Menteri Keuangan RI Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan pemerintah belum berencana merevisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 meski perekonomian global masih dibayangi ketidakpastian. Menurutnya, posisi fiskal saat ini dinilai cukup kuat untuk meredam berbagai tekanan sehingga belum ada kebutuhan mendesak untuk mengubah postur APBN.

“Sebelumnya banyak pertanyaan dari media, apakah pemerintah akan segera mengubah APBN-nya? Belum. Dari sisi penerimaan negara, kondisinya masih cukup baik,” kata Purbaya dalam konferensi pers APBN, Rabu (11/3/2026).

Purbaya menjelaskan, APBN 2026 memang dirancang dengan skema defisit agar pemerintah memiliki ruang untuk mendorong kegiatan ekonomi. Pemerintah juga disebut mempercepat belanja sejak awal tahun, dengan tujuan agar dampaknya terhadap masyarakat dan dunia usaha lebih terasa.

“Memang APBN didesain untuk defisit. Sekarang kami mendorong belanja lebih merata sepanjang tahun supaya dampak belanja pemerintah terhadap perekonomian lebih terasa,” ujarnya.

Meski belum ada rencana revisi, pemerintah tetap menyiapkan langkah antisipasi apabila tekanan ekonomi global membesar. Purbaya menyebut penyesuaian kebijakan fiskal, termasuk perubahan APBN, dapat dilakukan jika situasi ke depan semakin menekan.

“Nanti kalau ke depan keadaan menekan lagi, tentu kita akan mengatur APBN. Tapi saat ini kita memulai dari posisi fiskal yang kuat,” kata dia.

Purbaya juga meminta masyarakat tidak terlalu khawatir terhadap kondisi fiskal pemerintah. Ia menegaskan pengelolaan APBN tetap diarahkan untuk menjaga stabilitas ekonomi sekaligus melindungi daya beli masyarakat.

Di sisi lain, pemerintah terus memantau sektor energi, terutama produksi minyak dan gas bumi. Optimalisasi lifting migas diharapkan dapat menopang penerimaan negara serta memperkuat ketahanan fiskal dalam beberapa tahun ke depan.