Palangka Raya – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Kalimantan Tengah bersama Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Wilayah Timur menggelar Rapat Pleno Tahun 2026 sebagai langkah awal penyusunan program kerja percepatan akses keuangan di daerah. Kegiatan ini dilaksanakan di Muara Teweh.
Rapat tersebut dihadiri Asisten Direktur Senior Bidang Pengawasan Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, Perlindungan Konsumen, dan Layanan Manajemen Strategis (PEPK dan LMSt) OJK Provinsi Kalimantan Tengah, Andrianto Suhada. Hadir pula perwakilan pemerintah daerah wilayah timur Kalimantan Tengah, termasuk Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Utara yang diwakili Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Barhum Poderlin Girsang, serta perwakilan dari Barito Selatan, Barito Timur, Gunung Mas, dan Murung Raya. Sejumlah pimpinan Lembaga Jasa Keuangan (LJK) di Kabupaten Barito Utara juga turut mengikuti agenda tersebut.
Rapat pleno ini menjadi momentum perumusan program kerja TPAKD Tahun 2026 yang diarahkan untuk mempercepat perluasan akses keuangan secara merata dan inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat.
Mewakili Kepala OJK Provinsi Kalimantan Tengah, Andrianto Suhada menegaskan peran TPAKD sebagai penggerak kolaborasi di daerah. Ia menyampaikan bahwa sinergi antara pemerintah daerah dan LJK diperlukan agar program yang disusun dapat merespons kebutuhan masyarakat.
“Dengan kolaborasi yang kuat, kita harapkan akses keuangan inklusif dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat. OJK berkomitmen untuk terus mendorong penguatan peran TPAKD agar program inklusi keuangan di daerah berjalan lebih efektif, berkelanjutan, dan tepat sasaran,” ujar Andrianto.
Sementara itu, Barhum Poderlin Girsang menyampaikan rapat pleno juga menjadi ruang evaluasi atas pelaksanaan program TPAKD sebelumnya. Menurutnya, forum tersebut dimanfaatkan untuk merumuskan langkah strategis yang selaras dengan kebutuhan dan potensi daerah.
“Melalui forum ini, kita merumuskan langkah-langkah strategis yang selaras dengan kebutuhan dan potensi daerah. Harapannya, lahir kebijakan yang konkret dan aplikatif sehingga TPAKD benar-benar menjadi motor penggerak pembangunan ekonomi daerah yang inklusif dan berkeadilan,” katanya.
Setelah sesi utama, rapat dilanjutkan dengan diskusi interaktif antaranggota TPAKD Wilayah Timur yang membahas isu strategis serta tantangan dalam penyusunan program kerja tahun mendatang. Melalui forum ini, para pihak diharapkan memperkuat komitmen bersama untuk mendorong inklusi keuangan daerah guna mendukung pertumbuhan ekonomi yang merata dan berkelanjutan di wilayah timur Kalimantan Tengah.
