Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Bali bersama sejumlah pemangku kepentingan mendorong penerapan Modul Ajar Literasi Keuangan untuk tingkat SMA/MA. Modul ini sebelumnya diluncurkan pada 7 Oktober 2025 melalui kolaborasi dengan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bali, Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMA Provinsi Bali, serta Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) Ekonomi Provinsi Bali.
Sebagai tindak lanjut, OJK menggelar kegiatan Kick Off dan Training of Trainers (ToT) implementasi Modul Ajar Literasi Keuangan secara hybrid (tatap muka dan daring) pada Selasa (24/2). Kegiatan ini mengundang kepala sekolah serta perwakilan guru ekonomi SMA/MA dari seluruh Bali untuk memperkuat pemahaman dan kesiapan dalam menerapkan modul di sekolah.
Modul Ajar Literasi Keuangan disusun untuk menstandarkan materi pembelajaran literasi keuangan di tingkat SMA/MA di Bali. Dengan standardisasi ini, siswa diharapkan memiliki pemahaman dan keterampilan yang seragam mengenai konsep dasar keuangan, mulai dari manajemen keuangan pribadi hingga pengenalan produk dan layanan jasa keuangan. Modul tersebut direncanakan diajarkan kepada siswa kelas X pada semester kedua setiap tahun pelajaran, dengan total durasi 16 jam pelajaran.
Kepala Direktorat Pengawasan Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, Pelindungan Konsumen, dan Layanan Manajemen Strategis OJK Provinsi Bali, Irhamsah, menekankan bahwa pemahaman keuangan merupakan keterampilan hidup (essential life skill) yang perlu dipelajari sejak dini. Ia juga menyoroti jumlah pelajar di Bali yang mencapai sekitar 902.437 orang atau 20,23 persen dari total penduduk, sehingga upaya peningkatan literasi keuangan dinilai penting untuk meminimalkan risiko, seperti penawaran investasi ilegal, pinjaman online ilegal, serta kejahatan keuangan digital.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali, Ida Bagus Gde Wesnawa Punia. Ia menyampaikan apresiasi atas inisiatif OJK Bali dan menekankan pentingnya membangun ekosistem literasi keuangan di lingkungan pendidikan agar pemahaman siswa tidak berhenti pada pengetahuan, melainkan dapat dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari.
Program ini juga dikaitkan dengan target pembangunan nasional. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029, indeks literasi keuangan ditargetkan mencapai 69,35 persen dan indeks inklusi keuangan 93 persen pada 2029. Sementara dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045, sektor keuangan menjadi salah satu indikator utama pembangunan dengan target inklusi keuangan 98 persen pada 2045.
Data Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan 2025 yang dilakukan OJK bersama Badan Pusat Statistik mencatat literasi keuangan nasional sebesar 66,46 persen, masih di bawah inklusi keuangan yang mencapai 80,51 persen. Pada kelompok usia pelajar 15–17 tahun, tingkat literasi dan inklusi keuangan masing-masing tercatat 51,68 persen dan 74 persen.
OJK menyebut penyusunan modul ajar ini bertujuan menyeragamkan materi pembelajaran terkait OJK dan industri jasa keuangan yang berada di bawah pengawasannya, agar guru dan siswa di seluruh Bali memperoleh pemahaman setara. Modul juga memuat informasi terkini mengenai kejahatan keuangan digital, produk keuangan berbasis teknologi seperti pinjaman daring dan aset digital, serta mekanisme pelindungan konsumen yang tersedia di OJK.
Melalui Training of Trainers, OJK berharap kapasitas dan pemahaman guru sebagai Duta Literasi Keuangan semakin meningkat. Dengan demikian, pengetahuan dapat ditularkan kepada siswa sejak dini untuk membentuk generasi muda yang cerdas dan mandiri secara finansial, sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi menuju Indonesia Emas.
