Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengatakan terus mencermati dinamika pasar global, terutama fluktuasi harga minyak, gas, dan bahan bakar minyak (BBM) yang belakangan dinilai semakin tidak menentu.
SBY menilai, meski harga energi dunia masih bergerak fluktuatif, dampak negatifnya telah dirasakan banyak negara, termasuk Indonesia. Ia menyebut sejumlah negara, termasuk di Asia, sudah mengambil langkah konkret untuk menyelamatkan perekonomian mereka.
SBY juga menyinggung kebijakan yang ditempuh Filipina dan Korea Selatan, yang disampaikan para presidennya pada 25 Maret 2026. Menurutnya, langkah-langkah yang diambil beragam, namun ia memandangnya rasional.
Meski begitu, SBY mengingatkan agar Indonesia tidak panik menghadapi situasi tersebut. Ia menekankan pentingnya ketepatan dan kecepatan dalam mengambil kebijakan. “Untuk Indonesia, kita tak perlu panik. Tetapi langkah-langkah kita tidak boleh terlambat dan tidak tepat,” ujarnya.
SBY kemudian mengingat kembali pengalamannya saat memimpin Indonesia di tengah lonjakan harga minyak dunia pada periode 2004–2005, 2008, dan 2013. Ia mengatakan kondisi tersebut memberi tekanan besar terhadap perekonomian nasional, mulai dari terganggunya fiskal, melebarinya defisit APBN, meningkatnya inflasi, hingga dampak yang paling dirasakan masyarakat kurang mampu.
Dalam menghadapi situasi saat itu, SBY menyebut pemerintah mengambil kombinasi kebijakan berupa penambahan subsidi dan penyesuaian harga BBM, disertai kampanye penghematan energi secara masif. Ia mengakui kebijakan tersebut memicu pro dan kontra, termasuk dinamika di parlemen serta demonstrasi di berbagai daerah.
“Namun pada akhirnya ekonomi kita selamat, dan masyarakat kurang mampu dapat kita lindungi melalui program bantuan langsung tunai (BLT),” kata SBY.
Lebih lanjut, SBY menyampaikan ia memantau langkah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang dinilai telah menyiapkan sejumlah kebijakan strategis. Ia juga menyatakan dukungan terhadap gerakan penghematan energi untuk menekan defisit anggaran negara.
SBY menambahkan, untuk menjaga keberlanjutan APBN 2026 dan stabilitas ekonomi nasional, pemerintah memiliki sejumlah opsi kebijakan yang dapat ditempuh. Ia menekankan tujuan utama adalah menjaga perekonomian tetap aman, pertumbuhan terjaga, inflasi terkendali, serta mencegah terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK) besar-besaran.
Di akhir pernyataannya, SBY mengingatkan agar perlindungan terhadap masyarakat kurang mampu tetap menjadi prioritas di tengah tekanan ekonomi global. Menurutnya, kelompok tersebut merupakan pihak yang paling merasakan dampak dari gejolak harga energi.
