Wali Kota Salatiga dr. Robby Hernawan, Sp.OG., menerima tim pemeriksa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Jawa Tengah dalam entry meeting pemeriksaan interim atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025. Pertemuan berlangsung di Ruang Kerja Wali Kota, Rabu (18/2/2026).
Dalam sambutannya, Robby menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat datang kepada tim BPK. Ia menilai pemeriksaan tersebut tidak sekadar rutinitas formal, melainkan momentum bagi jajaran Pemerintah Kota Salatiga untuk terus memperbaiki tata kelola keuangan daerah.
Robby menekankan bahwa opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) penting, namun yang lebih mendasar adalah memastikan setiap program dan kegiatan dilaksanakan sesuai perencanaan. Ia juga meminta agar proses pemeriksaan dilakukan secara terbuka tanpa ada hal yang ditutup-tutupi, karena hasil audit dipandang sebagai koreksi bersama untuk peningkatan kinerja.
Ia menginstruksikan seluruh jajaran agar menyampaikan data secara tepat waktu dan mendukung kelancaran pemeriksaan. Robby turut menekankan pentingnya menjaga komunikasi yang baik serta kerja sama yang solid dengan tim pemeriksa, dan konsisten menjalankannya ke depan.
Sementara itu, perwakilan BPK Jawa Tengah Sugeng Sudiantoro menjelaskan bahwa mulai hari itu hingga 20 hari ke depan, BPK melaksanakan pemeriksaan interim secara serentak di 36 pemerintah daerah di Provinsi Jawa Tengah. Pemeriksaan interim merupakan bagian dari rangkaian pemeriksaan LKPD melalui metode general audit atau pemeriksaan menyeluruh untuk memberikan opini atas kewajaran laporan keuangan Tahun Anggaran 2025 sesuai Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN).
Pada tahap interim, tim BPK akan melakukan pengujian substantif secara terbatas dengan fokus pada sektor pendapatan, khususnya Pendapatan Asli Daerah (PAD), belanja barang dan jasa, belanja modal, belanja pegawai, serta penatausahaan aset tetap dan posisi kas daerah.
Entry meeting tersebut ditutup dengan komitmen bersama untuk mewujudkan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah yang semakin transparan dan akuntabel.
