JAKARTA — Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Agus Fatoni menerima penghargaan Excellence in Regional Financial Governance 2026 dalam ajang Indonesia Top Achievements of The Year 2026 (ITAY 2026) bertema Transforming for Reinventing Indonesia. Penghargaan tersebut diserahkan Komisaris Metro TV Suryopratomo di Studio Grand Metro TV, Jakarta.
ITAY 2026 disebut sebagai seruan untuk berani bergerak maju, melampaui zaman, memperbaiki sistem, serta menciptakan lompatan baru melalui inovasi, kepemimpinan visioner, dan kontribusi nyata bagi masyarakat.
Dalam kesempatan itu, Fatoni menyampaikan terima kasih kepada Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian atas arahan, bimbingan, petunjuk, serta kesempatan untuk mendorong optimalisasi pengelolaan keuangan daerah. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada kepala daerah, pemerintah daerah, serta kementerian/lembaga yang dinilai turut memperkuat tata kelola keuangan daerah yang akuntabel, efektif, efisien, sekaligus inovatif dan kreatif.
Fatoni, yang pernah menjabat sebagai penjabat gubernur di Sulawesi Utara, Sumatera Selatan, Sumatera Utara, dan Papua, menegaskan penghargaan tersebut tidak ditujukan untuk dirinya secara pribadi. Ia mendedikasikannya kepada Kemendagri, khususnya jajaran Ditjen Bina Keuda, serta pemerintah daerah.
“Penghargaan ini bukan hanya untuk saya pribadi, tetapi untuk Kementerian Dalam Negeri khususnya untuk teman-teman di Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri dan tentu untuk pemerintah daerah,” kata Fatoni.
Ia menambahkan, Ditjen Keuda Kemendagri secara konsisten memperkuat implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia (SIPD-RI) sebagai instrumen utama transformasi digital pengelolaan keuangan daerah. Menurutnya, langkah ini penting untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) secara tepat, terukur, dan bertanggung jawab.
Fatoni juga menekankan bahwa tata kelola keuangan daerah tidak hanya mencakup pengelolaan anggaran, tetapi juga optimalisasi pengelolaan BUMD, BLUD, BMD, termasuk kerja sama pemerintah daerah serta pemanfaatan sumber pendapatan lain. Ia menyatakan setiap rupiah harus dapat dipertanggungjawabkan dan digunakan tepat sasaran, seraya mendorong pemerintah daerah agar kreatif dan inovatif dalam meningkatkan pendapatan daerah serta memastikan belanja daerah mendukung pembangunan, perbaikan layanan publik, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Di bawah kepemimpinannya, Ditjen Keuda Kemendagri disebut konsisten memperkuat dan memperbaiki tata kelola keuangan daerah dalam mendukung program prioritas dan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto. Penghargaan ini juga diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat reformasi pengelolaan keuangan daerah menuju Indonesia Emas 2045.
Adapun penilaian ITAY 2026 dilakukan secara independen oleh dewan juri yang terdiri dari Prof. Dr. Drs. Ricardi S. Adnan, M.Si (Guru Besar FISIP Universitas Indonesia), Dr. Hifni Alifahmi, M.Si (konsultan praktisi PR dan penulis buku Corporate Reputation), Prof. Dr. apt. Zilhadia, M.Si (Guru Besar dan Dekan FIKES UIN Jakarta), Prof. Dr. Martani Huseini, DEA (Guru Besar FIA Universitas Indonesia), serta Arief Suditomo, SH., MA (jurnalis senior dan Direktur Utama Metro TV). Penilaian didasarkan pada lima kriteria utama: prestasi, inovasi, transformasi, kompetensi inti, dan kontribusi.
