JAKARTA – Pejabat Sementara (Pjs) Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Friderica Widyasari Dewi menyampaikan bahwa OJK menyiapkan tiga pilar utama kebijakan pada 2026 sebagai fondasi penguatan dan pengembangan sektor jasa keuangan nasional. Tiga pilar itu diarahkan untuk menjaga stabilitas sistem, meningkatkan daya saing industri, serta memperluas peran sektor keuangan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.
“Arah kebijakan OJK pada tahun 2026 ini akan difokuskan pada tiga pilar utama, yang pertama, penguatan ketahanan sektor jasa keuangan. Kemudian pengembangan ekosistem keuangan yang kontributif, serta pendalaman pasar keuangan dan pengembangan keuangan berkelanjutan,” kata Friderica di Jakarta, Kamis (19/2).
Menurut Friderica, penguatan ketahanan sektor jasa keuangan akan ditempuh melalui sejumlah langkah, antara lain penegakan ketentuan permodalan, penguatan keuangan syariah, percepatan reformasi integritas pasar modal, serta pemberantasan tindak penipuan (scam) dan aktivitas keuangan ilegal.
Pilar kedua, pengembangan ekosistem keuangan yang kontributif, akan dijalankan melalui kebijakan penguatan kemudahan akses pembiayaan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) agar dapat terus berkembang dan berkontribusi terhadap perekonomian nasional.
Dalam konteks menjaga pertumbuhan sektor UMKM, terutama setelah bencana di tiga provinsi di Sumatera pada akhir tahun lalu, OJK menyatakan perlunya dukungan yang masif dan konsisten. “Untuk itu, OJK sudah menetapkan kebijakan pemberian pemberlakuan khusus atas kredit atau pembiayaan kepada debitur yang terkena dampak bencana Sumatera selama tiga tahun ke depan,” ujar Friderica.
Friderica juga menegaskan komitmen OJK mendorong sektor jasa keuangan untuk terus mendukung program prioritas pemerintah, di antaranya Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, Makan Bergizi Gratis, penguatan asuransi dan sistem kesehatan nasional, serta pengembangan ekosistem bulion.
Sementara itu, pilar ketiga mencakup pendalaman pasar keuangan dan pengembangan keuangan berkelanjutan. Kebijakan pada area ini meliputi penguatan peran investor institusional serta peningkatan literasi dan inklusi keuangan masyarakat.
Friderica menyebut Presiden Prabowo Subianto memberikan dukungan terhadap upaya peningkatan kesehatan keuangan (financial health) masyarakat. Presiden juga disebut akan memimpin langsung sebuah komite yang akan dibentuk untuk berfokus pada penguatan kesejahteraan keuangan masyarakat.
Di sisi lain, OJK menyatakan dukungan terhadap komitmen pemerintah untuk mewujudkan emisi nol bersih (net zero emission) melalui penyusunan Taksonomi Keuangan Berkelanjutan Indonesia Versi 3 dan pengembangan Sistem Registri Unit Karbon (SRUK).
“Melalui implementasi kebijakan-kebijakan tersebut, kami siap mendukung pencapaian target pertumbuhan ekonomi yang ditetapkan oleh pemerintah dalam APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara). Kami juga meyakini outlook tahun ini diperkirakan tetap menunjukkan prospek pertumbuhan yang positif,” ucap Friderica.
