Bank Indonesia (BI) bersama Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian meluncurkan Program “Kuatkan Literasi dan Inklusi Keuangan untuk Kesejahteraan” (AKSI KLIK) serta Gerakan “AKU BISA SEJAHTERA” di Jakarta, Jumat (6/3/2026). Sinergi ini ditujukan untuk memperkecil kesenjangan antara tingkat inklusi dan literasi keuangan di Indonesia.
Data Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2025 mencatat tingkat inklusi keuangan Indonesia mencapai 92,74%. Namun, capaian tersebut belum sejalan dengan literasi keuangan yang berada di angka 66,46%.
Gubernur BI Perry Warjiyo menekankan, percepatan digitalisasi sistem pembayaran—antara lain melalui QRIS, BI-FAST, dan SNAP—perlu diimbangi pemahaman masyarakat agar pemanfaatan layanan keuangan digital tetap aman dan produktif.
Perry juga menyampaikan bahwa QRIS telah digunakan secara luas oleh 59,98 juta pengguna, dengan 50 juta di antaranya merupakan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Menurutnya, peluncuran inisiatif ini menjadi langkah bersama untuk mendorong inklusi dan literasi yang lebih berkualitas guna memperkuat ketahanan keuangan serta kesejahteraan masyarakat.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto selaku Ketua Harian Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI) mengatakan pemerintah tengah menggeser orientasi kebijakan dari sekadar perluasan akses menuju kerangka yang menekankan kesejahteraan keuangan masyarakat. Ia menyebut AKSI KLIK sejalan dengan visi Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, terutama dalam pemberdayaan UMKM, penciptaan lapangan kerja berkualitas, serta upaya pengentasan kemiskinan melalui pemerataan ekonomi.
Airlangga juga mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk bersinergi agar pelaksanaan program berjalan konsisten, dengan tujuan memastikan transformasi digital sektor keuangan memberikan manfaat nyata bagi ekonomi kerakyatan.
Dalam peluncuran tersebut, pemerintah turut memperkenalkan tiga buku panduan untuk mempercepat edukasi keuangan digital dan mendorong keberlanjutan UMKM. Ketiga panduan itu meliputi: “Strategi dan Program Edukasi Literasi Keuangan Digital” yang mengulas pendekatan komprehensif menuju kesejahteraan keuangan; “Panduan Modul Edukasi Keuangan Digital Tingkat Dasar” yang berisi instruksi praktis pemanfaatan layanan digital secara aman; serta “Pedoman Implementasi Model Bisnis UMKM Berkelanjutan” sebagai panduan bagi UMKM dalam menerapkan prinsip mitigasi dan usaha berkelanjutan.
Program ini juga memperkenalkan “Kalkulator Hijau” sebagai alat sosialisasi bagi kelompok rentan untuk mengelola keuangan berbasis prinsip keberlanjutan. Melalui sinergi tersebut, BI dan pemerintah menyampaikan optimisme bahwa inklusi keuangan yang berkualitas dapat menjadi salah satu kunci transformasi ekonomi nasional di era digital.
