Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Kabupaten Badung, Bali, menggelar sosialisasi literasi keuangan bagi aparatur sipil negara (ASN) di Kecamatan Kuta Selatan. Kegiatan ini dilakukan sebagai upaya pencegahan agar ASN tidak terjerumus dalam investasi ilegal.

Camat Kuta Selatan I Ketut Gede Arta mengatakan pegawai pemerintah perlu memiliki pemahaman yang baik tentang investasi, di samping menjalankan pelayanan publik. Ia mengingatkan agar ASN tidak menggantungkan pengetahuan investasi dari informasi di media sosial yang belum tentu benar.

Sosialisasi tersebut dikemas dalam kegiatan Financial Clinic #3 bertajuk “ASN Anti Boncos: Memahami Investasi Legal dan Bahaya Investasi Bodong”. Program ini disebut sebagai bagian dari implementasi Gerakan Nasional Cerdas Keuangan (Gencarkan) yang bertujuan meningkatkan literasi serta kecakapan pengelolaan keuangan di kalangan pegawai pemerintah.

Dalam kegiatan itu, ASN diperkenalkan pada lima komponen utama literasi keuangan, yaitu regulasi, narasi, aksi, dampak, dan keberlanjutan. Kelima aspek tersebut diharapkan dapat dipahami secara menyeluruh agar ASN mampu melindungi diri sekaligus menjadi sumber informasi yang tepat bagi masyarakat.

“Semoga literasi yang diberikan dapat bermanfaat dan berdampak, baik bagi kemampuan personal ASN maupun dalam memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat,” kata Ketut Gede Arta.

Selain itu, narasumber dari Bank BPD Bali Cabang Badung, Putu Eli Desi Arisandi, menilai kegiatan tersebut penting untuk mencegah masyarakat terjerumus dalam berbagai penawaran keuangan ilegal, seperti pinjaman daring ilegal dan investasi bodong. Menurutnya, tanpa literasi keuangan yang memadai, masyarakat akan lebih mudah terpengaruh penawaran menyesatkan, termasuk yang berkaitan dengan kejahatan siber.