Bank Indonesia (BI) mempertahankan suku bunga acuan di level 6 persen pada Desember 2024. Sepanjang 2024, suku bunga acuan mengalami penyesuaian sebagai respons terhadap tekanan inflasi dan volatilitas nilai tukar.
Pada September 2024, BI menurunkan suku bunga acuan dari 6,25 persen menjadi 6 persen dan mempertahankannya hingga akhir tahun. Kebijakan ini ditempuh untuk mengendalikan inflasi inti yang masih di atas target—tercatat 4,2 persen pada kuartal ketiga 2024—serta menjaga stabilitas Rupiah di tengah penguatan dolar Amerika Serikat (AS) akibat kebijakan moneter ketat negara maju. Suku bunga tersebut juga dipertahankan untuk menjaga daya tarik investasi portofolio asing.
Penilaian peneliti: penting dievaluasi di awal pemerintahan
Dosen dan Peneliti Universitas Islam Indonesia (UII) Listya Endang Artiani menilai keputusan mempertahankan suku bunga acuan memiliki urgensi tinggi untuk dievaluasi karena berpengaruh pada stabilitas makroekonomi dan dapat menjadi tolok ukur awal performa ekonomi pada tahun pertama pemerintahan Presiden Prabowo.
Menurut Listya, kebijakan moneter seperti suku bunga acuan merupakan elemen krusial yang bisa menciptakan momentum pertumbuhan atau justru memunculkan tantangan baru. Ia menekankan evaluasi diperlukan untuk memahami kebijakan yang mampu menjaga keseimbangan stabilitas dan pertumbuhan, sekaligus memberi arah bagi strategi kebijakan ekonomi.
Peran suku bunga acuan dan dampaknya
Suku bunga acuan adalah tingkat bunga yang ditetapkan bank sentral sebagai referensi bagi suku bunga pinjaman dan simpanan di perbankan. Di Indonesia, instrumen ini digunakan untuk mengendalikan inflasi, menjaga stabilitas nilai tukar, dan mempertahankan daya tarik investasi.
Listya menjelaskan, saat bank sentral menaikkan suku bunga acuan, biaya pinjaman menjadi lebih mahal sehingga konsumsi dan investasi cenderung menurun karena masyarakat lebih enggan meminjam. Di sisi lain, suku bunga tinggi dapat mendorong masyarakat menabung, yang berujung pada berkurangnya jumlah uang beredar. Kebijakan tersebut dinilai efektif menekan inflasi, namun berpotensi memperlambat pertumbuhan ekonomi.
Dalam skala makro, perbedaan suku bunga juga memengaruhi nilai tukar. Suku bunga domestik yang lebih tinggi dibanding negara lain dapat meningkatkan daya tarik aset dalam negeri bagi investor asing dan memperkuat mata uang. Namun, kondisi ini juga disebut dapat memperbesar beban pembayaran utang luar negeri dalam denominasi mata uang asing.
Konteks global: tekanan dari suku bunga tinggi negara maju
Menurut Listya, kebijakan moneter ketat di negara maju memberi tekanan besar bagi negara berkembang, termasuk Indonesia. Federal Reserve (The Fed) mempertahankan suku bunga tinggi di kisaran 5,25–5,5 persen hingga pertengahan 2025, yang memperkuat daya tarik dolar AS sebagai aset safe haven.
Laporan IMF mencatat negara berkembang secara kolektif mengalami arus keluar modal bersih sebesar USD 85 miliar pada 2024. Di Indonesia, kondisi itu tercermin pada volatilitas Rupiah yang melemah hingga Rp15.800 per dolar AS pada akhir 2024, disertai aliran modal keluar dari pasar obligasi domestik.
Pada kuartal keempat 2024, kepemilikan asing pada obligasi pemerintah turun dari 15,2 persen menjadi 13,8 persen. Selain itu, fluktuasi harga komoditas global turut memengaruhi perekonomian. Harga minyak yang diproyeksikan berada pada kisaran USD 80–85 per barel pada 2025 dinilai dapat meningkatkan biaya impor energi dan memengaruhi defisit neraca perdagangan.
Dampak terhadap pertumbuhan, kredit, dan dunia usaha
BI memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2025 tetap moderat di kisaran 5,0–5,2 persen, sedikit lebih tinggi dibanding proyeksi 2024 sebesar 4,9 persen. Namun, suku bunga tinggi disebut memberi beban tambahan bagi dunia usaha.
Melambatnya pertumbuhan kredit perbankan—dari 9,2 persen pada awal 2024 menjadi 7,5 persen pada kuartal ketiga 2024—dipandang mencerminkan kehati-hatian pelaku usaha dalam mengambil utang.
Tekanan pada konsumsi dan UMKM
Listya menilai rumah tangga turut merasakan kenaikan bunga kredit konsumsi, seperti kredit pemilikan rumah (KPR) dan kredit kendaraan bermotor, yang dapat menekan daya beli. Survei BI menunjukkan Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) pada Desember 2024 turun menjadi 122,4 dari 128,3 pada Januari 2024, yang mencerminkan kekhawatiran konsumen terhadap prospek ekonomi.
Suku bunga pinjaman yang tinggi juga dinilai mempersempit akses pembiayaan bagi UMKM. Data Kementerian Koperasi dan UKM menunjukkan 25 persen UMKM yang disurvei mengalami kesulitan memperoleh kredit usaha, naik dari 18 persen pada 2023.
Respons kebijakan: diversifikasi pertumbuhan dan digitalisasi
Listya menyebut pemerintah dan BI perlu melanjutkan stabilisasi ekonomi melalui diversifikasi sumber pertumbuhan. Investasi asing langsung (FDI) menjadi prioritas, terutama di sektor strategis seperti energi hijau, manufaktur berteknologi tinggi, dan pariwisata. Pada 2024, realisasi FDI tercatat USD 35,4 miliar, dengan target 2025 meningkat 10 persen.
Selain itu, percepatan digitalisasi sistem pembayaran dan perluasan penggunaan QRIS dinilai dapat mendukung inklusi keuangan, terutama bagi UMKM. Pemerintah juga didorong mempercepat pembangunan infrastruktur untuk memperkuat konektivitas antardaerah guna meningkatkan efisiensi logistik dan daya saing ekspor.
Konteks domestik: inflasi, pangan, dan cadangan devisa
Inflasi inti Indonesia diproyeksikan turun ke kisaran 3,5 persen pada 2025, mendekati target BI 3±1 persen. Penurunan ini didukung normalisasi harga pangan akibat peningkatan produksi domestik serta stabilisasi logistik.
Pada 2024, indeks harga pangan mencatat penurunan rata-rata 2,1 persen per kuartal dan diperkirakan berlanjut pada 2025. Meski demikian, risiko tetap ada, termasuk cuaca ekstrem (El Niño) yang berpotensi mengganggu panen pada kuartal ketiga 2025. Pemerintah disebut perlu mengantisipasi dengan menyiapkan cadangan beras nasional sebesar 2,5 juta ton pada akhir 2024.
Di sisi nilai tukar, Rupiah diperkirakan masih menghadapi volatilitas pada 2025 akibat faktor eksternal. Namun cadangan devisa Indonesia diproyeksikan meningkat menjadi USD 145 miliar pada pertengahan 2025, didorong surplus perdagangan yang diharapkan mencapai USD 35 miliar pada 2025 dan peningkatan investasi portofolio asing setelah penerbitan obligasi hijau senilai USD 2,5 miliar pada kuartal pertama 2025.
Optimisme 2025: kredit, infrastruktur, dan manufaktur
Pertumbuhan kredit perbankan domestik diproyeksikan membaik ke kisaran 8–9 persen pada 2025, naik dari 7,5 persen pada 2024. Peningkatan ini disebut mencerminkan optimisme pelaku usaha—terutama sektor konstruksi dan manufaktur—serta konsumen terhadap prospek ekonomi.
Pemerintah menargetkan alokasi anggaran Rp200 triliun untuk percepatan pembangunan infrastruktur strategis seperti jalan tol, pelabuhan, dan jaringan transportasi perkotaan, termasuk IKN dengan anggaran tambahan Rp30 triliun pada 2025. Sementara itu, sektor manufaktur diperkirakan tumbuh 4,7 persen pada 2025.
APBN dan daya beli
Pemerintah memperkirakan defisit APBN 2025 sebesar 2,6 persen dari PDB. Pendapatan negara diproyeksikan naik 9 persen secara tahunan menjadi Rp2.700 triliun, didukung peningkatan PPh dan PPN. Adapun belanja negara diarahkan ke sektor prioritas, termasuk infrastruktur (20 persen), pendidikan (15 persen), dan kesehatan (10 persen).
Daya beli masyarakat diperkirakan sedikit membaik pada 2025. IKK diproyeksikan naik menjadi 130,0 pada pertengahan 2025. Program bantuan sosial seperti BLT Desa dan bantuan pangan langsung akan dilanjutkan dengan alokasi Rp125 triliun. UMR juga diperkirakan naik rata-rata 5 persen pada 2025, yang diharapkan memberi dorongan pada konsumsi rumah tangga.
Catatan akhir
Listya menyimpulkan konteks domestik 2025 menunjukkan pemulihan yang stabil, tetapi tetap menghadapi tantangan dari faktor eksternal dan cuaca. Karena itu, ia menilai kombinasi kebijakan moneter dan fiskal yang terkoordinasi menjadi kunci menjaga stabilitas makroekonomi dan mendorong pertumbuhan yang inklusif. Dalam kerangka tersebut, suku bunga acuan BI yang bertahan di 6 persen dinilai perlu ditimbang dan dikaji secara saksama.
