Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyampaikan pesan utama soal ketahanan fiskal dan agenda reformasi hukum Indonesia saat berbicara di hadapan para pemimpin bisnis Amerika Serikat dalam Business Summit di Kamar Dagang AS (US Chamber of Commerce), Washington DC. Dalam forum tersebut, Prabowo menegaskan rekam jejak Indonesia dalam memenuhi kewajiban utang serta menyatakan komitmen pemerintah untuk memperkuat kepastian hukum bagi investor global.
Di hadapan pelaku usaha, Prabowo menekankan bahwa pengelolaan ekonomi Indonesia dilakukan dengan prinsip kehati-hatian. Ia menyebut konsistensi tersebut penting untuk menjaga kepercayaan kreditur dan dunia usaha internasional, terutama di tengah dinamika ekonomi global yang fluktuatif. Prabowo juga menegaskan bahwa pergantian kepemimpinan politik tidak akan mengubah prioritas pemerintah dalam menghormati kewajiban finansial negara.
“Kami tidak pernah gagal bayar, sekali pun dalam sejarah kami,” kata Prabowo. Menurutnya, disiplin fiskal menjadi fondasi kepercayaan pasar yang akan terus dijaga guna memastikan iklim investasi tetap kondusif.
Selain menyoroti aspek fiskal, Prabowo memaparkan rencana pemerintah untuk memperkuat daya saing jangka panjang melalui modernisasi sumber daya manusia, khususnya di bidang pendidikan dan kesehatan. Pemerintah, kata dia, menargetkan penutupan kesenjangan tenaga ahli dengan memperluas kapasitas pendidikan yang berorientasi teknologi dan sains.
Rencana yang disampaikan mencakup pendirian 10 universitas baru berbasis STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics, dan Medicine), pembangunan 500 sekolah menengah unggulan, serta percepatan produksi tenaga medis untuk mengatasi kekurangan sekitar 140.000 dokter di Indonesia.
Dalam bagian lain, Prabowo juga menyinggung langkah penegakan hukum dan penguatan tata kelola sumber daya alam sebagai bagian dari upaya menciptakan kepastian usaha. Ia melaporkan adanya tindakan terhadap praktik ilegal di sektor ekstraktif, termasuk penyitaan lahan dari korporasi yang beroperasi di luar konsesi resmi dan penutupan tambang di kawasan hutan lindung.
Pernyataan tersebut disampaikan sebagai bagian dari upaya pemerintah memperkuat kedaulatan hukum dan melindungi aset negara dari eksploitasi yang tidak sesuai prosedur.
