Pemerintah meluncurkan program AKSI KLIK (Kuatkan Literasi dan Inklusi Keuangan untuk Kesejahteraan) serta Gerakan AKU BISA SEJAHTERA (Akses Keuangan melalui Business Matching dan Literasi untuk Kesejahteraan Keuangan) sebagai langkah untuk memperkuat inklusi keuangan sekaligus mendorong pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan hal tersebut dalam acara peluncuran kedua inisiatif itu pada Jumat (6/3/2026). Menurutnya, program ini menjadi bagian dari upaya memperkuat fondasi kebijakan inklusi keuangan dan peningkatan kesejahteraan keuangan masyarakat.
Dalam satu dekade terakhir, Indonesia mencatat kemajuan dalam perluasan akses dan literasi keuangan. Berdasarkan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) yang dilaksanakan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat inklusi keuangan nasional mencapai 92,74%, sementara tingkat literasi keuangan tercatat 66,64%.
Capaian tersebut juga dikaitkan dengan peran kementerian/lembaga di bawah Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI). Sepanjang 2025, DNKI melaporkan edukasi keuangan kepada lebih dari 10 juta masyarakat melalui Gerakan Nasional Cerdas Keuangan (GENCARKAN).
Airlangga menyatakan, AKSI KLIK dan Gerakan AKU BISA SEJAHTERA sejalan dengan arah kebijakan pemerintah yang menekankan penguatan UMKM dan kewirausahaan, penciptaan lapangan kerja berkualitas, pemerataan ekonomi, serta penurunan kemiskinan.
Di sisi lain, penguatan inovasi teknologi sistem pembayaran juga terus didorong untuk mendukung inklusi keuangan. Inisiatif seperti QRIS dan pengembangan keuangan digital oleh Bank Indonesia disebut membantu mengatasi hambatan jarak, akses, dan biaya transaksi, sehingga layanan keuangan diharapkan semakin cepat, aman, dan efisien bagi masyarakat di berbagai daerah.
Pemerintah juga memperkuat dukungan pembiayaan bagi UMKM melalui sejumlah skema yang dinilai inklusif dan berkelanjutan. Program seperti Ultra Mikro (UMi), Kredit Usaha Rakyat (KUR), PNM Mekaar, serta PNM ULaMM disiapkan untuk menjawab kebutuhan pembiayaan dari level ultra mikro hingga skala usaha yang lebih produktif.
Langkah ini dinilai penting mengingat UMKM merupakan tulang punggung perekonomian nasional, dengan jumlah lebih dari 64 juta unit usaha. Sektor ini berkontribusi lebih dari 60% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan menyerap hampir 97% tenaga kerja.
Meski inklusi keuangan terus meningkat, pemerintah menekankan perlunya penguatan literasi keuangan agar pemanfaatan layanan keuangan lebih optimal. Kepemilikan akun keuangan, menurut pemerintah, perlu diiringi kemampuan mengelola risiko, mengatur arus kas, serta merencanakan masa depan finansial, termasuk dalam konteks literasi keuangan digital.
Airlangga menambahkan pemerintah mendorong transformasi kebijakan dari pendekatan yang berfokus pada perluasan inklusi keuangan menuju kerangka kesejahteraan keuangan atau financial well-being.
