Pemerintah Provinsi Sumatra Barat (Pemprov Sumbar) bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sumbar mendorong perluasan akses layanan keuangan bagi masyarakat melalui penguatan inklusi dan literasi keuangan. Langkah tersebut dibahas dalam rapat pleno Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) yang digelar di Auditorium Gubernur, Rabu (4/3/2026).

Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah menekankan pentingnya peningkatan literasi keuangan sebagai upaya melindungi masyarakat dari berbagai praktik keuangan ilegal, seperti investasi bodong dan pinjaman tidak resmi. Menurutnya, rendahnya pemahaman masyarakat dalam mengelola keuangan kerap membuat mereka terjebak pada lembaga yang tidak memiliki kejelasan hukum.

“Kita harus meningkatkan literasi keuangan masyarakat. Jika literasi keuangan rendah, masyarakat mudah terlibat dengan praktik keuangan yang tidak benar, seperti investasi bodong atau lembaga yang tidak bisa dipertanggungjawabkan,” ujar Mahyeldi.

Kepala OJK Sumbar Roni Nazra menyampaikan, TPAKD menjadi wadah kolaborasi lintas instansi untuk mempercepat perluasan akses masyarakat terhadap layanan keuangan formal. Ia juga menyebutkan rencana program business matching agar produk unggulan daerah dapat terhubung dengan akses pembiayaan.

“TPAKD menjadi ruang bersama untuk mempercepat inklusi keuangan. Nantinya juga ada program business matching agar produk unggulan daerah bisa terhubung dengan akses pembiayaan,” kata Roni.

Pada 2026, Pemprov Sumbar menetapkan delapan program kerja TPAKD untuk memperkuat ekosistem keuangan inklusif di daerah. Program tersebut meliputi Nagari Creative Hub, ekosistem keuangan inklusif, inklusi keuangan terintegrasi pada pesantren (IKHTISAR), program kredit atau pembiayaan melawan rentenir, Aksesku Merata, Galeri Investasi Pasar Modal, Satu Rekening Satu Pelajar, serta program PUJK Goes to Campus.

Melalui rangkaian program itu, pemerintah daerah berharap akses masyarakat terhadap layanan keuangan semakin luas, sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan.