Pemerintah Provinsi Sumatra Barat (Pemprov Sumbar) bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sumbar menyatakan komitmen memperluas akses layanan keuangan bagi masyarakat melalui penguatan program inklusi dan literasi keuangan. Komitmen itu dibahas dalam rapat pleno Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) yang digelar di Auditorium Gubernur, Rabu, 4 Maret 2026.
Gubernur Sumatra Barat Mahyeldi Ansharullah menekankan pentingnya peningkatan literasi keuangan sebagai upaya melindungi masyarakat dari praktik keuangan ilegal, seperti investasi bodong dan pinjaman tidak resmi. Menurut Mahyeldi, rendahnya pemahaman masyarakat dalam pengelolaan keuangan kerap membuat mereka rentan terjebak pada lembaga yang tidak memiliki kejelasan hukum.
“Kita harus meningkatkan literasi keuangan masyarakat. Jika literasi keuangan rendah, masyarakat mudah terlibat dengan praktik keuangan yang tidak benar, seperti investasi bodong atau lembaga yang tidak bisa dipertanggungjawabkan,” ujar Mahyeldi.
Sementara itu, Kepala OJK Sumbar Roni Nazra menjelaskan bahwa TPAKD menjadi wadah kolaborasi lintas instansi untuk memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan formal. Melalui forum tersebut, berbagai lembaga jasa keuangan diharapkan dapat bersinergi menghadirkan program yang mendukung pengembangan ekonomi daerah, termasuk mendorong pembiayaan sektor unggulan seperti pertanian dan peternakan.
“TPAKD menjadi ruang bersama untuk mempercepat inklusi keuangan. Nantinya juga ada program business matching agar produk unggulan daerah bisa terhubung dengan akses pembiayaan,” kata Roni.
Pada 2026, Pemprov Sumbar menetapkan delapan program kerja TPAKD untuk memperkuat ekosistem keuangan inklusif di daerah. Program tersebut meliputi Nagari Creative Hub, ekosistem keuangan inklusif, Inklusi Keuangan Terintegrasi pada Pesantren (IKHTISAR), program kredit atau pembiayaan melawan rentenir, Aksesku Merata, Galeri Investasi Pasar Modal, Satu Rekening Satu Pelajar, serta program PUJK Goes to Campus.
Melalui rangkaian program itu, pemerintah daerah berharap akses masyarakat terhadap layanan keuangan semakin luas, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan.
