Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tengah menggelar Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa di Kabupaten Banggai Kepulauan, Kamis (12/2/2026). Kegiatan yang berlangsung di Ruang Aula Pertemuan Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai Kepulauan ini ditujukan untuk memperkuat tata kelola pemerintahan desa yang bersih dan akuntabel, sekaligus menyelaraskan pemahaman pemangku kepentingan mengenai pengelolaan dana desa agar tepat sasaran dan terhindar dari penyimpangan.
Workshop dibuka secara resmi oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan yang mewakili Bupati. Kegiatan ini dihadiri 12 camat dan 141 kepala desa di wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan.
Rangkaian acara dikemas dalam format diskusi panel yang dimoderatori Sekretaris Daerah Banggai Kepulauan. Sejumlah narasumber dari lintas instansi hadir untuk membahas aspek kebijakan, pengawasan, hingga mekanisme penyaluran dana desa.
Anggota DPD RI Andhika Mayrizal Amir menegaskan pentingnya sinergi antara kebijakan nasional dan implementasi di lapangan. Ia menyampaikan pesan “Suara Desa adalah Suara Pusat” serta menekankan perlunya payung hukum dan kebijakan APBN yang berpihak pada kedaulatan desa, tanpa menghambat kreativitas desa dalam membangun.
Kepala Perwakilan BPKP Sulawesi Tengah Agus Yulianto mengajak para kepala desa memandang akuntabilitas sebagai perlindungan bagi diri dan institusi. Dengan mengusung pesan “Akuntabilitas: Bukan Beban, Tapi Perlindungan”, ia mendorong penguatan sistem pengawasan internal agar penggunaan dana desa dapat dipertanggungjawabkan secara akurat, serta memastikan pembangunan berjalan efektif dan efisien.
Dari sisi fiskal, Kepala Kanwil DJPb Sulawesi Tengah Teddy Suhartadi Permadi memaparkan mekanisme terbaru penyaluran Dana Desa. Ia mengingatkan bahwa kecepatan dan ketepatan penyaluran sangat bergantung pada kualitas laporan pertanggungjawaban. Menurutnya, disiplin administrasi menjadi kunci agar aliran dana dari pusat ke kas desa berjalan lancar tanpa kendala birokrasi.
Sementara itu, Kepala Bidang Pemerintahan Desa Dinas PMD Provinsi Sulawesi Tengah Ilham menyoroti pentingnya inovasi desa. Ia menekankan desa perlu menjadi subjek pembangunan ekonomi melalui kebijakan pengembangan ekonomi dan investasi desa yang tepat, sehingga mampu menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan PADesa secara mandiri.
Melalui kegiatan ini, BPKP Sulawesi Tengah berharap 141 desa di Banggai Kepulauan dapat menerapkan prinsip tata kelola yang baik. Dengan pengawasan yang ketat dan pengelolaan yang transparan, dana desa diharapkan menjadi penggerak kesejahteraan masyarakat di wilayah yang dikenal sebagai “Negeri Seribu Karang”.
