Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Maluku mencatat industri jasa keuangan di wilayah tersebut masih menunjukkan kinerja yang stabil dan terus bertumbuh, sejalan dengan kondisi ekonomi daerah yang dinilai tetap positif.
Hal itu disampaikan Kepala OJK Provinsi Maluku, Andi Muhamad Yusuf, saat memaparkan materi dalam kegiatan OJK Maluku Bastori di Redbrick Cafe, Ambon, Rabu (11/3/2026).
Yusuf menjelaskan, perekonomian Maluku pada 2025 masih berada pada jalur pertumbuhan yang baik meski sedikit di bawah rata-rata nasional. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan ekonomi Maluku pada 2025 tercatat 4,56 persen, sementara pertumbuhan ekonomi nasional berada di kisaran 5,1 persen.
Menurut Yusuf, meskipun angka tersebut melambat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, pertumbuhan 4,56 persen tetap mencerminkan aktivitas ekonomi di Maluku masih berjalan cukup baik.
Ia menyebut pertumbuhan ekonomi Maluku ditopang sejumlah sektor utama, antara lain perikanan, administrasi pemerintahan, dan perdagangan. Selain itu, belanja pemerintah melalui APBN dan APBD juga disebut masih menjadi faktor penting yang mendorong pergerakan ekonomi daerah.
Namun, Yusuf mengakui struktur ekonomi Maluku yang masih didominasi sektor hulu berbasis sumber daya alam membuat pertumbuhan ekonomi relatif sensitif terhadap dinamika, termasuk perubahan belanja pemerintah. Ia menilai penyesuaian belanja pemerintah daerah pada beberapa periode terakhir turut memengaruhi perlambatan laju pertumbuhan ekonomi.
Selain pertumbuhan ekonomi, sejumlah indikator lain turut menjadi perhatian, seperti Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita yang masih berada di bawah rata-rata nasional. Di sisi lain, inflasi di Maluku disebut masih relatif terkendali, berada di kisaran 3,5 persen dan masih dalam rentang target nasional.
Yusuf juga menyoroti tantangan tingkat kemiskinan dan kedalaman kemiskinan yang masih relatif lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional. Ia menekankan pentingnya mendorong pertumbuhan ekonomi yang tidak hanya tinggi, tetapi juga berkualitas agar mampu menekan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Dalam konteks itu, OJK mendorong sektor jasa keuangan berperan lebih aktif mendukung pembangunan ekonomi daerah, terutama melalui peningkatan akses pembiayaan ke sektor-sektor produktif. Salah satu fokusnya adalah memperkuat pembiayaan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Yusuf menyampaikan, kinerja perbankan di Maluku hingga saat ini masih menunjukkan kondisi yang cukup baik. Pertumbuhan penyaluran kredit berada di kisaran hampir 5 persen, sementara aset perbankan tercatat tumbuh hampir 8 persen.
Dari sisi risiko, rasio kredit bermasalah atau Non Performing Loan (NPL) berada di sekitar 2,92 persen. Menurut Yusuf, angka tersebut menunjukkan tingkat kesehatan perbankan di Maluku masih relatif stabil.
Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Maluku juga dilaporkan berkembang. Sepanjang tahun lalu, penyaluran KUR tercatat mencapai lebih dari Rp1 triliun dengan jumlah debitur sekitar 21.840 pelaku usaha. OJK menargetkan penyaluran KUR pada 2026 dapat meningkat dan melampaui realisasi tahun sebelumnya agar semakin banyak pelaku UMKM memperoleh akses pembiayaan.
Selain perbankan, OJK mencatat perkembangan positif pada sektor jasa keuangan lainnya, seperti pasar modal, perusahaan pembiayaan, serta layanan pinjaman daring (peer-to-peer lending). Jumlah investor pasar modal di Maluku disebut meningkat 21,6 persen, mencerminkan naiknya minat masyarakat terhadap instrumen investasi.
Sementara itu, layanan pinjaman daring juga mengalami pertumbuhan, dengan jumlah peminjam sekitar 33 ribu orang dan tingkat risiko kredit yang masih relatif rendah.
OJK turut memperkuat program literasi dan inklusi keuangan. Berdasarkan survei nasional yang dilakukan bersama BPS, indeks literasi keuangan Indonesia pada tahun sebelumnya mencapai 66 persen, sedangkan indeks inklusi keuangan berada pada angka 80,5 persen.
Pada 2026, survei tersebut kembali dilakukan dan untuk pertama kalinya hasilnya akan dirilis hingga tingkat provinsi. Yusuf menyebut data yang lebih spesifik di tingkat provinsi diharapkan dapat memberikan gambaran lebih detail mengenai kondisi literasi dan inklusi keuangan di masing-masing daerah, termasuk Maluku, sehingga kebijakan dapat disusun lebih tepat sasaran.
Selain itu, OJK juga mendorong penguatan sektor keuangan syariah melalui program edukasi dan sosialisasi. Salah satu program yang berjalan adalah Gebyar Ramadan Keuangan Syariah yang dilaksanakan sepanjang bulan Ramadan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan di sektor jasa keuangan. Program ini ditujukan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap produk dan layanan keuangan syariah sekaligus mendorong pemanfaatannya dalam aktivitas ekonomi.
