Wakil Perdana Menteri Nguyen Hoa Binh, selaku Ketua Dewan Eksekutif Pusat Keuangan Internasional Vietnam, memaparkan perkembangan persiapan pendirian Pusat Keuangan Internasional (International Financial Center/IFC) Vietnam yang direncanakan beroperasi di dua kota, Da Nang dan Ho Chi Minh City. Dalam keterangannya kepada pers, ia menekankan pentingnya IFC dalam konteks pembangunan baru, sekaligus menguraikan pekerjaan yang telah dilakukan dan agenda utama agar pusat tersebut dapat beroperasi efektif.
Menurut Nguyen Hoa Binh, pembukaan IFC di Da Nang dijadwalkan pada awal Januari 2026. Sementara itu, upacara peluncuran di Ho Chi Minh City telah berlangsung pada 11 Februari. Ia menyebut capaian tersebut sebagai keberhasilan awal yang menunjukkan persiapan yang teliti, komprehensif, dan dilakukan secara serentak.
Ia menjelaskan, persiapan dilakukan melalui berbagai langkah, termasuk mempelajari dokumen-dokumen terkait, menggelar seminar internasional di dalam dan luar negeri—dengan dua seminar penting di London (Inggris) dan Frankfurt (Jerman)—serta kehadiran delegasi pemerintah dalam pertemuan tahunan Aliansi Pusat Keuangan Internasional di Jerman. Selain itu, kementerian, lembaga, dan pimpinan dua kota melakukan kunjungan studi ke sejumlah pusat keuangan global seperti London, Luksemburg, Frankfurt, Dubai, Astana, dan Singapura untuk menyerap pengalaman sebagai dasar perumusan kebijakan.
Nguyen Hoa Binh menyebut persiapan IFC berjalan pada tiga tingkatan utama: pengambilan keputusan politik, pembangunan infrastruktur hukum, serta penyiapan kondisi pelaksanaan.
Pada aspek keputusan politik, ia menyatakan pemerintah dalam waktu singkat telah mengupayakan agar Politbiro mengeluarkan kesimpulan tentang kebijakan pembangunan pusat keuangan internasional di Vietnam. Kesimpulan itu dinilai menjadi pedoman yang menetapkan sudut pandang, prinsip, tujuan, model, arah pelaksanaan, dan tugas-tugas spesifik yang harus dijalankan.
Di bidang infrastruktur hukum, pemerintah menyusun dan menyerahkan kepada Majelis Nasional rancangan resolusi tentang Pusat Keuangan Internasional di Vietnam, disertai sesi pengarahan untuk memperjelas peran, signifikansi, serta mekanisme dan kebijakan yang diperlukan. Majelis Nasional kemudian mengeluarkan resolusi terkait serta mengesahkan Undang-Undang tentang Pengadilan Khusus di Pusat Keuangan Internasional, yang ditujukan untuk memastikan mekanisme penyelesaian sengketa sesuai karakter kegiatan keuangan dan praktik internasional.
Setelah itu, pemerintah menerbitkan delapan dekrit penting yang disusun berdasarkan penelitian dan pembelajaran dari pengalaman berbagai negara, dengan keterlibatan dua kota dan sejumlah kementerian serta lembaga, termasuk Kementerian Keuangan, Kementerian Kehakiman, Bank Negara Vietnam, Kementerian Perindustrian dan Perdagangan, Kementerian Keamanan Publik, serta Kementerian Pertanian dan Lingkungan Hidup. Dekrit-dekrit tersebut berfokus pada penciptaan mekanisme yang unik, unggul, dan transparan untuk menarik investor, sekaligus mengatur mekanisme operasional, fungsi dan tanggung jawab organisasi terkait, serta kebijakan untuk menarik sumber daya manusia berkualitas tinggi.
Ia menambahkan, aturan rinci terkait mekanisme operasional dan tugas lembaga terkait juga telah diumumkan. Dengan demikian, kerangka hukum disebut telah terbentuk secara tersinkronisasi dari tingkat kesimpulan Politbiro, resolusi Majelis Nasional, dekrit pemerintah, hingga pedoman di tingkat dewan dan badan eksekutif di dua kota. Pada tahap ini, ia menilai kerangka hukum dasar untuk memulai operasi IFC pada prinsipnya telah tersedia.
Untuk kondisi pelaksanaan, Nguyen Hoa Binh menyebut kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah menyiapkan struktur organisasi, personel, infrastruktur digital, serta lokasi kerja. Ia menyoroti aspek sumber daya manusia, termasuk upaya menarik tim internasional berpengalaman—di antaranya CEO yang pernah mengelola pusat keuangan, pakar dari lembaga keuangan besar, serta intelektual Vietnam di luar negeri. Pelatihan juga dilakukan, termasuk kerja sama dengan Universitas Vietnam-Jerman untuk menyelenggarakan kursus intensif bagi staf manajemen.
Meski demikian, ia mengakui masih diperlukan upaya tambahan, terutama untuk investasi infrastruktur fisik dan digital. Dalam berbagai diskusi dan kunjungan ke pusat keuangan global serta pertemuan dengan sejumlah tokoh dan pemimpin, ia menyebut satu kata kunci yang terus ditekankan: kredibilitas. Menurutnya, kredibilitas ditopang oleh infrastruktur hukum yang transparan dan terbuka setara standar internasional, konektivitas global, tenaga kerja berkualitas dan berpengalaman, serta badan penyelesaian sengketa yang tidak memihak sesuai praktik internasional. Selain itu, modernisasi infrastruktur fisik dan digital perlu dilakukan secara sinkron.
Dalam penjelasannya mengenai peran IFC, Nguyen Hoa Binh menyampaikan delapan aspek penting. Pertama, IFC dipandang sebagai persiapan strategis untuk memasuki fase pembangunan baru yang menuntut terobosan dan percepatan, termasuk sebagai cara memperluas peluang pembangunan ke luar negeri dan meningkatkan daya saing nasional.
Kedua, IFC disebut sebagai puncak integrasi ekonomi, karena integrasi keuangan menuntut kepatuhan pada aturan dan standar ketat sistem global. Ia menilai terobosan kelembagaan dilakukan ketika Majelis Nasional mengeluarkan resolusi yang memungkinkan penerapan prinsip hukum umum dan penggunaan hakim internasional dalam penyelesaian sengketa. Pada saat yang sama, infrastruktur digital harus mampu memastikan konektivitas global agar transaksi di Vietnam dapat terhubung secara instan, lancar, dan aman dengan pusat keuangan utama dunia.
Ketiga, IFC dinilai dapat mendorong restrukturisasi ekonomi menuju model berbasis inovasi, ekonomi hijau, ekonomi digital, serta pemenuhan komitmen emisi nol bersih. Ia juga menyinggung perkembangan aset digital dan keuangan digital yang menimbulkan tantangan tata kelola. Ia menyebut laporan yang menyatakan Vietnam memiliki sekitar 17 juta akun pemilik aset digital, dengan transaksi mata uang kripto tahunan melebihi 200 miliar dolar AS, namun belum memiliki kerangka hukum untuk mengaturnya. Dalam konteks arus keuangan global yang memprioritaskan ekonomi hijau, digital, dan sirkular, IFC dipandang dapat membantu pengembangan institusi, pengelolaan, dan pemanfaatan sumber daya tersebut secara lebih efektif.
Keempat, IFC disebut sebagai saluran untuk memobilisasi dan menyalurkan modal bagi kebutuhan pembangunan yang besar, termasuk proyek-proyek nasional utama seperti kereta api cepat, energi terbarukan, tenaga nuklir, dan pusat data nasional. Ia menyatakan IFC diharapkan membentuk pasar modal modern berskala besar yang dapat menghubungkan aliran modal internasional dengan kebutuhan domestik.
Kelima, keberadaan IFC dinilai dapat membentuk wajah baru perekonomian dan kawasan perkotaan, menciptakan efek berantai pada layanan, perdagangan, serta peningkatan kualitas hidup. Keenam, IFC dipandang sebagai lingkungan praktis untuk melatih tenaga kerja berstandar internasional—mulai dari menarik ahli global pada tahap awal hingga membangun kemandirian pelatihan personel Vietnam pada tahap berikutnya.
Ketujuh, IFC disebut dapat menjadi pendorong untuk menarik dan meningkatkan kualitas investasi asing langsung (FDI), karena investor dapat mengakses modal global langsung di Vietnam dengan kehadiran lembaga keuangan internasional, insentif pajak, dan prosedur administrasi yang lebih baik. Kedelapan, ia menekankan manfaat IFC tidak hanya bagi lembaga besar, tetapi juga membuka peluang bagi masyarakat melalui pengembangan bursa komoditas, layanan manajemen aset, dana pensiun, dan layanan keuangan modern lainnya, selama dikelola secara sistematis, terbuka, dan transparan.
Nguyen Hoa Binh menegaskan bahwa pekerjaan ke depan masih besar dan keberhasilan IFC tidak dapat diukur dalam waktu singkat, melainkan dalam horizon lima hingga sepuluh tahun. Ia menyebut faktor penentu keberhasilan adalah kepercayaan investor, yang dibangun melalui sinergi infrastruktur hukum, fisik, dan digital; kualitas personel; serta reputasi lembaga penyelesaian sengketa.
Untuk memperkuat kepercayaan tersebut, ia menguraikan enam tugas utama. Pertama, terus menyempurnakan infrastruktur hukum dengan pendekatan “memperbaiki sambil berjalan”. Ia menyebut setelah tiga hingga lima tahun operasi, aturan yang ada perlu dirangkum dan ditingkatkan menjadi Undang-Undang tentang Pusat Keuangan Internasional agar stabilitas dan transparansi lebih tinggi.
Kedua, membangun infrastruktur dan ekosistem yang mendukung kenyamanan hidup investor, termasuk sekolah internasional, rumah sakit berkualitas, serta lingkungan aman dan nyaman. Ketiga, memastikan infrastruktur digital yang kompatibel dan terhubung secara global, sehingga memungkinkan konektivitas instan dengan pusat keuangan dunia.
Keempat, memperkuat sumber daya manusia dan kapasitas penyelesaian sengketa dengan kualifikasi internasional, termasuk menarik CEO dan pakar terkemuka pada tahap awal, serta menyiapkan peta jalan pelatihan agar personel Vietnam dapat mengambil alih secara bertahap. Ia menekankan putusan pertama pengadilan khusus akan menjadi perhatian besar komunitas internasional dan dapat menjadi bukti penting bagi kepercayaan investor apabila menunjukkan keadilan dan sesuai standar internasional.
Kelima, memperkuat promosi investasi dengan memperkenalkan mekanisme dan kebijakan yang menguntungkan untuk menarik investor strategis. Keenam, meningkatkan proses operasional dan mereformasi prosedur administratif agar lebih ilmiah, efisien, dan terarah, disertai standar akuntabilitas yang jelas dengan kepuasan investor sebagai ukuran efektivitas.
Di akhir keterangannya, Nguyen Hoa Binh menegaskan tekad politik Vietnam untuk membangun dan mengembangkan pusat keuangan internasional dinilai kuat, dengan peta jalan yang jelas dan langkah yang disebut tegas serta mendesak. Ia menyatakan keyakinannya bahwa IFC Vietnam akan berkontribusi signifikan terhadap pembangunan sosial-ekonomi negara pada era baru.
