Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Bali memperkuat literasi keuangan pelajar melalui kegiatan Kick Off dan Training of Trainers (ToT) implementasi Modul Ajar Literasi Keuangan untuk tingkat SMA/MA. Kegiatan yang digelar secara hybrid, tatap muka dan daring, ini mengundang kepala sekolah serta perwakilan guru ekonomi SMA/MA se-Provinsi Bali pada Selasa (24/2).
Program tersebut merupakan tindak lanjut dari peluncuran Modul Ajar Literasi Keuangan tingkat SMA/MA di Provinsi Bali yang dilakukan pada 7 Oktober 2025. Peluncuran modul itu melibatkan OJK Bali bersama Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bali, Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMA Provinsi Bali, serta Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) Ekonomi Provinsi Bali.
Modul ajar disusun untuk menstandarkan materi pembelajaran literasi keuangan bagi siswa SMA/MA di seluruh Bali. Materi mencakup konsep dasar keuangan, mulai dari manajemen keuangan pribadi hingga pemahaman produk dan layanan jasa keuangan. Modul ini direncanakan diajarkan kepada siswa kelas X pada semester kedua setiap tahun pelajaran dengan total 16 jam mata pelajaran.
Kepala Direktorat Pengawasan Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, Pelindungan Konsumen dan Layanan Manajemen Strategis OJK Provinsi Bali, Irhamsah, menekankan pentingnya pemahaman keuangan sebagai keterampilan hidup yang perlu dipelajari sejak dini. Ia menyebut jumlah pelajar di Bali sekitar 902.437 orang atau 20,23 persen dari total penduduk, sehingga peningkatan literasi keuangan dinilai tidak dapat dikesampingkan.
Menurut Irhamsah, pemahaman keuangan penting untuk mencegah potensi persoalan, seperti investasi ilegal, pinjaman online ilegal, hingga kejahatan keuangan digital. Modul ajar juga diperkaya dengan informasi terkini terkait kejahatan keuangan digital, produk lembaga keuangan berbasis teknologi seperti pinjaman daring dan aset digital, serta mekanisme pelindungan konsumen yang disediakan oleh OJK.
Kegiatan ini turut dihadiri Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali Ida Bagus Gde Wesnawa Punia. Ia menyampaikan apresiasi atas inisiatif OJK dalam membekali guru SMA/MA dengan materi literasi keuangan. Ia juga menekankan bahwa literasi keuangan di kalangan pelajar diharapkan tidak berhenti pada pengetahuan, tetapi didukung ekosistem yang memungkinkan siswa mempraktikkan literasi keuangan yang diperoleh di sekolah.
Dalam konteks kebijakan nasional, Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 menargetkan indeks literasi keuangan mencapai 69,35 persen pada 2029, sementara indeks inklusi keuangan ditargetkan 93 persen. Adapun Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045 menempatkan sektor keuangan sebagai salah satu indikator utama pembangunan nasional, dengan target inklusi keuangan mencapai 98 persen pada 2045.
Berdasarkan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan OJK bersama Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2025, tingkat literasi keuangan nasional tercatat 66,46 persen, sedangkan inklusi keuangan mencapai 80,51 persen. Untuk kelompok usia pelajar 15–17 tahun, tingkat literasi dan inklusi keuangan masing-masing tercatat 51,68 persen dan 74 persen.
Melalui Training of Trainers, OJK Bali berharap kapasitas dan pemahaman guru sebagai Duta Literasi Keuangan meningkat. Peningkatan tersebut diharapkan mendukung literasi keuangan siswa sejak dini, sehingga membentuk generasi muda yang mandiri secara finansial dan mampu menghadapi risiko keuangan, termasuk di ranah digital.
