Pelemahan daya beli masyarakat diperkirakan masih membayangi perekonomian Indonesia sepanjang 2025. Dosen Departemen Ekonomika dan Bisnis (DEB) Sekolah Vokasi (SV) UGM, Yudistira Hendra Permana, menilai situasi global yang belum sepenuhnya pulih sejak pandemi COVID-19 menjadi salah satu faktor pendorong tekanan ekonomi tersebut.
Ia menyebut kondisi global masih menghadapi beragam krisis, mulai dari ekonomi, energi, hingga geopolitik. Menurutnya, sebagai bagian dari perekonomian global, Indonesia ikut terdampak sehingga tekanan tersebut berpengaruh pada kemampuan daya beli masyarakat.
Dampak pascapandemi dinilai baru terasa, pemerintah diminta antisipatif
Yudistira menilai dampak krisis pascapandemi tidak langsung terasa pada 2022, namun baru dirasakan belakangan. Ia menilai yang menjadi persoalan krusial adalah ketidakmampuan pemerintah mengantisipasi situasi tersebut pada 2024 dan 2025.
Ia juga menyoroti adanya deflasi yang terjadi secara gradual. Menurutnya, kondisi yang sempat membaik di akhir tahun memunculkan optimisme, namun momentum Pilkada serta libur Natal dan Tahun Baru tidak berlangsung lama.
Pertumbuhan ekonomi stagnan dan ketidakpastian pekerjaan menahan konsumsi
Yudistira menyebut pertumbuhan ekonomi Indonesia pascapandemi cenderung stagnan di sekitar 5 persen. Ia menilai kondisi itu menunjukkan perekonomian belum sepenuhnya kuat, terlebih ketika situasi lapangan pekerjaan dan kepastian upah dinilai belum terjamin.
Menurutnya, ketidakpastian tersebut mendorong masyarakat lebih waspada dalam membelanjakan uang dan menahan konsumsi. Penahanan konsumsi, kata dia, dapat terjadi dari kebutuhan pangan hingga kebutuhan tersier.
Ia mengingatkan, ketika permintaan menurun, produsen akan melakukan perhitungan ulang yang dapat berujung pada pengurangan tenaga kerja, termasuk layoff dan pemutusan hubungan kerja (PHK).
Puasa dan Lebaran disebut bisa menjadi indikator perubahan pola belanja
Yudistira menilai periode saat ini perlu diwaspadai oleh masyarakat dan pemerintah karena tren penurunan daya beli dapat berdampak jangka panjang jika tidak ditangani dengan baik. Ia menyebut Ramadan dan Lebaran bisa menjadi momen pembuktian, mengingat biasanya konsumsi meningkat pada periode tersebut.
Namun, ia memperkirakan pola konsumsi pada puasa tahun ini akan sedikit berbeda. Menurutnya, masyarakat cenderung menyimpan dana hingga akhir tahun.
Soroti pengetatan dan relokasi anggaran
Untuk mengantisipasi penurunan daya beli, Yudistira menilai perlu langkah strategis, salah satunya memangkas anggaran perjalanan dinas dan seremoni yang tengah ramai dibahas. Meski demikian, ia menekankan perlunya konsistensi dan sense of crisis dalam kebijakan.
Ia mencontohkan, apabila pemangkasan anggaran dilakukan namun masih muncul kegiatan seperti glamping untuk kepala daerah yang baru dilantik, hal itu dinilai menunjukkan cara pemerintah belum berubah dan mitigasi belum terlihat.
Menurutnya, pengetatan anggaran memang perlu, tetapi relokasi anggaran harus tepat. Ia juga menyoroti komposisi kabinet yang dinilainya cukup “gemuk”, dengan penambahan beberapa kementerian yang berimplikasi pada bertambahnya pos anggaran.
Anggaran pendidikan dan kesehatan diminta tidak dipangkas
Yudistira turut menekankan pengetatan anggaran dapat diterapkan pada program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang disebutnya merupakan janji kampanye politik Prabowo. Ia menilai anggaran program tersebut perlu dipertimbangkan kembali karena pelaksanaannya dinilai belum matang, sementara kondisi anggaran negara disebut belum stabil.
Ia mengingatkan bahwa pengetatan anggaran MBG perlu dicermati karena anggaran pendidikan dan kesehatan disebut ikut terdampak dan dianggap hanya sebagai sektor penunjang.
Yudistira menegaskan anggaran pendidikan dan kesehatan seharusnya tidak dipangkas. Menurutnya, pembangunan sumber daya manusia (SDM) di masa mendatang sangat ditentukan oleh tingkat pendidikan dan kesehatan, sehingga anggarannya perlu dijaga sebagai landasan transformasi melalui modal manusia.
- Yudistira menilai krisis global masih menekan daya beli masyarakat di 2025.
- Ketidakpastian pekerjaan dan upah mendorong masyarakat menahan konsumsi.
- Pengetatan anggaran dinilai perlu, namun relokasi harus tepat dan konsisten.
- Anggaran pendidikan dan kesehatan diminta tidak dipangkas.
