JAKARTA — Percepatan reformasi pasar modal Indonesia yang didorong Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI) menjadi perhatian pengamat ekonomi. Langkah tersebut dinilai penting untuk memperkuat fondasi ketahanan sistem keuangan nasional.

Pengamat ekonomi Noviardi Ferzi mengatakan kebijakan yang disusun OJK diarahkan untuk membangun pasar modal yang lebih dalam, transparan, dan kredibel. Menurutnya, reformasi itu juga terhubung dengan berbagai aspek lain, seperti peningkatan likuiditas, perbaikan tata kelola, serta sinergi kebijakan makroprudensial.

“Reformasi pasar modal ini bukan kebijakan yang berdiri sendiri. OJK sedang membangun arsitektur baru pasar modal yang lebih dalam, lebih transparan, dan lebih kredibel,” ujar Noviardi dalam wawancara pada Sabtu, 7 Maret 2026.

Salah satu langkah yang disorot adalah rencana kenaikan batas minimum free float emiten dari 7,5 persen menjadi 15 persen yang akan diterapkan secara bertahap. Kebijakan ini ditujukan untuk meningkatkan volume dan frekuensi transaksi di pasar modal Indonesia.

Noviardi menilai, semakin besar porsi saham yang beredar di publik, dominasi pemegang saham mayoritas dapat berkurang. Pada saat yang sama, ruang untuk manipulasi pasar juga disebut dapat dipersempit.

“Semakin besar free float, semakin sehat mekanisme pembentukan harga. Saham tidak lagi terkunci di kelompok terbatas, sehingga ruang untuk manipulasi semakin sempit,” katanya.

Selain kebijakan free float, Noviardi juga mendorong OJK memperketat pengungkapan ultimate beneficial owner (UBO). Menurutnya, langkah ini diperlukan agar struktur kepemilikan dan afiliasi perusahaan terlihat lebih transparan, sekaligus meningkatkan kualitas tata kelola pasar modal Indonesia di mata lembaga indeks global seperti MSCI.