Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nagekeo menggandeng Bank NTT untuk membuka peluang kerja legal bagi warga yang ingin bekerja di Jepang melalui program pengiriman Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI). Kerja sama ini mencakup dukungan pembiayaan dan edukasi literasi keuangan, selain pelatihan dan persiapan keberangkatan.
Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Nagekeo, Petrus Aurellius Asan, mengatakan kolaborasi tersebut ditujukan untuk mengatasi kendala biaya yang kerap dihadapi CPMI, mulai dari pelatihan, pengurusan dokumen, hingga administrasi. Ia menyebut biaya dari Lembaga Pelatihan Kerja pada prinsipnya dibiayai APBD, namun karena kondisi keuangan daerah, Pemkab menggandeng Bank NTT untuk memfasilitasi pembiayaan. Pernyataan itu disampaikan Petrus di sela rapat kerja bersama DPRD Nagekeo, Jumat (6/2/2026).
Biaya keberangkatan CPMI diperkirakan mencapai Rp65 juta yang mencakup kebutuhan administrasi dan pelatihan. Melalui skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) CPMI, Bank NTT menyediakan pembiayaan hingga Rp100 juta dengan bunga 6 persen per tahun. Tenor pinjaman disesuaikan dengan kontrak kerja di Jepang.
Kepala Bank NTT Cabang Mbay, Petrus Soba Lewar, menyampaikan calon pekerja akan memiliki rekening di Bank NTT dan diarahkan untuk menabung secara rutin. Pendampingan ini dimaksudkan agar pendapatan yang diperoleh dapat dikelola lebih produktif dan tidak semata-mata bersifat konsumtif.
Dari sisi persiapan kompetensi, CPMI menjalani pelatihan bahasa dan budaya Jepang melalui ACE Indonesia, serta pelatihan tenaga kesehatan di LPK Musubu. Pelatihan tersebut mencakup kegiatan seperti origami, simulasi budaya, dan kunjungan dari perusahaan Jepang. Proses seleksi dilakukan di Transnaker Nagekeo, sebelum calon pekerja diberangkatkan dari Denpasar.
Selain aspek teknis dan finansial, program ini juga menekankan literasi keuangan. Bank NTT memberikan pendampingan agar CPMI mampu mengelola pendapatan secara bijak, termasuk pembayaran cicilan kredit dan menabung sebagai modal usaha setelah kembali ke kampung halaman.
DPRD Nagekeo menyatakan dukungan terhadap program tersebut. Ketua Komisi I DPRD Nagekeo, Lukas Mbulang, menilai kerja sama pemerintah, lembaga pelatihan, dan perbankan penting untuk memastikan CPMI menempuh jalur legal dan memahami prosedur resmi. Ia berharap program ini dapat memberi kesempatan kerja di luar negeri secara profesional sekaligus meningkatkan kesejahteraan keluarga.
Pemkab Nagekeo menargetkan program ini dapat menjadi salah satu upaya mengatasi pengangguran, membuka akses pembiayaan, serta mendorong pengelolaan pendapatan yang produktif dan berkelanjutan bagi generasi muda.
