Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menyatakan prospek perekonomian global berada dalam tren melambat, sementara ketidakpastian di pasar keuangan tetap tinggi. Kondisi tersebut dinilai berpengaruh terhadap arus modal asing ke negara berkembang yang kian selektif.
Menurut Perry, pertumbuhan ekonomi dunia pada 2026 diprakirakan melemah menjadi 3,2% dari 3,3% pada 2025, disertai divergensi pertumbuhan antarnegara. Ia menjelaskan perlambatan global terutama dipengaruhi dampak tarif resiprokal Amerika Serikat (AS) serta berlanjutnya tensi geopolitik.
Di sisi lain, ekonomi AS diprakirakan meningkat, didorong besarnya stimulus fiskal dan tingginya investasi, termasuk investasi terkait artificial intelligence (AI). Pernyataan tersebut disampaikan Perry dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) Edisi Februari pada Kamis (19/2/2026).
Perry juga memaparkan, ekonomi Eropa dan Jepang diprakirakan melambat akibat kinerja ekspor yang menurun seiring perlambatan ekonomi global. Selain itu, permintaan domestik dinilai belum kuat di tengah pengaruh investasi AI yang meningkat.
Ekonomi China disebut tetap berada dalam tren melambat karena konsumsi rumah tangga yang belum kuat. Sementara itu, ekonomi India juga dinilai belum kuat, seiring menurunnya permintaan domestik dan kinerja sektor eksternal.
Dari sisi pasar keuangan global, Perry menyampaikan ruang penurunan Fed Funds Rate (FFR) masih terbuka karena pasar tenaga kerja yang masih lemah. Namun, yield US Treasury (UST), terutama tenor panjang, tetap tinggi sejalan dengan peningkatan risiko fiskal AS.
Perkembangan tersebut mendorong aliran modal ke negara berkembang berlangsung secara selektif, terutama mengalir ke saham dan obligasi jangka pendek. Pada saat yang sama, indeks mata uang dolar AS terhadap mata uang negara maju (DXY) melemah di tengah kenaikan permintaan terhadap aset safe haven yang turut mendorong kenaikan harga emas.
Ke depan, Perry memperkirakan ketidakpastian perekonomian global masih akan tinggi. Karena itu, ia menekankan perlunya kewaspadaan serta penguatan respons kebijakan untuk menjaga daya tahan ekonomi domestik dari rambatan global sekaligus mendorong pertumbuhan yang lebih tinggi.
