BERITA TERKINI
Airlangga: Inklusi Keuangan Jadi Indikator Kunci Stabilitas Ekonomi Makro

Airlangga: Inklusi Keuangan Jadi Indikator Kunci Stabilitas Ekonomi Makro

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan inklusi keuangan merupakan salah satu indikator kunci untuk menjaga stabilitas ekonomi makro. Menurutnya, perluasan akses layanan keuangan menjadi bagian penting dalam upaya memperkuat ketahanan ekonomi nasional.

Airlangga menyampaikan hal itu dalam Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (Rakornas TPAKD) 2025 bertema “Memperkuat Ketahanan Ekonomi Nasional Melalui Peningkatan Inklusi Keuangan Daerah” yang digelar di Jakarta, Jumat (10/10/2025).

Ia menjelaskan, inklusi keuangan telah menjadi bagian integral dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045. Selain itu, inklusi keuangan juga masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) kabupaten/kota 2025–2045 sebagai salah satu indikator utama pembangunan.

Airlangga menyebut peningkatan inklusi dan literasi keuangan melalui Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI) dan TPAKD mencerminkan capaian positif salah satu Asta Cita Presiden. Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara kebijakan nasional dan pelaksanaan di daerah agar masyarakat memperoleh manfaat nyata dari kebijakan keuangan yang inklusif dan berkeadilan.

Data Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2025 menunjukkan tingkat inklusi keuangan Indonesia telah mencapai 92,74%, yang menandakan akses masyarakat terhadap layanan keuangan formal semakin luas. Namun, tingkat literasi keuangan tercatat 66,64%, sehingga masih terdapat kesenjangan 26,1 poin persentase yang dinilai perlu dijembatani melalui penguatan edukasi dan pemberdayaan masyarakat.

Sejalan dengan upaya tersebut, pemerintah menjalankan berbagai program untuk memperluas akses keuangan, baik melalui pendekatan konvensional maupun syariah. Salah satu capaian yang disorot adalah Program Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR) yang telah mencapai 58,32 juta rekening atau 87,75% dari total pelajar di Indonesia. Pemerintah menargetkan 98% pelajar Indonesia memiliki rekening pada 2027.