JAKARTA — Badan Pusat Statistik (BPS) mengubah jadwal rilis data perkembangan ekspor dan impor April 2025 yang semula dijadwalkan pada Kamis (15/5/2025). Perubahan ini dilakukan seiring kebijakan baru penyajian data, di mana angka ekspor-impor akan diumumkan dalam bentuk angka tetap pada awal bulan berikutnya.

Dalam keterangan resminya, Biro Humas dan Hukum BPS menyatakan perubahan jadwal tersebut ditujukan untuk meningkatkan kualitas data. Publikasi rutin angka sementara yang sebelumnya dirilis setiap pertengahan bulan kini digeser ke awal bulan berikutnya, saat data telah menjadi angka final.

“Dalam rangka meningkatkan kualitas data, BPS akan merilis angka tetap perkembangan ekspor-impor di setiap awal bulan. Data ekspor-impor kini akan diumumkan bersamaan dengan perkembangan Indeks Harga Konsumen (IHK) atau inflasi,” demikian pernyataan resmi yang diterbitkan Kamis pagi.

Sorotan soal transparansi data

Kebijakan ini menuai sorotan dari sejumlah pihak, terutama pelaku pasar dan pengamat ekonomi, yang menilai langkah tersebut berisiko memperburuk persepsi terhadap transparansi data perdagangan Indonesia.

Ekonom Departemen Ekonomi Universitas Andalas, Syafruddin Karimi, menilai penundaan rilis data ekspor-impor berisiko memperkuat reputasi Indonesia sebagai negara proteksionis. Menurut dia, keterlambatan penyampaian data yang menjadi fondasi neraca perdagangan dan pertumbuhan ekonomi dapat memicu persepsi internasional bahwa Indonesia tidak serius membuka diri terhadap integrasi global.

“Ketika data disembunyikan atau ditunda tanpa alasan teknis yang meyakinkan, keraguan pasar akan berubah menjadi keyakinan bahwa ada yang sedang disembunyikan. Itu lebih merugikan daripada angka defisit,” ujarnya.

Syafruddin juga menyinggung laporan Trade Barrier Index (TBI) 2025 yang menempatkan Indonesia sebagai negara dengan hambatan perdagangan tertinggi di dunia, berada di peringkat terakhir dari 122 negara. Salah satu indikator yang disorot adalah keterlambatan serta minimnya akses publik terhadap data perdagangan.

Ketiadaan data sementara yang sebelumnya menjadi rujukan di pertengahan bulan dinilai menciptakan ruang ketidakpastian bagi investor dan analis. Di saat banyak negara mempercepat rilis dan meningkatkan keterbukaan data ekonomi, kebijakan BPS dinilai bergerak berlawanan dengan prinsip transparansi dan prediktabilitas.

Surplus diperkirakan berlanjut, tetapi menurun

Di tengah perubahan jadwal rilis data, pelaku pasar tetap mencermati proyeksi neraca perdagangan Indonesia. Berdasarkan konsensus 16 ekonom yang dihimpun Bloomberg, Indonesia diperkirakan masih mencatat surplus neraca perdagangan pada April 2025, meski nilainya menurun.

• Median proyeksi surplus: 2,73 miliar dollar AS (lebih rendah dari Maret 2025: 4,33 miliar dollar AS)
• Estimasi surplus tertinggi: 4,69 miliar dollar AS (Aldian Taloputra, Standard Chartered Bank)
• Estimasi surplus terendah: 650 juta dollar AS (Miguel Chanco, Pantheon Macroeconomic)

Kepala Ekonom PT Bank Central Asia Tbk., David Sumual, memproyeksikan surplus perdagangan April 2025 sebesar 2,45 miliar dollar AS. Ia memperkirakan ekspor tumbuh 3,57 persen secara tahunan, tetapi turun 12,61 persen secara bulanan. Impor juga diperkirakan naik 5,73 persen secara tahunan, namun menurun 5,58 persen secara bulanan.

Menurut David, perlambatan terms of trade terjadi karena harga sejumlah komoditas ekspor menurun, terutama gas, logam (nikel, tembaga, timah), serta hasil perkebunan seperti CPO, karet, dan kopi.

Ia menambahkan, penurunan bulanan dipengaruhi faktor musiman pasca-Lebaran yang membuat hari kerja lebih pendek. Sementara kenaikan tahunan lebih banyak didorong efek basis yang rendah pada April tahun sebelumnya.

Jika proyeksi tersebut terkonfirmasi, Indonesia akan mencatat surplus neraca perdagangan selama 60 bulan berturut-turut sejak Mei 2020. Namun, David mengingatkan konsistensi surplus perlu dibarengi transparansi data agar tetap kredibel dan dapat dimanfaatkan pelaku ekonomi.

“Di tengah dinamika global yang menuntut keterbukaan informasi, kebijakan penundaan data oleh BPS menjadi ujian tersendiri bagi komitmen Indonesia dalam memperbaiki iklim perdagangan dan investasi,” ujarnya.

Ekspor yang rendah dinilai jadi “berkah terselubung”

Di sisi lain, anggota Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Chatib Basri menyampaikan bahwa rendahnya kontribusi ekspor terhadap produk domestik bruto (PDB) Indonesia dapat menjadi “berkah terselubung” di tengah kondisi perang tarif. Dalam kuliah umum di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, Rabu (14/5/2025), ia menyebut kontribusi ekspor terhadap PDB Indonesia hingga tahun lalu sekitar 25 persen.

Angka tersebut jauh di bawah Singapura yang kontribusi ekspornya mencapai 180 persen terhadap PDB, serta Vietnam sebesar 79 persen. Dengan struktur demikian, Chatib menilai tarif resiprokal yang dikenakan Presiden Amerika Serikat Donald Trump akan lebih berdampak negatif pada pertumbuhan ekonomi Singapura dan Vietnam dibanding Indonesia.

Chatib juga menilai Indonesia memiliki peluang menarik investasi dari relokasi pabrik-pabrik di China yang terdampak kebijakan tarif. Namun, menurut dia, peluang itu bukan semata karena daya saing Indonesia yang unggul, melainkan karena kondisi negara pesaing yang dinilai kurang menguntungkan bagi investor.

Di tengah ketidakpastian global, Chatib menekankan perlunya percepatan deregulasi ekonomi. Kepastian hukum dan kemudahan berusaha, termasuk penyederhanaan birokrasi, disebut menjadi kunci untuk menarik minat pelaku usaha dan memperkuat daya saing nasional.