Dalam sepuluh tahun ke depan, lanskap ekonomi global diproyeksikan mengalami pergeseran mendasar yang dipengaruhi perkembangan teknologi, dinamika geopolitik, serta tekanan lingkungan. Arah perubahan ini dinilai sudah mulai terlihat dari pola yang muncul saat ini, sehingga pelaku ekonomi dan masyarakat memiliki ruang untuk bersiap menghadapi transformasi yang kian cepat.

Salah satu tren yang disebut akan semakin dominan adalah transisi menuju ekonomi hijau. Seiring dampak perubahan iklim yang makin nyata, keberlanjutan dipandang bukan lagi sekadar pilihan, melainkan kebutuhan. Indonesia juga disebut tengah bergerak dari ekonomi berbasis ekstraktif menuju ekonomi hijau.

Studi Greenpeace Indonesia menyatakan peralihan tersebut berpotensi meningkatkan produk domestik bruto (PDB) dan menciptakan hingga 19,4 juta lapangan kerja baru di sektor energi terbarukan, pertanian berkelanjutan, dan kehutanan. Dalam konteks ini, kredit karbon diperkirakan memainkan peran yang semakin besar sebagai instrumen mitigasi emisi.

Di tingkat kebijakan, berbagai negara diproyeksikan memperketat penerapan pajak karbon untuk mendorong perusahaan berinvestasi pada teknologi energi terbarukan. Selain itu, adopsi energi hidrogen hijau juga disebut berpeluang meningkat sebagai alternatif untuk menggantikan bahan bakar fosil.

Namun, transisi menuju energi bersih dinilai tidak lepas dari tantangan, terutama bagi negara berkembang seperti Indonesia. Kebutuhan energi yang terus meningkat menuntut keseimbangan antara pemenuhan pasokan dan peralihan ke sumber yang lebih bersih. Dalam situasi ini, investasi pada inovasi teknologi serta kolaborasi lintas sektor dipandang menjadi kunci.

Di sisi lain, dominasi teknologi dalam perekonomian diperkirakan tidak hanya bertahan, tetapi semakin meluas. Kecerdasan buatan (AI), blockchain, hingga komputasi kuantum disebut berada dalam jalur untuk merevolusi berbagai industri. Dalam waktu dekat, otomatisasi diperkirakan makin banyak menggantikan pekerjaan manusia, tidak hanya di lini produksi, tetapi juga pada analisis data serta pengambilan keputusan strategis.

Laporan World Economic Forum pada September 2024 menyoroti digitalisasi sebagai pendorong utama pertumbuhan ekonomi. Meski begitu, laporan tersebut juga mencatat tantangan yang mengiringi, seperti ketimpangan digital dan kebutuhan akan regulasi yang tepat.

Perubahan berbasis teknologi ini turut membawa risiko pelebaran ketimpangan ekonomi ketika pekerjaan tradisional tersisih dan kebutuhan terhadap keterampilan tinggi meningkat. Pada saat yang sama, kondisi tersebut membuka peluang bagi penguatan pendidikan vokasional dan program pelatihan ulang tenaga kerja. Negara yang mampu menyiapkan tenaga kerja dengan cepat untuk menghadapi revolusi teknologi dinilai berpeluang berada di garis depan perekonomian global.

Selain faktor lingkungan dan teknologi, geopolitik juga diperkirakan terus memengaruhi arah ekonomi, terutama melalui perubahan pada rantai pasok global yang selama ini sangat terintegrasi. Ketegangan geopolitik dan pengalaman pandemi mendorong perusahaan meninjau ulang strategi rantai pasok.

Laporan Bank Dunia pada Juni 2024 mencatat banyak perusahaan mempertimbangkan diversifikasi sumber dan lokalisasi produksi untuk meningkatkan ketahanan. Ketegangan antara Amerika Serikat dan China juga memunculkan fenomena “friendshoring”, yakni pemindahan produksi ke wilayah yang dinilai stabil dan dapat dipercaya secara politik.

Perkembangan ini disebut dapat membuka peluang bagi negara seperti Indonesia yang memiliki posisi strategis. Namun, peluang tersebut disertai tantangan, termasuk kebutuhan memperkuat infrastruktur dan memastikan stabilitas kebijakan. Dengan investasi yang tepat, Indonesia dinilai berpotensi menjadi pusat manufaktur baru yang lebih terdiversifikasi.