Pemerintah Kota (Pemkot) Serang melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) menggelar High Level Meeting (HLM) Tim Percepatan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Semester I Tahun 2026 di Hotel Wisata Baru, Selasa (10/2). Pertemuan bertema “Transaksi Digital Menuju Ekosistem Keuangan Daerah Mandiri” itu menjadi ajang penguatan komitmen percepatan transformasi digital pada sistem keuangan daerah.
Wali Kota Serang, Budi Rustandi, menegaskan pentingnya integrasi sistem pembayaran nontunai yang menyeluruh serta perlindungan data masyarakat sebagai fondasi tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel. Ia meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD), terutama yang berkaitan dengan pendapatan, segera menuntaskan integrasi pembayaran nontunai, memperluas kanal pembayaran hingga ke platform e-commerce, dan memastikan ketahanan infrastruktur teknologi informasi dari ancaman siber.
“Integrasi tanpa celah adalah kunci efisiensi dan transparansi. Saya instruksikan seluruh OPD segera menuntaskan integrasi sistem pembayaran nontunai. Jika masyarakat bisa membayar belanjaan digital dengan mudah, maka membayar BPB atau layanan kependudukan pun harus semudah itu,” kata Budi.
Ia juga menyoroti aspek kepercayaan publik dalam layanan transaksi digital. Menurutnya, peningkatan transaksi nontunai harus diiringi jaminan keamanan data warga. “Seiring meningkatnya transaksi digital, kita wajib menjamin keamanan data warga. Infrastruktur IT kita harus kuat dan tangguh terhadap ancaman cyber,” ujarnya.
Kepala Bapenda Kota Serang, W. Hari Pamungkas, menyampaikan bahwa HLM tersebut sekaligus menjadi momentum evaluasi kinerja tahun 2025. Pada tahun lalu, Kota Serang menempati peringkat ke-20 nasional dalam indeks elektronifikasi dengan nilai 73,8. Untuk 2026, Pemkot memasang target lebih tinggi, yakni masuk 10 besar nasional.
“Target kita tahun ini masuk 10 besar. Untuk itu, seluruh OPD harus menghilangkan ego sektoral dan bersinergi, melibatkan perbankan dan Bank Indonesia agar ekosistem keuangan digital kita benar-benar terbangun utuh,” kata Hari.
Ia menambahkan, Pemkot Serang berharap penguatan digitalisasi dapat meningkatkan literasi masyarakat, memperkuat kemandirian fiskal, serta mendorong pengelolaan keuangan daerah yang bersih, transparan, dan berdampak bagi kesejahteraan warga.
Sebelumnya, Kepala Bidang Perencanaan, Penyuluhan, dan Pengendalian Bapenda, Siti Nurfitriawati, menyatakan digitalisasi tidak sekadar mengikuti tren, melainkan instrumen penting untuk mencegah kebocoran pendapatan, meningkatkan akurasi data, dan memudahkan masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan. “Kami berkomitmen memperkuat integrasi sistem pembayaran agar setiap rupiah pendapatan daerah tercatat elektronik dan masuk ke kas daerah secara real time,” ujarnya.
Menurut Siti, HLM tersebut dihadiri sejumlah pihak dari sektor keuangan dan perbankan, antara lain Direktur Pendapatan Daerah Ditjen Bina Keuangan Daerah, Dr. Teguh Narutomo, Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Banten, Agus Suwiran, serta Direktur Utama Bank Banten. Dalam diskusi, peserta mengidentifikasi sejumlah area yang perlu ditingkatkan, seperti digitalisasi retribusi pasar dan parkir, optimalisasi kanal pembayaran, serta integrasi virtual account pada layanan kesehatan di seluruh puskesmas.
Pemkot Serang juga menyatakan harapan agar seluruh OPD memiliki komitmen seragam untuk mengalihkan transaksi penerimaan tunai menjadi nontunai mulai Semester II 2026.
