteri Keuangan agar realisasinya bisa dipercepat. Kalau bisa super prioritas didahulukan, minimal separuhnya lebih dulu cair,” kata Tito. Ia mencontohkan Provinsi Aceh yang memiliki alokasi sekitar Rp800 miliar. Jika separuhnya dapat segera direalisasikan, Tito menilai percepatan pemulihan akan lebih signifikan, termasuk bagi Aceh Tamiang yang membutuhkan sekitar Rp72 miliar untuk operasional dan percepatan layanan publik.
Selain dukungan fiskal, Tito mendorong penerapan skema gotong royong berbasis padat karya atau cash for work. Melalui skema ini, warga setempat diberdayakan untuk membersihkan lumpur dengan insentif harian sekitar Rp100 ribu, dengan pendampingan TNI dan Polri. Tito menilai persoalan utama saat ini bukan lagi jalan utama yang relatif sudah bersih, melainkan lumpur yang mengeras di gang-gang sempit dan di dalam rumah warga. “Kalau dikeroyok bersama, apalagi dengan dukungan anggaran, ini bisa lebih cepat selesai,” ujarnya.
Untuk jangka menengah dan panjang, Tito mengakui normalisasi sungai dan pembangunan jembatan permanen membutuhkan waktu lebih lama. Ia menyebut jembatan darurat saat ini sudah dapat difungsikan, namun pembangunan permanen memerlukan proses teknis dan anggaran yang tidak sedikit.
Ia juga menjelaskan pendangkalan sungai akibat sedimentasi lumpur menyebabkan lebar alur melebar hingga ratusan meter di sejumlah titik. “Kalau normalisasi penuh, bisa 2–3 tahun. Karena harus pengerukan besar-besaran dan perbaikan permanen jalan serta jembatan,” kata Tito.
Meski demikian, untuk pemulihan fungsional, jalan provinsi disebut umumnya sudah bisa dilalui. Sementara jalan kabupaten dan kota ditargetkan fungsional dalam satu hingga dua bulan ke depan, sembari menunggu proses permanenisasi.
Pemerintah, kata Tito, memastikan percepatan pemulihan dilakukan melalui pendekatan prioritas berdasarkan skala kerusakan, dukungan fiskal terukur, serta pelibatan masyarakat dalam proses rehabilitasi.
Sumber: infopublik.id
