Pemerintah Kabupaten Morowali Utara memperkuat sinergi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah melalui penandatanganan nota kesepahaman (MoU) untuk memperkokoh tata kelola keuangan dan pembangunan daerah. Penandatanganan berlangsung di Aula Graha Audita BPKP Sulteng, Palu, Selasa pagi (24/2/2026).
MoU tersebut ditandatangani dalam pertemuan yang dihadiri Bupati Morowali Utara Delis Julkarson Hehi bersama jajaran pemerintah daerah, antara lain Sekretaris Daerah Musda Guntur, Asisten I Krispen Masu, Kepala Bappelitbangda Gerzom Tandi, Inspektur Romel Tungka, Kepala Bidang Perencanaan Anugerah Toweula, serta Kepala Bidang Litbang Isna Lapasila.
Rombongan Pemkab Morowali Utara diterima Kepala Perwakilan BPKP Sulteng Agus Yulianto didampingi sejumlah pejabat BPKP, yakni Teguh Santoso Apriyanto (Korwas Bidang APD), Sri Minarni (Korwas Bidang P3A), Ahmad Nur Ikhwan (Subkor Keuangan), serta jajaran lainnya.
Kerja sama ini disebut sebagai langkah strategis untuk mengawal perencanaan dan penganggaran daerah, meningkatkan kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), serta memperkuat Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan manajemen risiko.
Dalam sambutannya, Bupati Delis menegaskan kerja sama dengan BPKP menjadi kebutuhan mendasar bagi pemerintah daerah yang tengah mendorong percepatan pembangunan. Ia mengibaratkan peran BPKP seperti dokter yang mampu mendiagnosis kondisi “kesehatan” tata kelola pemerintahan.
“Sering kali kita merasa semua proses sudah berjalan baik. Namun yang dapat menilai secara objektif adalah pihak yang memiliki kompetensi dan independensi. Dalam hal ini, BPKP,” ujar Delis.
Ia menekankan pentingnya memastikan keselarasan antara perencanaan dan pelaksanaan program agar berkontribusi terhadap pencapaian visi-misi daerah, termasuk dokumen perencanaan seperti RPJMD dan RKPD. Menurutnya, pengawasan perlu dipandang sebagai mekanisme korektif untuk mencegah penyimpangan sejak dini.
“Lebih baik ditegur ketika mulai menyimpang sedikit, daripada dibiarkan hingga menimbulkan dampak besar,” tegasnya.
Delis juga menyoroti pentingnya penentuan prioritas program di tengah keterbatasan fiskal dan tuntutan efisiensi anggaran, terutama pada program super prioritas yang dinilai memberi dampak signifikan bagi masyarakat.
Sementara itu, Kepala Perwakilan BPKP Sulteng Agus Yulianto menyampaikan apresiasi atas komitmen Pemkab Morowali Utara yang, menurutnya, tidak berhenti pada niat, tetapi langsung direalisasikan melalui penandatanganan nota kesepahaman.
“Komitmen ini menunjukkan itikad kuat untuk meningkatkan kualitas tata kelola. Kami hadir bukan untuk mencari kesalahan, tetapi untuk memastikan sistem berjalan lebih efektif, akuntabel, dan adaptif,” kata Agus.
BPKP menyatakan akan mengawal proses perencanaan dan penganggaran melalui validasi serta evaluasi sistem, termasuk optimalisasi pemanfaatan sistem informasi pemerintah daerah. Pengawalan diarahkan pada sektor-sektor strategis seperti kesehatan, pendidikan, pengentasan kemiskinan, penurunan stunting, serta peningkatan kualitas belanja publik.
Nota kesepahaman tersebut memuat enam poin utama, meliputi penguatan kapabilitas APIP, peningkatan kualitas perencanaan dan penganggaran, penguatan SPIP dan manajemen risiko, asistensi pengelolaan keuangan daerah, evaluasi program prioritas, serta peningkatan kualitas tata kelola pembangunan.
Melalui kerja sama ini, Morowali Utara diharapkan memiliki tata kelola yang lebih kokoh, transparan, dan inovatif untuk mendukung pembangunan daerah.
