Perkembangan ekonomi Indonesia pada awal 2025 ditandai oleh kombinasi sinyal yang kontras: inflasi yang melemah hingga memasuki wilayah negatif, tekanan pada nilai tukar rupiah, serta tantangan menjaga keseimbangan fiskal di tengah kebutuhan belanja pemerintah.
Pada Februari, inflasi Indonesia tercatat minus 0,1% secara tahunan. Ini menjadi angka negatif pertama dalam lebih dari dua dekade, turun dari 0,8% pada Januari dan rata-rata 2024 sebesar 2,3% (yoy). Penurunan tersebut terjadi seiring kontraksi rata-rata 0,6% secara bulanan pada Januari dan Februari, salah satunya dipicu oleh berakhirnya diskon tarif listrik pemerintah untuk pelanggan tertentu pada bulan sebelumnya.
Dari sisi penawaran, disinflasi juga terlihat pada kelompok harga yang diatur pemerintah. Pada Januari–Februari, inflasi administered prices turun rata-rata 7,7% (yoy), sementara inflasi energi berkontraksi rata-rata 16% (yoy) pada periode yang sama. Harga bahan makanan pokok dan bahan makanan tidak tahan lama turut menurun, meski kenaikan harga pada segmen tertentu—seperti cabai—mulai terlihat pada pekan lalu.
Di tengah pelemahan inflasi umum, inflasi inti justru tercatat lebih tinggi, naik 2,5% (yoy). Kondisi ini dipandang mencerminkan daya tahan permintaan domestik. Seiring meredanya dampak subsidi listrik, DBS Group Research memperkirakan inflasi umum akan kembali bergerak turun dan masuk kembali ke target Bank Indonesia (BI) di kisaran 1,5–3,5%.
Radhika Rao, Senior Economist Bank DBS, menyatakan perkiraan inflasi tahunan direvisi turun menjadi 1,2% (yoy) dari sebelumnya 2,2%, dengan mempertimbangkan awal tahun yang lemah dan asumsi inflasi kembali ke target BI.
Di sisi kebijakan moneter, BI dihadapkan pada beberapa tujuan yang perlu ditimbang. Tren deflasi dapat memperkuat urgensi penurunan suku bunga, namun rupiah dinilai tetap rentan terhadap pergerakan dolar. Pada pekan lalu, rupiah sempat jatuh ke posisi terendah sejak masa Covid dan tetap menjadi salah satu mata uang berkinerja terlemah di kawasan dengan penurunan 2,3% secara year to date.
Secara terpisah, seorang staf Presiden menyampaikan bahwa BI telah berkomitmen membeli obligasi senilai Rp130 triliun untuk membiayai program stimulus perumahan pemerintah tahun ini. Pernyataan ini memunculkan kekhawatiran mengenai monetisasi utang secara de facto.
Pasar keuangan domestik juga menunjukkan volatilitas. Indeks saham domestik melonjak tajam kemarin, menjadi kenaikan terbesar dalam lima tahun terakhir, setelah aksi jual saham membawa pasar masuk ke bearish market pada pekan lalu. Menghadapi kondisi tersebut, regulator keuangan menunda rencana penerapan short selling hingga akhir tahun ini, dari jadwal sebelumnya pada kuartal kedua.
Dari sisi eksternal, defisit neraca transaksi berjalan pada kuartal IV 2024 membaik menjadi US$1,1 miliar atau 0,3% dari PDB, dari US$2 miliar atau 0,6% dari PDB pada kuartal III. Namun secara tahunan, defisit transaksi berjalan 2024 melebar menjadi US$8,9 miliar atau 0,6% dari PDB, dibandingkan US$2 miliar atau 0,1% dari PDB pada 2023. Pelebaran ini terjadi karena surplus perdagangan barang yang lebih kecil, kesenjangan pendapatan primer yang meningkat, serta defisit jasa yang lebih luas.
Meski demikian, surplus neraca pembayaran mencapai US$7,2 miliar pada 2024, meningkat dari US$6,3 miliar pada 2023. Kenaikan tersebut didorong oleh peningkatan arus masuk investasi asing (FDI), program pembiayaan eksternal, dan arus portofolio yang positif.
Bank sentral memproyeksikan defisit transaksi berjalan pada 2025 berada di kisaran minus 0,5% hingga minus 1,3% dari PDB. DBS Group Research menempatkan perkiraannya di titik tengah kisaran tersebut, seraya menilai stabilitas neraca perdagangan eksternal dapat menjadi faktor positif bagi aset rupiah.
Sementara itu, dari perspektif fiskal, defisit anggaran 2024 ditutup pada minus 2,3% dari PDB, lebih sempit dari perkiraan sebelumnya minus 2,7%. Capaian ini ditopang kenaikan pendapatan 2,0% dan lonjakan pengeluaran 7,3%. Pelebaran defisit 2024 dibanding 2023 (minus 1,6%) disebut terkait peningkatan belanja untuk mengakomodasi program unggulan pemerintah yang akan datang, meski pada akhirnya pengeluaran bersih dipangkas untuk membatasi skala defisit.
Untuk 2025, defisit diperkirakan minus 2,5% dari PDB, dengan tumpuan pada peningkatan pendapatan guna mendanai program kesejahteraan dan belanja sosial. Namun, upaya peningkatan penerimaan berpotensi tidak sesuai harapan setelah rencana kenaikan tarif PPN sebesar 1% yang semula dijadwalkan luas ditunda, dan hanya diterapkan pada barang dan jasa mewah.
Para pejabat disebut berharap tambahan penerimaan Rp1,5–3,5 triliun, lebih rendah dibanding potensi Rp15 triliun jika kenaikan dilakukan secara lebih luas. Dalam konteks ini, pemerintah menghadapi kebutuhan menyeimbangkan dorongan peningkatan pajak dengan upaya menjaga daya beli rumah tangga berpenghasilan rendah, mengingat karakter pajak tidak langsung yang cenderung regresif.
