Universitas Paramadina meresmikan Paramadina Asia & Pacific Institute (PAPI) sekaligus meluncurkan buku Pengantar Studi Hubungan Bilateral Tiongkok dengan Negara-negara di Asia dan Pasifik di kampus Cipayung, Jakarta, Kamis, 2 Oktober 2025. Peluncuran tersebut digelar di tengah sorotan terhadap dinamika geopolitik dan ekonomi di kawasan Asia Pasifik.
Acara ini menjadi bagian dari konferensi internasional bertajuk Democracy, Prosperity, Sustainability, and Peace: Problems and Prospects, hasil kerja sama Universitas Paramadina dengan Universitas Pertahanan Republik Indonesia. Dalam forum tersebut, kawasan Asia Pasifik disebut tengah menjadi episentrum geopolitik dunia, ditandai rivalitas kekuatan besar, pergeseran tatanan perdagangan global, serta meningkatnya ketegangan maritim.
Guru Besar Hubungan Internasional Universitas Pelita Harapan, Prof. Aleksius Jemadu, menilai kebijakan luar negeri Indonesia kini menghadapi kombinasi ketidakpastian global dan gejolak geopolitik. Ia menyatakan Indonesia akan tetap menjaga ASEAN sebagai jangkar kebijakan luar negeri, sembari memperluas jejaring dengan kekuatan besar lainnya.
Menurutnya, presiden mendatang dihadapkan pada tantangan serius, baik eksternal maupun internal, dan cara mengelola kebijakan luar negeri akan menentukan arah Indonesia hingga 2029. Prof. Aleksius juga menyoroti perubahan dinamika perdagangan internasional dari sistem berbasis aturan (rule-based) ke sistem berbasis kesepakatan (deal-based), yang dinilainya menuntut Indonesia memperkuat posisi tawar di forum global.
Ia menambahkan, ekspor Indonesia ke negara-negara BRICS masih didominasi Tiongkok, sementara Amerika Serikat tetap berperan penting sebagai mitra dagang utama dari kelompok G7. Karena itu, ia menilai Indonesia memerlukan strategi keseimbangan agar dapat memanfaatkan peluang dari kedua pihak.
Prof. Aleksius merujuk data Lowy Institute 2024 yang mencatat Tiongkok sebagai mitra dagang terbesar Indonesia dengan porsi impor 24 persen, diikuti Amerika Serikat 6,9 persen. Bagi dia, angka tersebut menunjukkan hubungan ekonomi Indonesia–Tiongkok memasuki fase pendalaman, meski keseimbangan dengan mitra lain tetap perlu dijaga.
Selain aspek ekonomi, ia menekankan pentingnya ketahanan pangan dan kemandirian nasional di tengah rivalitas ekonomi global. Ia juga mengingatkan agar Indonesia tetap berpegang pada prinsip hukum internasional serta tidak bergantung penuh pada negara lain dalam pemenuhan kebutuhan pangan. Menurutnya, sebagai middle power, kemandirian dan keberanian dalam diplomasi akan memengaruhi posisi Indonesia di dunia.
Dari sisi keamanan kawasan, Guru Besar Hubungan Internasional Universitas Pertahanan Republik Indonesia, Prof. Anak Agung Banyu Perwita, menilai Asia Pasifik berada di titik krusial akibat meningkatnya aktivitas militer dan kompetisi kekuatan besar, terutama di Laut Tiongkok Selatan. Ia menyebut isu keamanan maritim dan perlombaan senjata menonjol karena berkaitan dengan perebutan sumber daya strategis seperti nikel, batu bara, dan energi.
Prof. Banyu juga menyinggung Belt and Road Initiative (BRI) yang digagas Tiongkok sebagai instrumen penting dalam kompetisi global. Dalam kerangka realisme politik, ia menilai kerja sama internasional kerap bersifat pragmatis dan didorong kepentingan nasional. Ia menambahkan, Amerika Serikat dan Tiongkok tidak pernah sepenuhnya saling percaya, sementara tiga instrumen utama kebijakan luar negeri Tiongkok—economic statecraft, diplomasi global dan regional, serta modernisasi militer—menjadi pilar strateginya.
Ia turut mengutip data Lowy Institute yang menunjukkan pengaruh Tiongkok mendominasi sebagian besar negara di Asia Pasifik, sedangkan Amerika Serikat disebut hanya memiliki kedekatan kuat dengan tiga dari dua belas negara di kawasan tersebut. Pergeseran ini dipandang menandai perubahan signifikan dalam lanskap kekuatan di Asia Pasifik.
Rangkaian kegiatan ditutup dengan peluncuran buku Pengantar Studi Hubungan Bilateral Tiongkok dengan Negara-negara di Asia dan Pasifik yang disusun oleh tim dosen, mahasiswa, dan alumni Magister Hubungan Internasional Universitas Paramadina, dengan Peni Hanggarini sebagai penyunting. Buku tersebut menjadi publikasi perdana PAPI yang diluncurkan bersamaan dengan peresmian institusi tersebut.
Prof. Banyu menyampaikan harapan agar buku itu dapat menjadi referensi bagi mahasiswa, peneliti, akademisi, dan pembuat kebijakan untuk memahami arah hubungan bilateral serta pengaruh Tiongkok di Asia Pasifik. Sementara itu, Peni Hanggarini mengatakan pendirian PAPI merupakan langkah strategis untuk memperkuat riset Indonesia terkait kawasan Asia dan Pasifik, serta akan diikuti kegiatan diskusi, seminar, dan publikasi bertema serupa.
Peluncuran PAPI dan buku tersebut menegaskan upaya Universitas Paramadina mendorong studi kawasan yang relevan dengan tantangan geopolitik saat ini, sekaligus membuka ruang dialog akademik mengenai dinamika strategis di Asia Pasifik.
