Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2026 akan menjangkau 75.000 responden di seluruh Indonesia. Jumlah ini meningkat signifikan dibanding pelaksanaan tahun sebelumnya yang menggunakan sampel 10.000 responden, dengan tujuan memperoleh data yang lebih akurat dan objektif untuk mendukung program literasi dan inklusi keuangan.
Pelaksanaan SNLIK 2026 juga menghadirkan perubahan dari sisi kolaborasi. Jika pada tahun-tahun sebelumnya survei dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Badan Pusat Statistik (BPS), tahun ini Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) turut terlibat. Hasil survei tersebut akan digunakan sebagai dasar utama pelaksanaan program literasi dan inklusi keuangan untuk mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Pelindungan Konsumen OJK Friderica Widyasari Dewi mengatakan, SNLIK 2026 memiliki perbedaan penting dibanding tahun-tahun sebelumnya, baik dari sisi jumlah responden maupun keterlibatan LPS. Pernyataan itu disampaikan saat kegiatan pemantauan pelaksanaan SNLIK 2026 di Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi, Jawa Barat, Senin, 9 Februari 2026.
Ketua Dewan Komisioner LPS Anggito Abimanyu menilai peningkatan jumlah responden penting bagi LPS untuk mendapatkan kualitas data yang lebih akurat dan objektif. Menurutnya, perluasan sampel dari 10.000 menjadi 75.000 responden memungkinkan basis analisis diperluas hingga tingkat provinsi. Anggito juga menyatakan LPS akan terus mendukung pelaksanaan survei ini dan berharap cakupan responden dapat diperluas pada masa mendatang, serta menjadi dasar penyusunan kebijakan yang lebih baik bersama OJK.
Kepala BPS RI Amalia Adininggar Widyasanti mengapresiasi kolaborasi antara BPS, OJK, dan LPS yang pada 2026 memperluas jumlah responden hingga memungkinkan penyusunan indeks literasi dan inklusi keuangan sampai tingkat provinsi. Dengan sampel 75.000 responden, survei ini diharapkan dapat menghasilkan Indeks Literasi dan Inklusi Keuangan hingga level provinsi di 38 provinsi di Indonesia.
Amalia juga mengimbau masyarakat agar bersedia dan terbuka saat menerima petugas pendataan. Ia menegaskan kerahasiaan jawaban dan keamanan data pribadi responden dijaga serta dilindungi sesuai standar dan aturan yang berlaku.
Friderica menambahkan, pemantauan pelaksanaan SNLIK 2026 dinilai penting karena tingkat literasi dan inklusi keuangan berkorelasi dengan kesejahteraan masyarakat. Ia menyebut tujuan utama program ini adalah meningkatkan literasi dan inklusi keuangan melalui pemanfaatan produk dan jasa keuangan di sektor jasa keuangan.
Dalam pelaksanaan tahun ini, kerja sama dengan LPS disebut dilakukan untuk pertama kalinya sesuai dengan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK). Selain itu, tersedianya data literasi dan inklusi keuangan hingga tingkat provinsi dinilai penting agar setiap daerah dapat mengetahui posisinya dan berkontribusi dalam upaya peningkatan literasi serta inklusi keuangan masyarakat setempat.
