Batam Investment Forum 2025 yang digelar dalam rangka Bisnis Indonesia Forum (BIF) di Gedung BP Batam, Kamis (17/5/2025), menjadi wadah pertemuan strategis antara pelaku usaha dan pemerintah di Batam. Forum ini diarahkan untuk mencari solusi bersama dalam menghadapi tantangan ekonomi berskala global.
Kepala BP Batam Amsakar Achmad mengatakan Batam telah dikembangkan selama enam dasawarsa oleh pemerintah pusat sebagai kawasan industri, pariwisata, hingga basis logistik. Menurutnya, pertumbuhan ekonomi Batam di tingkat lokal sudah signifikan, namun dibutuhkan terobosan baru agar daya saing daerah semakin kuat jika dibandingkan dengan capaian nasional.
“Dalam skala lokal, Batam ini pertumbuhannya sudah sangat signifikan. Tapi untuk dikomparasi dengan nasional, kita perlu terobosan baru untuk meningkatkan daya saing,” kata Amsakar saat membuka Batam Investment Forum 2025.
Tren pertumbuhan ekonomi Batam
Amsakar memaparkan tren pertumbuhan ekonomi Batam yang disebutnya terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Ia menyebut, pertumbuhan ekonomi Batam pada 2021 sebesar 4,75%, kemudian naik menjadi 6,84% pada 2022, lalu 7,04%, dan 6,69% pada tahun berikutnya.
Ia juga menyampaikan bahwa perekonomian Batam dinilai selalu lebih tinggi dibandingkan perekonomian Kepulauan Riau maupun nasional. Mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) hingga 2029, Batam diharapkan ikut berkontribusi pada target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8%.
Langkah BP Batam dan dukungan regulasi
Untuk mendukung target tersebut, BP Batam telah melakukan sejumlah langkah, salah satunya simplifikasi perizinan yang ditujukan untuk mendorong peningkatan realisasi investasi.
Amsakar menyatakan optimisme terhadap peluang Batam, antara lain karena dukungan infrastruktur dan ketersediaan kawasan industri yang dinilai memadai serta mendapat dukungan pemerintah pusat.
- 31 kawasan industri (KI)
- 135 industri shipyard
- Empat Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)
- Tiga Proyek Strategis Nasional (PSN)
Optimisme itu, menurutnya, juga didukung terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25/2025 tentang Penyelenggaraan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) serta PP Nomor 28/2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (PBBR).
“Ada 12 kementerian dan lembaga yang melimpahkan kewenangan ke BP Batam. Ketentuan tersebut berlaku sejak 3 Juni 2025, tapi masih butuh proses dan waktu sejak pelimpahannya ke daerah,” ujarnya.
Amsakar menambahkan, BP Batam masih berupaya menuntaskan payung hukum dan aturan main setingkat daerah agar pelaku usaha memperoleh kemudahan dalam proses perizinan.
