Universitas Paramadina menggelar diskusi panel daring bertajuk “Prospek dan Arah Pasar Modal Indonesia Pasca MSCI dan Moody’s” pada 18 Februari 2026. Forum ini membahas dinamika investasi nasional, termasuk evaluasi lembaga internasional serta langkah pemerintah menjaga stabilitas makroekonomi di tengah fluktuasi global.
Rektor Universitas Paramadina, Prof. Didik J. Rachbini, menyatakan pasar modal merupakan “gerbang depan” ekonomi yang paling sensitif. Ia mengibaratkan pasar modal sebagai bendungan besar yang mengalirkan pembiayaan bagi dunia usaha, seraya menyinggung peran modal publik dalam pertumbuhan sejumlah perusahaan.
“Pasar modal adalah koneksi modal keuangan terutama dengan pasar keuangan global. Dia seperti bendungan, begitu juga dengan APBN dan Dana Pensiun, maka pasar modal juga sebuah bendungan yang amat besar yang bisa mengairi banyak bisnis,” ujar Prof. Didik.
Namun, ia juga memperingatkan kondisi pasar modal Indonesia setelah momen MSCI. Menurutnya, gejolak pasar dapat menjadi penanda adanya persoalan pada ekosistem ekonomi yang lebih luas, termasuk bila pengelolaan APBN dinilai tidak kredibel sehingga memicu kecenderungan pelaku pasar untuk menarik diri.
“Dalam kaitan pasar modal Indonesia terutama setelah momen MSCI, mengisyaratkan bahwa pasar modal kita sakit. Dan kemudian presiden Prabowo memberikan hukuman kepada otoritas pasar modal yang tidak sensitif,” kata Prof. Didik. Ia menggambarkan pasar modal seperti “kerang hijau” yang menyerap polusi; ketika pasar bergejolak, hal itu dipandang sebagai sinyal adanya ketidaksehatan pada lingkungan ekonomi.
Ekonom Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin, menilai rilis MSCI muncul pada momen yang kritis. Ia menyebut portofolio investasi Indonesia mencatat angka negatif sebesar 14 miliar dolar AS pada periode 2025 hingga kuartal III-2026, kondisi yang disebutnya jarang terjadi. Dampaknya, dana asing menjadi ragu untuk masuk, sementara arus keluar modal domestik (outflow) justru meningkat.
“Keriuhan di pasar modal sebetulnya hanya puncak gunung es dari soalan yang lebih besar di bawahnya. Ketika sektor pasar modal bermasalah, maka hampir bisa dipastikan bahwa sektor lain lebih bermasalah,” ujar Wijayanto.
Ia juga menyinggung penurunan outlook dari Moody’s pada 5 Februari yang dikaitkan dengan sovereign selling. Menurut Wijayanto, perhatian Moody’s dan MSCI tertuju pada buruknya tata kelola (governance), risiko fiskal, serta kebijakan yang sulit diprediksi. Ia menilai peringatan semacam ini sebenarnya telah muncul dalam narasi beberapa tahun terakhir, namun kurang direspons.
“Pembelajarannya adalah, hendaknya sebelum diingatkan oleh lembaga asing, maka ada baiknya mendengar para ekonom kita yang sejak jauh hari sudah menyampaikan pandangannya,” katanya.
Dari sisi lain, CEO Investortrust Primus Dorimulu menyampaikan pandangan lebih optimistis. Ia menilai kebijakan ekonomi pemerintahan Presiden Prabowo berada pada jalur yang tepat. Primus merujuk pada pertumbuhan PDB kuartal IV-2025 sebesar 5,39% secara tahunan.
Primus juga menyoroti langkah Menteri Keuangan Purbaya yang melakukan injeksi dana ke perbankan setelah melihat adanya kesenjangan antara pertumbuhan dana pihak ketiga dan penyaluran kredit.
Dalam diskusi tersebut disampaikan pula bahwa pemerintah menyiapkan rangkaian reformasi untuk merespons evaluasi MSCI. Langkah yang disebutkan mencakup peningkatan batas minimum kepemilikan saham publik (free float) menjadi 15%, penerapan transparansi Ultimate Beneficial Ownership (UBO) untuk mencegah manipulasi pasar, penegakan hukum yang lebih tegas, reformasi struktural melalui demutualisasi Bursa Efek Indonesia (BEI), serta revisi aturan investasi bagi asuransi dan dana pensiun.
