BERITA TERKINI
Ekonomi Setahun Pemerintahan Prabowo-Gibran Dinilai Menguat, Tantangan Ada pada Keberlanjutan Fiskal

Ekonomi Setahun Pemerintahan Prabowo-Gibran Dinilai Menguat, Tantangan Ada pada Keberlanjutan Fiskal

Jakarta — Kondisi perekonomian Indonesia dalam setahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dinilai menunjukkan tren positif. Penilaian itu antara lain didasarkan pada indikator pertumbuhan, inflasi, hingga kinerja fiskal yang dianggap mampu menjaga stabilitas dan mengarah pada pertumbuhan berkelanjutan.

Dosen Vokasi Universitas Indonesia (UI) Ananta H. Nasution menyoroti pertumbuhan ekonomi Indonesia pada Triwulan II-2025 yang mencapai 5,12%. Menurutnya, capaian tersebut termasuk yang tertinggi di antara negara-negara G20 dan menjadi indikator bahwa fundamental ekonomi Indonesia cukup kuat.

Selain pertumbuhan, Ananta menilai inflasi yang terkendali di angka 2,65% serta defisit APBN sebesar 1,56% dari PDB mencerminkan kehati-hatian dan disiplin kebijakan fiskal pemerintah. Ia juga menyebut pasar modal merespons positif, ditandai dengan rekor tertinggi Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang mencapai level 8.257 pada Oktober 2025.

Di sisi sosial, Ananta menyoroti penurunan tingkat pengangguran menjadi 4,76% dan turunnya angka kemiskinan ke 8,47%. Ia menilai indikator tersebut menunjukkan kebijakan ekonomi mulai menyentuh kelompok masyarakat bawah dan dampak pertumbuhan tidak semata tercermin pada angka makro.

Meski demikian, Ananta mengingatkan tantangan ke depan terletak pada kemampuan pemerintah menjaga keseimbangan antara program populis dan keberlanjutan fiskal. Ia menekankan pentingnya memastikan efektivitas program besar seperti Makan Bergizi Gratis, Sekolah Rakyat, dan Koperasi Merah Putih agar tidak menimbulkan beban fiskal jangka panjang.

Menurutnya, program kerakyatan perlu disertai audit efektivitas dan efisiensi pembiayaan, serta tata kelola yang transparan agar manfaatnya tepat sasaran tanpa menambah tekanan fiskal negara.

Ananta juga mendorong pergeseran belanja negara dari subsidi konsumtif ke subsidi produktif, terutama untuk pendidikan vokasi, teknologi pertanian, UMKM, dan infrastruktur logistik. Ia menilai koordinasi Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan perlu semakin erat untuk menjaga stabilitas nilai tukar dan inflasi pada kisaran ideal 2,5–3,5%.

Di sektor industri, ia menilai Indonesia perlu memperkuat hilirisasi secara berkelanjutan, tidak hanya bertumpu pada komoditas tambang seperti nikel dan bauksit, tetapi juga memperluas hilirisasi agroindustri serta ekonomi hijau, termasuk energi terbarukan dan biofuel. Diversifikasi tersebut dinilainya dapat menjadi mesin pertumbuhan baru.

Selain itu, Ananta menyoroti pentingnya peningkatan daya saing UMKM dan percepatan pemerataan ekonomi digital di luar Jawa. Ia menilai ekonomi digital dapat menjadi jembatan pemerataan melalui penguatan infrastruktur internet dan literasi digital.

Ananta menyatakan optimistis pemerintahan Prabowo berada di jalur yang tepat menuju transformasi ekonomi nasional. Ia menilai disiplin fiskal, industrialisasi hijau, dan pemerataan digital menjadi faktor penting dalam menyiapkan Indonesia menuju visi Indonesia Emas 2045.