PADANG — Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) terus mendorong pemerataan akses keuangan agar semakin banyak masyarakat, khususnya pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta kelompok berpenghasilan rendah, dapat memanfaatkan layanan keuangan secara aman dan produktif.
Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah mengatakan penguatan ekonomi masyarakat perlu ditopang peningkatan literasi dan inklusi keuangan. Menurutnya, masyarakat tidak hanya membutuhkan akses terhadap layanan keuangan, tetapi juga pemahaman untuk mengelola keuangan dengan baik.
Mahyeldi menilai, meski akses layanan keuangan terus meningkat, kesenjangan masih terjadi di sejumlah daerah. Pelaku UMKM dan masyarakat kecil disebut masih banyak yang kesulitan memperoleh pembiayaan yang layak.
Berdasarkan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2022, tingkat inklusi keuangan di Sumbar tercatat 76,88 persen, sementara literasi keuangan berada pada 40,78 persen. Mahyeldi menyebut capaian tersebut masih perlu ditingkatkan agar masyarakat tidak hanya memiliki akses, tetapi juga pemahaman yang memadai.
“UMKM tulang punggung ekonomi daerah. Karena itu, perbankan dan lembaga keuangan diharapkan lebih aktif menghadirkan program pembiayaan yang mudah dijangkau dan sesuai kebutuhan pelaku usaha kecil,” kata Mahyeldi saat Rapat Pleno Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) di Auditorium Gubernuran Sumbar, Rabu (4/3).
Ia juga menyoroti masih maraknya praktik rentenir yang menawarkan pinjaman cepat tanpa agunan, namun dengan bunga tinggi. Kondisi tersebut dinilai kerap membuat pelaku usaha terjebak utang. “Kami tidak ingin masyarakat terjebak pinjaman yang memberatkan. Di sinilah peran TPAKD dan perbankan hadir memberikan solusi yang lebih aman dan terjangkau,” ujarnya.
Mahyeldi berharap TPAKD Sumbar semakin aktif memperluas akses pembiayaan hingga ke akar rumput, termasuk bagi petani, nelayan, dan masyarakat di daerah tertinggal. Ia juga menyebut tahun 2026 diharapkan menjadi momentum penguatan ekonomi kerakyatan di Sumbar.
Sementara itu, Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sumbar Roni Nazra menyampaikan literasi dan inklusi keuangan merupakan bagian penting dari pembangunan daerah. “Literasi keuangan membantu masyarakat mengelola keuangan dengan bijak. Inklusi keuangan memastikan masyarakat memiliki akses terhadap layanan keuangan yang aman dan sesuai kebutuhan,” katanya.
Roni menambahkan, TPAKD telah terbentuk hingga tingkat kabupaten dan kota. Tantangan ke depan, menurutnya, adalah memastikan setiap program berjalan inovatif, terukur, dan memberi dampak nyata.
Dalam rapat pleno tersebut juga dibahas roadmap TPAKD 2026–2030 yang menitikberatkan pada penguatan tata kelola, integrasi dengan perencanaan pembangunan daerah, serta keberlanjutan program bagi sektor produktif dan kelompok rentan. “OJK akan terus bersinergi dengan pemerintah daerah agar program yang disusun benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ujar Roni.
Pemprov Sumbar tahun ini menetapkan delapan program kerja TPAKD, yakni Nagari Creative Hub, Ekosistem Keuangan Inklusif, Ikhtisar Pesantren (Inklusi Keuangan Terintegrasi pada Pesantren), Kredit/Pembiayaan Melawan Rentenir, Aksesku Merata, Galeri Investasi Pasar Modal, Satu Rekening Satu Pelajar, serta PUJK Goes to Campus. Program-program tersebut diharapkan dapat menjawab isu strategis dan mendorong peningkatan ekonomi masyarakat.
