Selat Hormuz kembali menjadi sorotan karena posisinya yang krusial bagi perdagangan energi dunia. Jalur pelayaran sempit di kawasan Teluk ini menghubungkan Teluk Arab dengan Teluk Oman dan Samudra Hindia, serta menjadi rute utama pengiriman minyak dari negara-negara Teluk ke pasar global. Setiap gangguan di selat ini dinilai dapat memicu efek berantai pada harga energi, rantai pasok, dan stabilitas ekonomi internasional.

Secara umum, sekitar 20 persen pasokan minyak dunia melintas setiap hari melalui Selat Hormuz. Karena itu, dinamika keamanan di kawasan ini tidak hanya dipandang sebagai persoalan regional, melainkan berpotensi memengaruhi pasar global dalam waktu cepat.

Geografi dan nilai strategis

Selat Hormuz berada di antara garis lintang 25–27 derajat utara dan garis bujur 55–57 derajat timur. Di sisi utara terdapat Iran, sedangkan di sisi selatan berbatasan dengan Kesultanan Oman dan Uni Emirat Arab (UEA). Jalur ini disebut sebagai satu-satunya akses laut bagi sejumlah negara Teluk—termasuk Irak, Kuwait, Qatar, dan Bahrain—yang bergantung pada Hormuz untuk ekspor minyak dan kelancaran perdagangan.

Panjang Selat Hormuz sekitar 104 mil laut. Lebarnya bervariasi, dari sekitar 52,5 mil laut di bagian tertentu hingga menyempit sekitar 20,75 mil laut, terutama di antara Pulau Salamah Besar (Oman) dan Pulau Larak (Iran). Kawasan ini juga mencakup pulau-pulau penting seperti Qeshm, Larak, dan Hormuz, yang dalam sejarah pernah terkait dengan pusat perdagangan Kerajaan Hormuz.

Jejak sejarah perebutan pengaruh

Nilai Selat Hormuz terbentuk sejak lama, seiring perannya sebagai simpul perdagangan antara Timur dan Barat. Jalur ini menghubungkan India dan Asia Timur dengan dunia Arab dan Eropa, serta menjadi lintasan komoditas bernilai tinggi seperti rempah-rempah dan batu mulia.

Dalam lintasan sejarah, kawasan Teluk mengalami pergeseran pusat perdagangan dari masa Romawi, penguatan pelabuhan pada era Sasaniyah, hingga pertumbuhan ekonomi pada era Abbasiyah. Setelah jatuhnya Baghdad pada 1258, Kerajaan Hormuz muncul sebagai kekuatan dagang dan bertahan hampir dua abad. Catatan Marco Polo pada 1292 menggambarkan tingginya aktivitas perdagangan di kawasan tersebut.

Memasuki era modern, kekuatan Eropa berebut kendali. Portugis menduduki kawasan ini pada 1507 dan menguasai jalur perdagangan hingga 1622, ketika mereka diusir melalui kerja sama Persia dan Inggris. Setelahnya, Belanda dan Inggris memperluas pengaruh di Teluk untuk mengamankan jalur perdagangan menuju India.

Pada abad ke-20, pengaruh Inggris bertahan hingga 1971. Pada tahun yang sama, Iran memperkuat kontrol atas pintu masuk selat dengan penguasaan tiga pulau—Tunb Besar, Tunb Kecil, dan Abu Musa—yang hingga kini masih menjadi sumber sengketa dengan UEA. Iran menguasai pulau-pulau tersebut sejak 1971, sementara UEA terus mengajukan klaim kedaulatan.

Urat nadi energi dan perdagangan global

Selat Hormuz dipandang sebagai jalur vital pengiriman minyak dari negara-negara Teluk—di antaranya Arab Saudi, Iran, Irak, Uni Emirat Arab, Kuwait, dan Qatar—yang memproduksi jutaan barel per hari. Disebutkan, sekitar 20–30 kapal tanker melintas setiap hari, atau sekitar 40 persen dari total minyak yang diangkut melalui jalur laut dunia.

Selain minyak, Hormuz menopang arus perdagangan berbagai komoditas seperti biji-bijian, bahan mentah, dan produk industri yang masuk ke negara-negara Teluk. Dengan biaya produksi minyak yang relatif rendah di kawasan dan kedekatan ke pasar utama, setiap gangguan di selat ini berpotensi segera menaikkan harga energi dan biaya logistik.

Penutupan selat dan reaksi pasar

Dalam perkembangan terbaru yang disebut terjadi setelah bentrokan langsung antara Iran di satu pihak dan Amerika Serikat serta Israel di pihak lain, Selat Hormuz dilaporkan ditutup secara mendadak. Situasi ini, menurut laporan, mengubah peta risiko ekonomi global dalam hitungan jam karena jalur yang dilalui sekitar 20 juta barel minyak per hari tiba-tiba menjadi faktor penentu arah harga berbagai aset.

Dalam wawancara dengan CNN الاقتصادية, Abdul Hamid Mamdouh—penasihat senior di King & Spalding dan mantan pejabat World Trade Organization (WTO)—menilai menjaga kelancaran pengiriman minyak dan gas dalam kondisi seperti itu menjadi sangat sulit. Ia menyebut bahkan ancaman operasi militer dapat menghentikan pergerakan kapal dagang dan tanker.

Faktor risiko keamanan tersebut dikaitkan dengan kenaikan harga Brent hingga menembus 80 dolar AS per barel, dengan lonjakan mendekati 10 persen dalam satu sesi perdagangan.

Peneliti Ziad Nasser al-Din, dalam wawancara dengan Al-Manar, menilai eskalasi militer memiliki dampak ekonomi-politik yang luas. Ia menyebut pernyataan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dapat menimbulkan konsekuensi ekonomi yang cepat terasa karena ekonomi global sangat dipengaruhi sektor energi. Dalam pandangannya, dunia memasuki fase “eskalasi militer terhadap infrastruktur”, ketika konfrontasi bergeser dari ancaman simbolik menjadi ancaman terhadap fondasi material ekonomi.

Dari tekanan inflasi hingga risiko resesi

Sejumlah indikator ekonomi yang dikutip dalam laporan menyebut pasar tidak melihat perdamaian akan datang dalam waktu dekat. Laporan Reuters bertanggal 24 Maret 2026 menyebut indeks harga produsen naik menjadi 58,9 pada Maret dari 56,9 pada Februari, yang dinilai mengindikasikan potensi inflasi konsumen kembali ke kisaran 4 persen. Para ekonom memperingatkan tekanan inflasi dapat berlanjut akibat konflik di Timur Tengah melalui dampaknya pada harga energi dan rantai pasok global.

Federal Reserve disebut mempertahankan suku bunga sambil memproyeksikan inflasi tetap tinggi dan pengangguran relatif stabil. Di saat yang sama, pasar disebut hanya melihat kemungkinan satu kali penurunan suku bunga sepanjang tahun. Ekonom Williamson menilai bank sentral akan menyeimbangkan risiko inflasi dengan kebutuhan menjaga pertumbuhan, dengan hasil yang sangat bergantung pada durasi konflik dan dampaknya terhadap pasokan energi serta logistik global.

Indikator sektor swasta juga disebut menunjukkan kontraksi pertama dalam 13 bulan, dipicu penurunan lapangan kerja di sektor jasa dan berkurangnya belanja publik di tengah ketidakpastian. Indeks ketenagakerjaan sektor swasta turun menjadi 49,7 karena melemahnya penyerapan tenaga kerja di layanan bisnis dan penyesuaian pengeluaran pemerintah.

Ekonom Dr. Muhammad al-Shurbaji menilai ekonomi global berada di atas “permukaan yang sangat rapuh” akibat eskalasi Iran dan Israel. Ia mengaitkannya dengan tekanan yang belum sepenuhnya pulih sejak pandemi Covid-19, perang Rusia–Ukraina, serta krisis energi dan pangan. Ia juga menyebut gangguan rantai pasok akibat serangan Houthi di Laut Merah meningkatkan kerentanan ekonomi negara maju maupun berkembang.

Menurut al-Shurbaji, kawasan Teluk yang memproduksi lebih dari 33 persen minyak dunia dan menyimpan sekitar 48 persen cadangan minyak terbukti global akan menjadi salah satu wilayah paling terdampak. Produksi Iran disebut sekitar 3,2 juta barel per hari, sehingga gangguan pasokan dinilai berpotensi memicu lonjakan harga minyak dan menghidupkan kembali tekanan inflasi global. Konsekuensinya, bank sentral dapat terdorong memperketat kebijakan moneter, yang pada akhirnya menekan pertumbuhan ekonomi dunia.

Risiko juga meluas ke perdagangan internasional. Isyarat kemungkinan penutupan Selat Hormuz atau Bab al-Mandab disebut dapat menaikkan biaya pengiriman dan meningkatkan ketidakpastian pasar. Sejumlah gejala kekhawatiran yang disebut muncul mencakup pelemahan bursa saham regional, pembatalan penerbangan, penutupan wilayah udara oleh sejumlah negara, penurunan aktivitas pariwisata, serta tertahannya arus investasi.

Manuver koalisi dan ketidakpastian respons internasional

Presiden AS Donald Trump dilaporkan berupaya membentuk koalisi internasional untuk mengamankan Selat Hormuz. Ia mengklaim telah berkomunikasi dengan tujuh negara yang tidak disebutkan namanya, dan berharap sejumlah negara—termasuk China, Prancis, Jepang, Korea Selatan, Inggris, serta negara lain—ikut terlibat.

Namun, laporan The Guardian menyebut respons sejumlah negara cenderung berhati-hati. Jepang dan Australia dilaporkan tidak bersedia berpartisipasi, Korea Selatan masih mengkaji, sementara Inggris disebut melanjutkan pembicaraan dengan sekutu. Uni Eropa dan Jerman juga menunjukkan keraguan terhadap efektivitas misi maritim untuk mengamankan selat, menggambarkan rapuhnya koordinasi internasional di tengah ancaman terhadap pelayaran dan pasar energi.

Trump juga disebut mengumumkan tenggat 48 jam kepada Iran untuk membuka kembali Selat Hormuz bagi pelayaran internasional. Dalam konteks ini, ancaman balasan disebut dapat muncul dalam dua bentuk: serangan terhadap fasilitas energi Iran dan kemungkinan perluasan penutupan hingga Bab al-Mandab.

Mantan pejabat komunikasi Gedung Putih Mark Pfeifle menyebut masih ada jalur komunikasi tidak resmi antara Washington dan Teheran, sembari menambahkan bahwa pemerintah AS dan komando militer di kawasan memantau pernyataan Trump dan berupaya mengendalikan dampak politik serta strategisnya. Ia juga mengindikasikan, jika Iran meningkatkan intensitas serangan, AS mungkin memilih sasaran lain yang tidak langsung menyentuh infrastruktur energi Iran.

Sementara itu, peneliti Center for International Policy di Washington, Negar Mortazavi, menilai kebijakan “maximum pressure” Trump tidak berhasil memaksa Iran bernegosiasi, baik pada masa jabatan pertama Trump maupun setelah bertahun-tahun sanksi ekonomi. Menurutnya, kebijakan tersebut tidak mengubah perilaku politik Iran dan justru memperkeras posisi masing-masing pihak serta memperumit kondisi kemanusiaan di kawasan.

Selat Hormuz sebagai arena konflik yang lebih luas

Rangkaian sejarah dan perkembangan mutakhir menunjukkan Selat Hormuz kerap menjadi titik temu kepentingan regional dan internasional. Nilai strategisnya terkait kemampuan mengendalikan jalur energi dan perdagangan, sehingga konflik di sekitarnya cenderung berdampak melampaui batas kawasan.

Dalam situasi terkini, stabilitas Selat Hormuz kembali diuji, bukan hanya dari sisi keamanan pelayaran, tetapi juga dari implikasinya terhadap inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan ketahanan rantai pasok global. Ketidakpastian mengenai durasi ketegangan dan respons internasional membuat risiko terhadap pasar energi dan perdagangan dunia tetap tinggi.