JAKARTA — Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PKS sekaligus Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Muhammad Kholid, menyoroti kondisi pasar modal dan pasar surat utang nasional yang belakangan mendapat perhatian lembaga internasional. Pernyataan itu disampaikan dalam sesi PKS Legislative Report menjelang Rapat Paripurna DPR RI, Selasa (10/02), di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Kholid mengatakan Komisi XI DPR RI mencermati dinamika pasar modal, terutama setelah adanya catatan dari Morgan Stanley Capital International (MSCI) terkait tata kelola pasar modal Indonesia. Ia berharap ada perbaikan dari sisi tata kelola agar praktik manipulatif di pasar tidak terulang.

“Kami di Komisi XI sangat concern dengan apa yang terjadi di pasar modal dan pasar utang kita. MSCI telah memberikan catatan, dan kita berharap ada perbaikan terutama dari sisi governance dan tata kelola pasar modal, agar praktik-praktik seperti saham goreng-menggoreng tidak terulang lagi,” ujar Kholid.

Ia menekankan perlunya komitmen otoritas terkait, termasuk Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia, serta para pemangku kepentingan lainnya untuk melakukan reformasi yang serius demi meningkatkan kredibilitas pasar modal nasional.

Selain pasar modal, Kholid juga menyoroti outlook negatif yang diberikan Moody’s terhadap surat utang Indonesia. Menurutnya, hal tersebut perlu menjadi peringatan bagi pemerintah untuk memperkuat fondasi ekonomi nasional.

“Outlook negatif dari Moody’s terhadap surat utang kita menjadi catatan penting. Isu governance, predictability, investability, serta kesinambungan fiskal harus benar-benar diperhatikan, termasuk upaya peningkatan penerimaan pajak,” katanya.

Kholid menegaskan kesinambungan fiskal perlu menjadi prioritas agar tidak menimbulkan kekhawatiran di kalangan investor, baik domestik maupun global. Ia juga menyatakan Fraksi PKS di Komisi XI akan terus mendorong sinergi antarlembaga untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional.

“Kami dari Fraksi PKS Komisi XI terus mendorong pemerintah—baik otoritas fiskal, Menteri Keuangan, OJK, maupun Bank Indonesia—untuk bersama-sama menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih baik. Tata kelola harus mendapatkan kepercayaan global agar pasar modal, sektor keuangan, dan surat utang kita semakin kredibel,” pungkasnya.