JAKARTA — Pemerintah menilai perlu ada penguatan literasi keuangan masyarakat agar tidak tertinggal dari tingkat inklusi keuangan yang sudah tinggi. Berdasarkan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2025, tingkat inklusi keuangan tercatat mencapai 92,74%, sementara literasi keuangan baru 66,64%.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan terdapat kesenjangan sebesar 26,1 poin persentase antara inklusi dan literasi keuangan. Menurutnya, jarak tersebut dapat dipersempit melalui peningkatan edukasi serta pemberdayaan masyarakat.
Airlangga menyebut inklusi keuangan merupakan salah satu indikator kunci dalam menjaga stabilitas ekonomi makro. Tingkat inklusi yang tinggi, kata dia, menandakan semakin luasnya akses masyarakat terhadap layanan keuangan formal.
Namun, Airlangga menekankan bahwa akses yang luas perlu diimbangi dengan kemampuan memahami dan mengelola keuangan. Literasi keuangan dinilai penting agar masyarakat lebih memahami pengelolaan uang secara bertanggung jawab dan dapat menghindari kesalahan yang berpotensi merugikan diri sendiri.
Untuk mendorong perbaikan, pemerintah disebut akan bersinergi dengan pemerintah daerah melalui penyelarasan kebijakan nasional dan daerah, serta memantau pelaksanaan kebijakan di daerah. Pemerintah juga telah membentuk Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI) dan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) untuk menjalankan program yang bertujuan meningkatkan inklusi dan literasi keuangan.
Airlangga memaparkan sejumlah program yang dijalankan untuk memperluas akses keuangan masyarakat, baik melalui pendekatan konvensional maupun syariah. Salah satunya Program Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR) yang telah mencapai 58,32 juta rekening atau 87,75% dari total pelajar di Indonesia. Pemerintah menargetkan 98% pelajar Indonesia dapat memiliki rekening pada 2027.
Selain itu, terdapat Program Kredit/Pembiayaan Melawan Rentenir (K/PMR) dan Kredit/Pembiayaan Sektor Prioritas (K/PSP). Total penyaluran kedua program tersebut tercatat mencapai Rp46,71 triliun untuk K/PMR dan Rp3,71 triliun untuk K/PSP kepada 1,8 juta debitur.
Airlangga berharap program-program tersebut dapat diperluas guna memperkuat ekonomi masyarakat sekaligus mendukung pengentasan kemiskinan. Ia juga mendorong TPAKD di seluruh daerah untuk berperan aktif dalam agenda prioritas nasional di daerah, termasuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Merah Putih, perluasan energi bersih melalui PLTS Desa, serta kedaulatan pangan melalui Program Peningkatan Inklusi Keuangan untuk Pemerataan Ekonomi Rakyat (PINTAR).
