Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang dilantik pada 20 Oktober 2024 menghadapi pertanyaan besar tentang arah kebijakan ekonomi-politik Indonesia pada periode 2024–2029, di tengah ketidakpastian global akibat konflik geopolitik dan eskalasi perang dagang.

Dukungan politik di parlemen disebut berpotensi menguat seiring konfigurasi partai-partai Koalisi Indonesia Maju (KIM) serta kemungkinan dukungan tambahan dari partai lain. Pada Pilpres 2024, pasangan Prabowo-Gibran meraih 58,58% suara atau 96.214.691 suara dalam satu putaran. Modal dukungan politik ini dipandang dapat memperbesar ruang pemerintah untuk mengambil kebijakan strategis yang menekankan kepentingan ekonomi nasional dan ekonomi rakyat.

Dalam dokumen visi-misi “Asta Cita” 2024–2029, Prabowo-Gibran mengusung agenda yang mencakup penguatan ideologi Pancasila, pertahanan dan keamanan, swasembada pangan-energi-air, penciptaan lapangan kerja, pembangunan SDM, kelanjutan hilirisasi dan industrialisasi, pembangunan dari desa, reformasi politik-hukum-birokrasi, pemberantasan korupsi dan narkoba, serta penguatan harmoni sosial dan lingkungan. Di luar misi tersebut, program percepatan yang disebutkan antara lain pembangunan dan perbaikan sekolah, peningkatan produktivitas pertanian melalui lumbung pangan, kelanjutan program bantuan sosial dan kartu-kartu layanan, cek kesehatan gratis dan penanganan TBC, pembangunan infrastruktur desa dan rumah murah, makan siang dan susu gratis di sekolah dan pesantren, pembentukan Badan Penerimaan Negara untuk meningkatkan rasio penerimaan negara, serta rencana kenaikan gaji aparatur negara.

Di sisi ekonomi makro, data yang dicantumkan dalam naskah menyebut pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I 2025 melambat menjadi 4,87% dibanding 5,11% pada 2024, dengan kontraksi 0,98% secara kuartalan (q-to-q). Pada kuartal II 2025, pertumbuhan disebut naik menjadi 5,12%.

Pemerintah juga melakukan penyesuaian target pertumbuhan ekonomi 2025. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pada 1 Juli 2025 disebut mengoreksi target dari 8% menjadi kisaran 4,75%–5,25% dengan mempertimbangkan dinamika ekonomi nasional dan global. Koreksi tersebut dikaitkan dengan meningkatnya eskalasi perang dagang setelah pengumuman tarif resiprokal Amerika Serikat, serta revisi proyeksi dalam World Economic Outlook edisi April 2025. Dalam laporan yang sama, IMF disebut menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia 2025 menjadi 4,7% dari sebelumnya 5,1%.

Perkembangan berikutnya, ekonomi Indonesia pada kuartal IV 2025 disebut tumbuh 5,39% secara tahunan (year-on-year), lebih tinggi dibanding kuartal III 2025 sebesar 5,04% dan dibanding kuartal IV 2024 sebesar 5,02%. Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menyampaikan angka tersebut dalam konferensi pers pada 5 Februari 2026. Realisasi kuartal IV 2025 itu disebut sedikit di bawah proyeksi Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sebesar 5,45% (yoy). Konsensus pasar yang dihimpun CNBC Indonesia dari 13 institusi memperkirakan pertumbuhan kuartal IV 2025 sebesar 5,23% (yoy) dan 0,72% secara kuartalan (qoq), dengan konsumsi masyarakat pada momentum libur Natal dan Tahun Baru sebagai salah satu penopang.

Di tengah capaian tersebut, pemerintah menghadapi tekanan eksternal yang bersumber dari konflik dan perang, termasuk ketegangan di Timur Tengah dan Ukraina, serta dampaknya terhadap harga energi, inflasi impor, nilai tukar rupiah, rantai pasok, dan arus modal. Dalam naskah, sejumlah dampak yang disorot meliputi kenaikan harga minyak dan gas yang berpengaruh pada biaya produksi dan inflasi domestik, depresiasi rupiah akibat capital outflow ke aset aman seperti dolar AS, gangguan ekspor-impor, volatilitas pasar modal yang dapat menekan aliran investasi asing langsung, serta penurunan daya beli masyarakat akibat inflasi.

Konflik Israel–Palestina juga disebut memiliki implikasi pada jalur perdagangan maritim strategis di Laut Merah dan Terusan Suez yang dilalui sekitar 15% volume perdagangan maritim dunia. Serangan terhadap kapal kargo di kawasan tersebut disebut mendorong sebagian perusahaan pelayaran menunda transit dan memilih rute lebih panjang, yang meningkatkan waktu tempuh dan tarif pengiriman. Selain itu, gangguan di wilayah Timur Tengah dinilai menimbulkan kekhawatiran terhadap stabilitas pengiriman minyak mengingat sepertiga minyak Brent dunia disebut berasal dari kawasan tersebut.

Naskah juga mengutip peringatan Bank Dunia mengenai potensi lonjakan harga minyak jika eskalasi memburuk, dengan skenario terburuk harga minyak dapat berada pada rentang $140–$157 per barel. Kenaikan harga energi dipaparkan berpotensi memicu kenaikan harga pangan, memperkuat tekanan inflasi global, dan mendorong bank sentral menaikkan suku bunga, yang pada gilirannya dapat meningkatkan biaya pinjaman dan memengaruhi arus modal ke negara berkembang. Risiko lain yang disebut adalah gangguan komunikasi dan data keuangan akibat serangan terhadap kabel bawah laut di Laut Merah.

Bagi Indonesia, dampak konflik tersebut digambarkan antara lain melalui pelemahan nilai tukar rupiah, kenaikan harga minyak dan bahan bakar, peningkatan harga komoditas pangan, serta naiknya biaya logistik ekspor. Ketua Umum Gabungan Pengusaha Ekspor Indonesia (GPEI) Benny Soetrisno dikutip menyatakan konflik di Laut Merah berdampak pada distribusi barang dengan kenaikan ongkos logistik hingga 14% serta keterlambatan pengiriman ekspor ke Eropa dan negara-negara Mediterania sekitar 10–14 hari.

Selain konflik geopolitik, perang dagang AS–Tiongkok dipaparkan membawa dampak ganda bagi Indonesia. Peluang disebut terbuka melalui relokasi industri, pengalihan ekspor untuk mengisi celah pasar, perluasan pasar non-tradisional seperti Afrika dan Asia Selatan, serta peluang kemitraan strategis teknologi. Namun, tantangannya mencakup gangguan rantai pasok terutama bahan baku tertentu, tekanan pada ekspor komoditas akibat pelemahan permintaan, volatilitas nilai tukar dan pasar keuangan, serta risiko persaingan yang lebih ketat bagi industri dalam negeri.

Dalam merespons berbagai tekanan itu, naskah menekankan arah kebijakan yang disebut menguatkan kemandirian nasional. Landasan yang dipakai merujuk pada Pancasila dan UUD 1945, termasuk Pasal 33 tentang perekonomian dan penguasaan cabang produksi penting untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, serta Pasal 34 mengenai tanggung jawab negara terhadap fakir miskin, anak terlantar, jaminan sosial, dan penyediaan layanan kesehatan serta pelayanan umum yang layak.

Sejumlah program yang disebut mulai digulirkan antara lain ketahanan pangan melalui swasembada pangan, program Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih, pembentukan holding BPI Danantara, serta efisiensi anggaran APBN dan APBD. Argumen yang disampaikan adalah penguatan program domestik dinilai dapat membantu menjaga ketahanan ekonomi di tengah ketidakpastian global dan ketergantungan perdagangan luar negeri yang tinggi.

Naskah juga memuat contoh kebijakan terkait ketahanan pangan pada periode sebelumnya ketika Prabowo menjabat Menteri Pertahanan, termasuk dorongan peningkatan produktivitas pertanian dan pengurangan ketergantungan impor pangan, serta dukungan terhadap perluasan lahan tanam untuk mendukung lumbung pangan. Dalam konteks itu, disebut pula koordinasi lintas kementerian untuk merespons dinamika geopolitik yang tidak menentu.

Pada bagian lain, pandangan Bambang Soesatyo yang disampaikan pada 5 Mei 2025 menekankan bahwa interdependensi ekonomi antarnegara adalah keniscayaan, namun penguatan kemandirian untuk mengurangi ketergantungan tetap dipandang sebagai kewajiban negara. Ia merujuk pidato pelantikan Presiden Prabowo pada 20 Oktober 2024 yang menegaskan urgensi ketahanan pangan dan energi serta gagasan lumbung pangan di sejumlah lokasi prioritas, dengan target peningkatan produksi dan luas panen padi menjadi 4 juta hektare sawah dan proyeksi tambahan produksi 20 juta ton gabah kering giling, setara 10 juta ton beras.

Masih dalam rangka konsolidasi kekuatan ekonomi nasional, Prabowo disebut menggagas pembentukan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) pada Februari 2025. Dalam catatan yang sama, disebut konsolidasi per Maret 2025 mencakup 844 BUMN dengan nilai 982 miliar dolar AS, dengan asumsi kurs Rp 16.810 per dolar AS setara Rp 16.508 triliun.

Keseluruhan arah kebijakan yang dipaparkan menempatkan pemerintah pada pendekatan “aktif-mandiri”: tetap berpartisipasi dalam perdagangan dan kerja sama internasional, namun dengan penekanan pada ketahanan pangan dan energi, penguatan industri berbasis sumber daya, efisiensi birokrasi, serta upaya menjaga daya saing domestik untuk meredam dampak konflik dan perang dagang global.