Anggota I Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Nyoman Adhi Suryadyana menilai stabilitas keamanan dan pelayanan publik yang profesional dapat berdampak optimal jika didukung pengelolaan keuangan negara yang efektif serta dapat dipertanggungjawabkan.
Pernyataan itu disampaikan Nyoman kepada Kepala Kepolisian RI Jenderal Listyo Sigit Prabowo beserta jajaran dalam entry meeting pemeriksaan Laporan Keuangan Polri Tahun 2025, sebagaimana keterangan resmi BPK di Jakarta, Kamis. Ia mengatakan pemeriksaan yang dilakukan BPK menjadi instrumen penguatan akuntabilitas agar pembangunan berkelanjutan tidak berhenti pada tujuan, melainkan menghasilkan capaian yang terukur.
Nyoman menambahkan, pemeriksaan BPK memiliki keterkaitan langsung dengan agenda keberlanjutan pembangunan nasional. Menurut dia, peran pemeriksaan BPK tidak hanya menilai kepatuhan administrasi dan kewajaran laporan, tetapi juga memastikan kebijakan, program, dan penggunaan anggaran negara benar-benar menciptakan manfaat yang bertanggung jawab dan berkelanjutan.
Ia menyebut pemeriksaan BPK menjadi instrumen penting untuk memperkuat akuntabilitas publik, mendorong efektivitas belanja, serta memastikan adanya mekanisme pengendalian yang memadai agar risiko tata kelola, sosial, maupun lingkungan dapat dikelola dengan baik.
Sejalan dengan peran strategis Polri sebagai penjaga stabilitas keamanan dan penegak hukum, BPK berharap pengelolaan keuangan di lingkungan Polri semakin mampu mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut secara efektif dan efisien.
BPK juga menaruh harapan pada penguatan sistem pengendalian internal, peningkatan kualitas pelaporan keuangan, serta komitmen menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan secara konsisten guna mendorong perbaikan tata kelola yang berkelanjutan.
Dalam kesempatan yang sama, BPK menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Semester II Tahun 2025 yang terdiri dari pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. BPK berharap LHP tersebut dapat menjadi dasar perbaikan yang konstruktif bagi Polri, baik dalam penguatan sistem, peningkatan kepatuhan, maupun optimalisasi kinerja.
Nyoman menyatakan, melalui sinergi yang kuat antara BPK dan Polri, pihaknya optimistis pengelolaan keuangan negara di lingkungan Polri akan semakin akuntabel, transparan, dan berorientasi pada hasil, sehingga dapat mendukung terciptanya keamanan, keadilan, serta pembangunan nasional yang inklusif dan berkelanjutan.
