Jakarta — Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah akan memperkuat kebijakan inklusi keuangan untuk meningkatkan literasi keuangan masyarakat sekaligus mendorong terciptanya kesejahteraan finansial yang nyata.

Pernyataan itu disampaikan Airlangga saat memberikan sambutan dalam acara Aksi Kuatkan Literasi dan Inklusi Keuangan untuk Kesejahteraan (AKSI KLIK). Dalam kesempatan tersebut, ia menyebut pemerintah akan membentuk Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan, yang ditargetkan rampung dalam waktu dekat.

“Sesuai perintah Bapak Presiden, pembentukan Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan bertujuan untuk melengkapi Dewan Nasional Keuangan Inklusif,” kata Airlangga, Jumat, 6 Maret 2026.

Airlangga menambahkan, pemerintah saat ini tengah menyiapkan infrastruktur hukum yang disesuaikan dengan Undang-Undang P2SK.

Menurut Airlangga, transformasi kebijakan inklusi keuangan tidak cukup hanya berfokus pada literasi keuangan. Ia menilai kebijakan tersebut perlu berakselerasi menuju pencapaian kesejahteraan finansial (financial well-being), agar akses layanan keuangan benar-benar membantu masyarakat menghadapi guncangan ekonomi.

Selain itu, layanan keuangan juga diharapkan dapat mendukung masyarakat dalam merencanakan masa depan serta meningkatkan kepercayaan diri dalam mengelola persoalan keuangan.

Airlangga juga menekankan pentingnya pemahaman risiko dalam pemanfaatan produk sektor keuangan digital yang terus berkembang. Dengan pemahaman tersebut, masyarakat diharapkan dapat melindungi diri dari berbagai kejahatan di sektor keuangan, seperti penipuan digital, fraud, dan praktik merugikan lainnya.

“Jadi hal-hal inilah yang perlu dijaga, supaya masyarakat tidak terpengaruh oleh hal-hal yang tidak positif tersebut,” ujarnya.