Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menyatakan terus melakukan sejumlah langkah untuk mendukung program Tiga Juta Rumah yang dicanangkan pemerintah pusat. Upaya tersebut antara lain mendorong percepatan proses perizinan di tingkat kabupaten/kota serta memperkuat koordinasi dengan pemangku kepentingan di sektor perumahan.
Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen mengatakan, pihaknya meminta pemerintah kabupaten/kota segera mengurus perizinan agar prosesnya dapat selesai tidak lebih dari 10 hari setelah dokumen dinyatakan lengkap. Selain itu, Pemprov juga mendorong Badan Pertanahan Nasional (BPN) agar tidak berlama-lama dalam proses pemecahan sertipikat tanah.
“Kami juga terus membangun komunikasi dengan seluruh stakeholder bidang perumahan (pengembang dan perbankan),” ujar Taj Yasin saat menghadiri acara “Akad Massal KPR Sejahtera FLPP 25.000 Unit, dan Penyerahan Simbolis Kunci Rumah Bersama Presiden Prabowo Subianto” di Perumahan Pesona Kahuripan 10 Cileungsi, Kabupaten Bogor, Senin (29/9/2025).
Berdasarkan data Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Tengah, realisasi penyaluran kredit pemilikan rumah (KPR) melalui skema fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) di Jawa Tengah hingga 29 September 2025 mencapai 15.920 unit. Penyaluran tersebut telah terealisasi di 33 kabupaten/kota dan disebut menjadi yang terbesar kedua secara nasional.
Menurut Taj Yasin, capaian itu masih terus bergerak untuk memenuhi target yang ditetapkan pemerintah pusat bagi Jawa Tengah sebanyak 350.000 unit. “Angka ini terus berprogres, untuk mencapai target yang diberikan pemerintah pusat sebanyak 350.000 unit di Jawa Tengah,” katanya.
Dalam rangkaian rapat koordinasi terkait akad massal di Bogor, disebutkan terdapat tujuh titik di Jawa Tengah yang telah melaksanakan akad massal KPR FLPP sekaligus serah terima kunci rumah. Taj Yasin menilai langkah tersebut menjadi bagian dari komitmen pemerintah provinsi dalam memenuhi kebutuhan perumahan masyarakat.
Selain mendukung penyaluran KPR FLPP, Pemprov Jawa Tengah juga menjalankan program lain untuk membantu warga tidak mampu memperoleh hunian layak, di antaranya perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) serta program Tuku Lemah oleh Omah. Taj Yasin menyampaikan, arah dari berbagai program tersebut adalah mewujudkan target “Satu KK Satu Rumah Layak Huni” di Jawa Tengah.
