Anggota DPR sekaligus dosen Pascasarjana Universitas Pertahanan (Unhan), Bambang Soesatyo, menilai dinamika geopolitik global yang kian memanas menjadi ujian bagi relevansi Pancasila, baik sebagai dasar ideologi maupun arah kebijakan luar negeri Indonesia. Menurutnya, dunia bergerak menuju tatanan multipolar yang ditandai konflik terbuka, perang ekonomi, dan perebutan sumber daya, dengan dampak yang turut dirasakan di dalam negeri, mulai dari tekanan harga energi hingga ketidakpastian ekonomi nasional.
“Pancasila harus ditempatkan sebagai kompas strategis bangsa dalam menghadapi tekanan geopolitik global. Kita tidak bisa lagi memandangnya sekadar sebagai nilai normatif, tetapi sebagai dasar pengambilan keputusan yang konkret dalam politik luar negeri dan kebijakan nasional,” kata Bambang, saat memberikan kuliah Pascasarjana Program Studi Damai dan Resolusi Konflik, Fakultas Keamanan Nasional Unhan, secara daring dari Jakarta, Rabu (1/4/2026).
Ia menjelaskan, eskalasi konflik global, termasuk ketegangan di Timur Tengah yang melibatkan Amerika Serikat, Israel, dan Iran, berdampak pada stabilitas energi dunia. Dalam konteks itu, Bambang menyebut Indonesia rentan terhadap gejolak harga energi karena masih mengimpor sekitar 25 persen kebutuhan minyak dan 30 persen LPG dari kawasan Timur Tengah.
Bambang juga mengingatkan, lonjakan harga minyak dunia berpotensi mendorong defisit anggaran Indonesia melampaui batas aman 3 persen apabila tidak diantisipasi melalui kebijakan fiskal yang adaptif.
“Dalam situasi seperti ini, prinsip bebas aktif harus ditafsirkan ulang secara lebih berani. Indonesia tidak boleh terjebak dalam netralitas pasif, tetapi harus aktif membangun posisi strategis yang berpihak pada kepentingan nasional,” ujarnya.
Selain energi, Bambang menyoroti tekanan geopolitik dari fragmentasi ekonomi global. Ia menyebut dunia menghadapi perlambatan pertumbuhan, proteksionisme, serta pergeseran menuju tatanan multipolar yang mengubah pola perdagangan dan investasi internasional.
Menurutnya, meski ekonomi Indonesia relatif stabil dengan pertumbuhan sekitar 5 persen, ketergantungan pada komoditas dan fluktuasi harga global tetap menjadi kerentanan struktural yang perlu diatasi.
“Ketahanan ekonomi nasional tidak bisa dilepaskan dari dinamika global. Karena itu, implementasi Pancasila, khususnya sila keadilan sosial, harus diwujudkan melalui penguatan kemandirian ekonomi, hilirisasi industri, dan penguasaan teknologi strategis,” kata Bambang.
Ia juga menilai melemahnya tata kelola global dan meningkatnya pelanggaran hukum internasional membuat prinsip-prinsip perdamaian dan keadilan dalam Pancasila semakin relevan, namun sekaligus semakin sulit diterapkan. Dalam situasi global yang dinilai semakin transaksional, Indonesia disebut perlu memiliki daya tawar yang kuat.
“Kalau kita tidak memperkuat posisi strategis, maka kita akan menjadi objek dari kepentingan global, bukan subjek yang menentukan arah. Di sinilah Pancasila harus menjadi kekuatan, bukan sekadar simbol,” ujarnya.
Bambang menambahkan, Indonesia sebagai negara G20 dengan ekonomi terbesar di Asia Tenggara memiliki peluang untuk berperan sebagai penyeimbang dalam konflik global sekaligus menjadi jembatan antara negara maju dan berkembang. Namun, ia menilai peluang itu hanya dapat dimanfaatkan bila Indonesia memiliki arah strategis yang jelas dan konsisten.
“Pertanyaannya sekarang sederhana, apakah kita siap menjadikan Pancasila sebagai strategi negara, atau hanya akan terus menjadikannya sebagai slogan. Jawaban atas pertanyaan itu akan menentukan masa depan Indonesia di tengah pusaran geopolitik global,” pungkasnya.
