Gejolak ekonomi global yang kian dinamis dinilai menuntut respons cepat dan tepat sasaran dari pemerintah maupun masyarakat. Ekonom Universitas Gadjah Mada (UGM) Eddy Junarsin menyebut kondisi ekonomi saat ini berada dalam situasi yang tidak biasa, sehingga diperlukan sinergi antara kebijakan pemerintah yang taktis dan sikap masyarakat yang adaptif.
Menurut Eddy, situasi luar biasa tersebut memerlukan respons yang sederhana namun tepat sasaran. Dari sisi pemerintah, ia menilai prioritas kebijakan sebaiknya menyentuh kebutuhan dasar masyarakat, sekaligus memperkuat dukungan bagi kelompok yang terdampak pemutusan hubungan kerja (PHK).
“Pemerintah perlu memberikan edukasi ekonomi politik kepada masyarakat, sekaligus menyosialisasikan kebijakan untuk melewati masa sulit ini. Kebijakan sebaiknya diarahkan pada aspek survival dan intermediate ranges, seperti ketersediaan pangan, tempat tinggal, energi, dan akses pendidikan,” ujar Eddy, Selasa (31/3/2026).
Ia juga menekankan perlunya intervensi cepat pada sektor lapangan kerja yang terpangkas. Eddy mendorong adanya bantuan pengangguran sementara, serta penyaluran tenaga kerja ke daerah atau industri yang masih memungkinkan menyerap pegawai.
Dari sisi masyarakat, Eddy mengingatkan agar tidak bersikap pasif menunggu kondisi membaik. Ia menilai penyesuaian diri terhadap situasi baru diperlukan untuk bertahan di tengah ketidakpastian.
“Masyarakat perlu menyadari bahwa ini adalah situasi luar biasa yang membutuhkan persatuan dan kolaborasi. Kita harus dinamis, bukan statis. Cobalah berbagai ide pekerjaan atau usaha baru dan tetap fokus pada solusi. Kurangi perdebatan atau pertikaian personal yang tidak relevan,” tegasnya.
Eddy menilai langkah seperti mencari peluang usaha baru, memperkuat kolaborasi, dan berfokus pada pemecahan masalah menjadi cara yang efektif untuk menghadapi tekanan ekonomi yang masih berlangsung.
Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan perekonomian Indonesia masih berada dalam fase ekspansi dan belum menunjukkan tanda-tanda krisis meski tekanan global meningkat. Ia menilai daya beli masyarakat tetap kuat, salah satunya tercermin dari tingginya aktivitas konsumsi selama periode Lebaran.
“Siapa yang bilang krisis? Baru Lebaran kemarin kan? Di mana-mana macet. Di semua tempat pada belanja. Artinya daya beli ada dan kalau kita lihat, dari indikator-indikator yang ada, kita memang sedang bergerak lebih cepat,” ujar Purbaya di kantornya, Jumat (27/3/2026).
Purbaya menambahkan pemerintah disebut mampu meredam dampak kenaikan harga minyak dunia melalui kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sehingga tekanan eksternal tidak langsung membebani masyarakat. Ia juga menyampaikan proyeksi ekonomi ke depan masih menunjukkan tren ekspansi hingga beberapa tahun mendatang.
“Jadi kita jauh dari krisis, kita malah ekspansi terus. Kalau bola kristal yang saya bilang, leading economic index kita nggak salah, sampai nanti 2029-2030 kita ekspansi terus,” tuturnya.
Terkait target pertumbuhan ekonomi sekitar 5,7 persen, Purbaya menyebut angka tersebut didasarkan pada sejumlah data, seperti survei konsumen, PMI, hingga penjualan kendaraan yang dinilai menunjukkan peningkatan. Ia juga mengatakan pemerintah menjaga likuiditas perekonomian, memastikan belanja negara tepat waktu, serta terus memperbaiki iklim usaha untuk mendorong aktivitas ekonomi.
Menurut Purbaya, kombinasi kebijakan fiskal dan moneter yang berjalan saat ini menjadi pendorong utama pertumbuhan. Dengan kondisi tersebut, ia meyakini Indonesia tidak mengarah ke resesi maupun krisis.
“Jadi hampir pasti kita tidak menuju resesi apalagi krisis,” katanya.
