Anggota Komisi IV DPR RI Riyono mendorong pemerintah memfokuskan ketersediaan pangan sebagai fondasi utama kedaulatan pangan nasional di tengah situasi global yang dinilai cenderung menuju krisis. Dorongan itu disampaikan Riyono dalam keterangan pada Minggu (29/3/2026).
Menurut Riyono, langkah penguatan keamanan pangan perlu ditempuh melalui sejumlah strategi. Ia menekankan pentingnya menjaga cadangan beras nasional yang telah mencapai 4 juta ton, baik dari sisi kualitas maupun manajemen pengelolaannya.
Selain cadangan, Riyono meminta adanya perlindungan bagi petani sebagai produsen pangan utama. Ia menilai skema insentif harga produk pertanian perlu dijaga agar tetap baik. “Harga GKP dan jagung yang sudah baik harus tetap dipertahankan, kalau perlu ditambah dengan asuransi hasil pertanian karena menghadapi risiko kemarau panjang,” ujarnya.
Riyono juga menyoroti aspek politik anggaran di sektor pertanian dan perikanan. Ia meminta agar anggaran sektor tersebut tidak terkena kebijakan efisiensi dan menegaskan anggaran pertanian sebesar Rp60 triliun tidak dipangkas. Menurutnya, ketahanan pangan dan pemenuhan protein berada di sektor ini, bahkan anggaran dapat ditambah bila diperlukan untuk mengantisipasi krisis pangan dunia.
Lebih lanjut, Riyono menilai upaya global mengatasi kelaparan belum menunjukkan hasil sesuai target. Ia menyebut program MDGs gagal mengatasi kelaparan pangan global dan menyatakan sekitar satu miliar penduduk dunia terancam kelaparan. Ia juga menilai target SDGs ke-2 pada 2030, yakni mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan perbaikan gizi, serta mendorong pertanian berkelanjutan, berisiko kembali tidak tercapai akibat perubahan ekstrem peta pangan global.
Riyono menilai ketidakpastian global meningkat seiring konflik yang ia sebut melibatkan Iran, Amerika Serikat, dan Israel. Kondisi itu, menurutnya, mendorong negara produsen pangan menahan pasokan untuk kebutuhan domestik.
Ia menambahkan, kegagalan distribusi pangan secara global dapat berujung pada kenaikan harga pangan dunia, penurunan ketersediaan, dan permintaan yang tetap tinggi. Dalam situasi tersebut, komoditas pangan disebut berpotensi berubah menjadi komoditas politik yang kerap merugikan petani. Riyono juga menilai pangan dan energi dapat digunakan sebagai instrumen untuk menekan negara lain melalui ketergantungan impor, sementara petani dan negara produsen tetap berada dalam kondisi sulit.
