Perang yang melibatkan Amerika Serikat, Israel, dan Iran sejak akhir Februari 2026 memicu keadaan darurat energi yang cepat merambat menjadi guncangan ekonomi global. Penutupan de facto Selat Hormuz—jalur utama pengiriman minyak dan gas dari Teluk—mendorong lonjakan harga energi, memperbesar risiko inflasi, dan menekan pertumbuhan. Di tengah sorotan publik yang banyak tertuju pada Eropa dan AS, dampak struktural paling berat justru disebut menimpa ekonomi Asia, terutama China, Jepang, Korea Selatan, dan Singapura.
Selat Hormuz memiliki posisi strategis karena menjadi satu-satunya jalur laut bagi Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Kuwait, Irak, dan Iran untuk mengekspor minyak. Sekitar 20% perdagangan minyak dan LNG global melewati selat ini setiap hari. Data Badan Informasi Energi AS (EIA) memperkirakan sekitar 13 juta barel minyak mentah melintas per hari pada 2025. Yang membuat Asia sangat rentan adalah fakta bahwa lebih dari 80% energi yang diangkut melalui Selat Hormuz ditujukan untuk konsumen Asia—terutama China, India, Jepang, dan Korea Selatan.
Selain minyak, LNG juga menjadi sumber tekanan. Qatar—eksportir LNG terbesar dunia—memasok sekitar 20% pasar LNG global, dan pengiriman utamanya melewati Selat Hormuz. Laporan media juga menyebut serangan terhadap fasilitas LNG Qatar menyebabkan 17% kapasitasnya tidak beroperasi hingga lima tahun, sebuah gangguan yang dinilai berdampak jangka panjang bagi konsumen utama di Asia.
Eskalasi bermula pada 28 Februari 2026, ketika AS dan Israel melancarkan serangan terkoordinasi terhadap Iran yang menurut laporan media menewaskan para pemimpin rezim. Iran kemudian merespons dengan menutup de facto Selat Hormuz: sejumlah kapal menerima pesan radio dari Garda Revolusi Iran bahwa tidak ada kapal yang diizinkan melintas. Pada minggu kedua perang, tidak ada kapal tanker yang melintasi selat tersebut, dan sekitar 500 kapal tanker minyak dan gas dilaporkan terjebak.
Serangan balasan Iran juga merusak infrastruktur minyak dan gas negara-negara Arab tetangga, termasuk kilang utama di Arab Saudi serta fasilitas gas di Qatar. Dampaknya segera terasa pada negara-negara pengimpor di Asia, di mana harga minyak dan gas dilaporkan naik lebih tajam rata-rata dibanding wilayah lain. Negara-negara Asia yang lebih miskin menghadapi persaingan ketat untuk mendapatkan pasokan yang kian langka, sementara negara yang lebih kaya seperti Jepang dan Korea Selatan dapat bertahan sementara dengan membayar harga yang jauh lebih tinggi.
Kepala IEA Fatih Birol memperingatkan ancaman besar terhadap keamanan energi, seraya menyebut lebih dari 40 pembangkit listrik di sembilan negara rusak parah sejak awal perang. Pernyataan ini mempertegas bahwa gangguan tidak hanya terjadi di satu titik sempit jalur pelayaran, tetapi meluas ke infrastruktur energi kawasan.
Di pasar, guncangan harga terjadi cepat. Sebelum operasi militer pada akhir Februari 2026, minyak mentah Brent diperdagangkan sekitar US$73 per barel. Pada hari-hari perdagangan pertama setelah serangan dimulai, Brent melonjak hampir 19% hingga mendekati US$110, sementara WTI menembus US$100 untuk pertama kalinya sejak 2022. Pada puncaknya, Brent sempat mencapai US$120 per barel.
Lonjakan ini memukul industri pengolahan dan distribusi energi di Asia. Margin penyulingan di Singapura—salah satu pusat penyulingan dan perdagangan terpenting di Asia—melonjak hingga hampir US$30 per barel, tertinggi sejak 2022. Margin bahan bakar jet bahkan melampaui US$52 per barel dan berlipat ganda hanya dalam beberapa hari. Bagi kilang di Jepang, Korea Selatan, dan India yang dirancang memproses minyak mentah berat dari Arab Saudi, Kuwait, dan Irak, krisis menjadi beban ganda: pasokan berkurang karena blokade, sementara penggantian cepat ke minyak yang lebih ringan dari AS atau Afrika Barat sulit dilakukan secara teknis.
Kenaikan harga energi dan pelemahan pertumbuhan menghidupkan kembali bayang-bayang stagflasi. Ekonom Harvard Kenneth Rogoff menilai perang Iran, setelah perang dagang dan perang yang berlangsung di Ukraina, merupakan guncangan terbesar terhadap pertumbuhan dan harga dalam lima dekade terakhir. Ia menilai tekanan pada Eropa dan Asia lebih buruk dibanding AS, baik dari sisi inflasi maupun pertumbuhan.
Di Jepang, asosiasi bisnis Keidanren memperingatkan meningkatnya risiko stagflasi bagi sektor industri. PMI gabungan Jepang turun dari 53,9 menjadi 52,5, menandai ekspansi terlemah dalam tiga bulan. Di Korea Selatan, indeks KOSPI anjlok lebih dari 12% pada 4 Maret, memicu penghentian perdagangan sementara, sementara won Korea juga terdepresiasi signifikan.
China berada dalam posisi yang disebut kontradiktif: menjadi importir minyak terbesar dunia sekaligus sekutu dekat Iran. Irak, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan Oman menyumbang sekitar 40% impor minyak mentah China, dan kira-kira setengah impor minyaknya melewati Selat Hormuz. Minyak Iran sendiri disebut menyumbang sekitar 12–13% dari total impor minyak China.
Namun China dinilai telah menyiapkan bantalan. Perkiraan analis menyebut cadangan minyak strategis China sekitar 1,2 miliar barel, cukup untuk tiga hingga empat bulan. China juga disebut sebagai satu-satunya negara yang tetap menerima minyak Iran melalui blokade: sejak awal perang, sekitar 11,7–12 juta barel minyak mentah Iran diyakini diekspor dan seluruhnya menuju China, berdasarkan dokumentasi citra satelit dari TankerTrackers dan Kpler.
Meski demikian, tekanan domestik tetap muncul. Kilang-kilang China dilaporkan diperintahkan menangguhkan ekspor solar dan bensin untuk mencegah kekurangan pasokan di dalam negeri. Kpler juga mencatat kapal tanker yang membawa sekitar 46 juta barel minyak berlabuh di lepas pantai Singapura dan China sebagai stok penyangga jangka pendek. Di saat yang sama, laporan media menyebut Iran mempertimbangkan pembatasan akses Selat Hormuz bagi kapal yang muatannya dibayar dalam yuan, yang berpotensi menggeser blokade militer menjadi instrumen kebijakan moneter.
Di Jepang, ketergantungan energi dari Timur Tengah menjadi titik rawan. Kementerian Ekonomi, Perdagangan, dan Industri Jepang menyebut 93% impor minyak mentah Jepang berasal dari Uni Emirat Arab, Arab Saudi, Kuwait, dan Qatar—dan sebagian besar melewati Selat Hormuz. Pemerintah Jepang merespons dengan mulai melepaskan cadangan minyak strategis. Pada akhir 2025, cadangan gabungan negara dan swasta disebut cukup untuk 254 hari permintaan domestik. Pada minggu kedua perang, pemerintah mulai melepaskan cadangan untuk kebutuhan sekitar 45 hari guna menahan lonjakan harga dan menjaga stabilitas industri padat energi.
Perdana Menteri Takaichi menyatakan langkah pembatasan harga bensin dipertimbangkan. Yen melemah 0,6% sejak awal perang ke 156,95 per dolar AS dan mendekati level 160, yang meningkatkan biaya impor karena pembayaran energi dilakukan dalam dolar. Bank Sentral Jepang (BOJ) menghadapi dilema: suku bunga acuan telah dinaikkan hati-hati menjadi 0,75% sebelum krisis, tetapi guncangan harga minyak memperbesar tekanan inflasi di saat pengetatan berlebihan berisiko menyeret ekonomi ke resesi. Seisaku Kameda, mantan kepala ekonom BOJ, mengatakan kepada Reuters bahwa BOJ memiliki sedikit pilihan selain menaikkan suku bunga, sementara anggota dewan Kazuo Momma menekankan sulitnya menimbang risiko inflasi versus resesi.
Sejumlah proyeksi menggambarkan besarnya potensi dampak. Nomura memperkirakan konflik berkepanjangan dapat memangkas PDB riil Jepang 0,18 poin persentase dan menaikkan inflasi 0,31%. Dalam skenario minyak US$130 per barel, Dai-ichi Life Research menghitung PDB riil Jepang dapat turun 0,58% pada tahun pertama dan 0,96% pada tahun kedua. Morgan Stanley MUFG Securities memperkirakan setiap kenaikan harga minyak 10% memangkas PDB riil Jepang sekitar 0,1 poin persentase.
Korea Selatan juga menghadapi tekanan berat karena ketergantungan pada energi Teluk. Negara itu memperoleh sekitar 70% minyak mentah dan 20% LNG dari wilayah Teluk, hampir seluruhnya melalui Selat Hormuz. Presiden Lee Jae-myung memerintahkan pembatasan harga bahan bakar yang diberlakukan pemerintah untuk pertama kalinya dalam hampir tiga dekade. Seoul juga mengamankan pengiriman darurat lebih dari enam juta barel minyak mentah dari Uni Emirat Arab melalui rute yang menghindari Selat Hormuz, ditambah dua juta barel dari cadangan bersama yang disimpan UEA di Korea Selatan.
Pemerintah Korea Selatan mencabut batasan produksi pembangkit listrik tenaga batu bara dan berencana meningkatkan pemanfaatan pembangkit nuklir hingga 80%. Sebanyak 22,46 juta barel dari cadangan minyak strategis akan dilepas bertahap dalam tiga bulan. Korea National Oil Corporation juga diminta mengimpor 3,35 juta barel dari proyek luar negeri pada Juni. Meski memberi ruang napas sementara, langkah-langkah ini tidak dipandang sebagai solusi jika blokade berlangsung lama.
Risiko bagi sektor ekspor Korea Selatan dinilai serius. Hyundai Economic Research menghitung harga minyak rata-rata tahunan US$80 mengurangi pertumbuhan PDB 0,1 poin persentase; jika US$100, penurunan bisa mencapai 0,3 poin. Bank sentral Korea sebelumnya membuat proyeksi pertumbuhan dengan asumsi harga minyak US$64, sehingga harga yang bertahan tinggi dikhawatirkan memangkas pertumbuhan secara signifikan. Industri petrokimia dan semikonduktor juga menghadapi ancaman gangguan bahan baku, termasuk nafta (sekitar 25% impor berasal dari Timur Tengah), aluminium, sulfur, dan terutama helium.
Helium menjadi salah satu titik krusial yang jarang disorot publik. Qatar merupakan pemasok penting helium yang diperlukan dalam produksi semikonduktor untuk mendinginkan peralatan manufaktur presisi tinggi dan disebut tidak memiliki substitusi langsung. Korea Selatan—rumah bagi Samsung dan SK Hynix—serta Taiwan dengan TSMC bergantung pada helium Qatar. Jochen Stanzl dari CMC Markets menyebut Taiwan dan Korea Selatan memiliki cadangan helium sekitar tiga bulan; setelah itu, produksi berisiko berhenti. Kekhawatiran juga mencakup potensi gangguan neon dan kenaikan biaya energi serta logistik. Saham Samsung Electronics dan SK Hynix turun sekitar 4% dalam satu hari perdagangan setelah perang pecah.
Singapura berada pada posisi rentan karena perannya sebagai pusat penyulingan, perdagangan, pengisian bahan bakar kapal (bunker), dan transshipment global. Sejak akhir Februari, harga bunker di Singapura dilaporkan meningkat lebih dari dua kali lipat. Kapal-kapal menunggu lebih lama untuk mendapatkan bahan bakar karena produk kilang Teluk menjadi langka akibat blokade. Lynn Loo, kepala Pusat Global untuk Dekarbonisasi Maritim di Singapura, memperingatkan potensi krisis pasokan bunker di Asia yang dapat mengguncang perdagangan global, bahkan disebut berpotensi lebih buruk daripada masa pandemi.
Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong menyatakan pemerintah memantau situasi dan menilai dampaknya pada ekonomi dan konsumen. Ia memperingatkan bahwa jika Selat Hormuz terblokir lebih lama, kerusakan tidak hanya berupa kenaikan harga energi, tetapi akan menyentuh seluruh perekonomian. Singapura juga meninjau kembali perkiraan PDB segera setelah perang pecah, menandakan antisipasi terhadap risiko perlambatan.
Dampak regional meluas ke Asia Tenggara dan Asia Selatan. Di Thailand, pertumbuhan ekspor Februari berada di bawah perkiraan analis: diproyeksikan 15,8% namun tercapai 9,9%, dan Kementerian Perdagangan memperingatkan kemungkinan penurunan ekspor akibat biaya bahan bakar dan transportasi yang lebih tinggi. Vietnam membatalkan 23 penerbangan domestik per minggu mulai April karena ancaman kekurangan minyak tanah. Filipina bahkan mempertimbangkan penghentian sementara penerbangan pesawat. Di India, sektor swasta mencatat pertumbuhan terlemah dalam tiga tahun, sementara negara itu mengimpor sekitar 90% minyak mentah dan hampir setengah gas alamnya; kilang-kilang India juga dilaporkan mengurangi kapasitas.
Di luar harga energi, krisis logistik menjadi faktor penguat. Studi oleh Supply Chain Intelligence Institute Austria (ASCII), Complexity Science Hub (CSH), dan TU Delft memperkirakan kerugian ekonomi terhadap perdagangan global akibat blokade Hormuz sekitar €400 miliar per tahun dari sisi gangguan rantai pasok, belum termasuk dampak harga energi. Perusahaan logistik seperti DHL menyiapkan rencana darurat, termasuk jalur kereta barang, perluasan armada truk, dan pengiriman udara untuk komponen penting seperti mikrochip—opsi yang biayanya disebut dua hingga tiga kali lebih tinggi daripada normal dan pada akhirnya dapat diteruskan ke konsumen melalui kenaikan harga barang.
Krisis juga dipandang mempercepat pergeseran geopolitik energi. Rusia disebut diuntungkan oleh harga minyak yang lebih tinggi, sementara China diperkirakan memperdalam hubungan energi dengan Rusia. Neil Beveridge dari Bernstein menyoroti kecenderungan tersebut sebagai salah satu kesimpulan penting krisis. Pada saat yang sama, wacana penggunaan yuan dalam transaksi energi—terkait kemungkinan pembatasan akses Hormuz berdasarkan mata uang pembayaran—dinilai dapat membuka perdebatan baru mengenai dominasi petrodolar, meski dampaknya disebut lebih bersifat jangka panjang.
Tekanan ekonomi kali ini terjadi di atas fondasi global yang sudah melemah oleh perang dagang dan konflik Ukraina. Allianz Trade menghitung pertumbuhan perdagangan global melambat dari 2% pada 2025 menjadi 0,6% pada 2026, sementara PDB global diproyeksikan tumbuh 2,5% pada 2026. Bagi ekonomi Asia yang berorientasi ekspor—seperti Jepang, Korea Selatan, Taiwan, dan Singapura—kombinasi kenaikan biaya input energi, penurunan permintaan global, dan gangguan rantai pasok menciptakan situasi yang sangat sulit.
Sejumlah analis menilai bahkan jika perang mereda cepat, pasar energi dan rantai pasok tidak otomatis kembali seperti semula. Negara-negara di Asia Timur diperkirakan meninjau ulang strategi ketergantungan energi dan diversifikasi pasokan. Untuk sektor semikonduktor, gangguan helium dan gas penting lain mendorong urgensi diversifikasi sumber bahan baku dan penguatan cadangan strategis. Di saat yang sama, ketidakpastian geopolitik menambah “premi risiko” yang membuat biaya energi, asuransi, dan perencanaan bisnis lebih mahal untuk waktu yang tidak singkat—dan Asia, sebagai konsumen utama energi Teluk, berada di garis depan dampaknya.
