Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menegaskan komitmennya memperkuat integritas pasar modal nasional di tengah sorotan dari penyedia indeks global Morgan Stanley Capital International (MSCI). OJK menyatakan penguatan tata kelola pasar modal sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang menekankan perlindungan investor, terutama investor ritel, serta pemberantasan praktik manipulasi harga.
Anggota Dewan Komisioner OJK sekaligus Pjs Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon, Hasan Fawzi, mengatakan arahan Presiden Prabowo sejalan dengan agenda reformasi yang telah dijalankan OJK. “Tidak memberi ruang toleransi atas praktik-praktik manipulasi harga,” ujar Hasan usai ASEAN Climate Forum 2026 di Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Rabu, 11 Februari 2026.
Dalam forum tersebut, Utusan Khusus Presiden RI Bidang Iklim dan Energi Hashim Djojohadikusumo menyampaikan bahwa Hasan dan BEI baru saja mendapat teguran dari Presiden Prabowo. Hashim menyebut Prabowo sempat murka saat terjadi market crash pada akhir Januari, yang dikaitkan dengan keputusan MSCI membekukan saham Indonesia.
Hasan menjelaskan, OJK saat ini menggulirkan delapan rencana aksi reformasi total yang mencakup penguatan integritas pasar modal. Salah satu klaster utama reformasi adalah peningkatan transparansi, yang kemudian diperkuat melalui aspek penegakan hukum (enforcement).
Menurut OJK, langkah-langkah tersebut diharapkan meningkatkan kepercayaan investor terhadap pasar modal Indonesia sekaligus memperkuat posisi Indonesia di mata investor global dan penyedia indeks internasional. OJK menilai integritas pasar sebagai prioritas yang harus dijaga secara konsisten agar pasar modal tumbuh sehat dan berkelanjutan.
Di tengah sorotan MSCI, Hasan juga menanggapi isu mengenai klaim adanya beberapa surat teguran dari MSCI. Ia mengatakan baru mendengar informasi tersebut dan akan menelusurinya lebih lanjut. Namun, Hasan menegaskan bahwa dalam satu hingga dua minggu terakhir OJK telah melakukan komunikasi intensif dan menyepakati pola kerja dengan MSCI. “Dari setiap meeting cukup baik, cukup lancar,” kata Hasan.
OJK bersama self regulation organization (SRO) dan BEI telah bertemu perwakilan MSCI sebanyak dua kali, yakni pada 2 Februari dan 11 Februari 2026. Hasan menyebut pertemuan akan dilanjutkan dengan rangkaian pertemuan teknis untuk membahas sejumlah isu, termasuk peningkatan transparansi data, penguatan integritas pasar, serta penyediaan data granular dari Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI).
Data granular tersebut ditargetkan rampung pada akhir Februari 2026 dan mulai disampaikan kepada MSCI serta penyedia indeks global lainnya pada awal Maret 2026 untuk kebutuhan simulasi perhitungan indeks.
Hasan menambahkan, pertemuan teknis diharapkan memberi konfirmasi langsung mengenai aspek-aspek yang masih perlu diperbaiki agar sesuai dengan ekspektasi MSCI. OJK menilai dialog terbuka dengan MSCI penting untuk memastikan reformasi berjalan searah dengan standar internasional.
Menanggapi rebalancing MSCI yang kembali dilakukan, Hasan menyatakan OJK menghormati independensi MSCI sebagai penyedia indeks global. Ia menilai rebalancing saat ini lebih berupa penyesuaian bobot, bukan perubahan besar pada konstituen indeks. “Tentu kami menyerahkan sepenuhnya karena ini kan independensi mereka ya,” ujarnya.
Hasan menilai respons pasar yang relatif positif terhadap rebalancing menunjukkan investor mulai mampu mengantisipasi dinamika perubahan indeks global. OJK berharap kondisi pasar yang relatif kondusif dapat terjaga hingga siklus evaluasi MSCI berikutnya pada Mei 2026 yang akan berlaku efektif pada Juni 2026.
