SEMARANG — Satu tahun kepemimpinan Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi dan Wakil Gubernur Taj Yasin Maimoen disebut menunjukkan perubahan di sektor ekonomi, sosial, serta tata kelola pemerintahan. Paparan kinerja itu disampaikan dalam forum diskusi kelompok terarah (FGD) bertajuk “Ngabuburit Jurnalis: 1 Tahun Luthfi–Yasin” yang digelar Forum Wartawan Pemprov–DPRD Jawa Tengah (FWPJT) di Gedung A Lantai Kantor Gubernur Jawa Tengah, Senin (23/2/2026).
Ketua Tim Percepatan Pembangunan Daerah (TPPD) Provinsi Jawa Tengah, Zulkifli, menyatakan transformasi pada sektor ekonomi ditandai oleh pertumbuhan ekonomi yang positif, meningkatnya realisasi investasi yang berdampak pada penyerapan tenaga kerja, serta inflasi yang tetap terkendali. Pada sektor sosial, ia menyebut terdapat penurunan tingkat pengangguran terbuka dan angka kemiskinan. Sementara pada aspek tata kelola pemerintahan, penguatan terlihat dari capaian otonomi fiskal daerah, indeks reformasi birokrasi, serta indeks integritas nasional.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang disampaikan dalam forum tersebut, pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah pada triwulan IV 2025 tercatat 5,37 persen, berada di atas rata-rata nasional 5,11 persen. Adapun realisasi investasi sepanjang 2025 mencapai Rp88,50 triliun dengan penyerapan tenaga kerja sebanyak 418.138 orang. Laju inflasi tahunan disebut berada pada 2,72 persen.
Zulkifli menilai indikator pertumbuhan dan inflasi tersebut menjadi penguat transformasi ekonomi. Ia menyebut stabilitas inflasi berkaitan dengan kondisi daya beli dan pendapatan masyarakat.
Dari sisi sosial, tingkat pengangguran terbuka di Jawa Tengah disebut turun dari 4,78 persen pada 2024 menjadi 4,66 persen pada 2025. Angka kemiskinan juga turun dari 9,48 persen pada Maret 2025 menjadi 9,39 persen pada September 2025. Zulkifli mengaitkan penurunan pengangguran dengan karakter investasi yang dinilai padat karya.
Dalam aspek tata kelola pemerintahan, Zulkifli menyampaikan otonomi fiskal daerah pada 2025 berada di angka 63,01 persen, yang disebut didukung kontribusi pendapatan asli daerah (PAD). Ia juga menyebut nilai Indeks Reformasi Birokrasi Jawa Tengah pada 2024 mencapai 91,28 persen, meningkat dari 83,13 persen pada 2023.
Namun, Zulkifli menambahkan terdapat indikator yang tidak tercapai, yakni integritas nasional. Ia mengatakan penurunan juga terjadi di sejumlah provinsi lain, seperti Jawa Barat dan Jawa Timur, dan disebut menjadi tren beberapa tahun terakhir.
Zulkifli menilai capaian tersebut tidak lepas dari gaya kepemimpinan Ahmad Luthfi yang disebut mengedepankan pendekatan substansial melalui kerja kolaboratif. Dalam model ini, gubernur diposisikan sebagai “orkestrator” yang mendorong kerja kolektif atau super tim, bukan sebagai one man show.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah Mohammad Saleh menilai capaian kinerja pemerintahan Luthfi–Yasin secara umum memuaskan jika merujuk indikator Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Meski demikian, ia menekankan tantangan berikutnya adalah memastikan pemerataan capaian pembangunan, yang menurutnya akan didalami melalui rapat-rapat komisi bersama organisasi perangkat daerah (OPD).
Saleh juga menyoroti perlunya penguatan kreativitas birokrasi, khususnya dalam meningkatkan PAD. Ia menilai strategi peningkatan pendapatan tidak dapat hanya mengandalkan sektor pajak, tetapi juga perlu dibarengi optimalisasi aset pemerintah daerah maupun BUMD.
Di sisi lain, Saleh menekankan pentingnya kualitas investasi. Dengan realisasi investasi yang disebut mencapai Rp88 triliun, ia berharap dampaknya tidak hanya terlihat pada angka pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada penciptaan lapangan kerja bagi masyarakat lokal. Menurutnya, investasi yang inklusif dapat memperkuat aktivitas ekonomi sekaligus berkontribusi pada penurunan tingkat kemiskinan.
