Ketua Perhimpunan Persahabatan Indonesia-Jepang (PPIJ) Rachmat Gobel menilai Indonesia memiliki modal kuat untuk menarik investasi karena pasar domestik yang besar serta kekayaan sumber daya alam dan hasil bumi. Namun, ia mengingatkan bahwa besarnya pasar perlu dijaga melalui pengendalian kualitas barang yang masuk dan pengawasan yang kuat di berbagai pintu masuk pelabuhan.
Gobel menyampaikan pandangan itu dalam Indonesia-Japan Executive Dialogue 2025 yang digelar PPIJ di Hotel Fairmont, Jakarta, Rabu malam, 6 Agustus 2025. Dalam dialog tersebut, ia meminta izin menyampaikan saran kepada Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM sekaligus CEO Badan Pelaksana Investasi Danantara, Rosan P Roeslani.
Menurut Gobel, perhatian pemerintah terhadap investasi kerap terlihat lebih besar kepada investor baru. Ia menilai investor lama yang telah lama berkontribusi, termasuk di sektor otomotif dan elektronika, justru berisiko kurang mendapatkan perhatian yang memadai.
Ia juga menekankan pentingnya kebijakan investasi yang mempertimbangkan tren teknologi. Dalam isu kendaraan ramah lingkungan, Gobel menilai pemerintah tidak semestinya hanya berfokus pada kendaraan listrik berbasis baterai (EV), karena ada pula opsi teknologi hybrid dan hidrogen. Ia mengingatkan, belum ada kepastian teknologi mana yang pada akhirnya paling unggul dan diterima pasar.
Gobel mendorong agar perlakuan pemerintah setara terhadap EV, hybrid, dan hidrogen. Ia turut menyinggung sumber energi listrik di Indonesia yang masih berbasis batu bara, yang menurutnya memiliki emisi CO2 besar. Ia mengingatkan risiko jika pasar tidak dikontrol, termasuk kemungkinan masuknya produk EV dari merek yang perusahaannya sudah bangkrut di negara asalnya.
Dalam konteks industri otomotif, Gobel menyebut ekosistem kendaraan non-EV yang sudah lama berinvestasi di Indonesia telah membentuk struktur industri hingga tier-3 yang melibatkan industri penopang dan sekitar 250 ribu tenaga kerja. Ia menilai pemerintah perlu berhati-hati agar kebijakan tidak memicu hilangnya pekerjaan, terutama jika pasar dibanjiri kendaraan EV impor utuh.
Isu tren teknologi, menurut Gobel, juga relevan di industri elektronika seperti pendingin ruangan dan kulkas, yang berkaitan dengan material dan efisiensi energi. Ia berpendapat pemerintah semestinya memberikan insentif bagi pengembangan teknologi yang lebih hemat energi. Namun, ia menilai tren teknologi belum dijadikan bagian kuat dari strategi industrialisasi dan investasi, sehingga teknologi yang sudah tertinggal, tidak efisien, dan tidak ramah lingkungan tetap bisa masuk.
Gobel membandingkan dengan Malaysia yang disebutnya memasukkan pertimbangan tren teknologi dalam kebijakan pemerintah. Ia memberi contoh ketika Malaysia menolak rencana investasi pabrik televisi tabung karena dianggap teknologi lama, sementara tren pasar bergerak ke LED dan digital. Ia menilai Indonesia seharusnya lebih selektif mengejar investasi yang membawa teknologi terbaru dan berjangka panjang.
Acara Indonesia-Japan Executive Dialogue 2025 diikuti sekitar 200 pimpinan perusahaan Jepang di wilayah Jabodetabek. Selain Rosan dan Gobel, pembicara utama juga menghadirkan pengamat ekonomi M Chatib Basri. Duta Besar Jepang untuk Indonesia Masaki Yasushi turut hadir dan memberikan sambutan. Gobel juga merupakan Ketua Liga Parlemen Indonesia-Jepang.
Dalam sambutannya, Gobel menyatakan data terbaru menunjukkan Indonesia naik menjadi tujuan investasi Jepang nomor 2, dari sebelumnya posisi nomor 5. Dialog ini juga digelar untuk merespons penurunan investasi Jepang di Indonesia. Realisasi investasi Jepang pada 2023 tercatat 4,6 miliar dolar AS, sementara pada 2024 menjadi 3,46 miliar dolar AS atau turun 24,8%.
Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi 8% pada 2029. Target itu, menurut paparan dalam forum, dimulai dari sasaran pertumbuhan 5,30% pada 2025 dan meningkat tiap tahun. Untuk mendukungnya, pemerintah menargetkan total investasi periode 2024–2029 sebesar Rp 13.032,79 triliun atau 814,6 miliar dolar AS. Chatib Basri menyebut target tersebut membuatnya “merinding”.
Chatib menekankan urgensi mendorong investasi karena 2025 disebut sebagai puncak bonus demografi, sementara pada 2050 Indonesia mulai memasuki fase aging population. Ia mengingatkan perlunya pertumbuhan ekonomi konsisten 6–7% dan sebelum 2050 pendapatan per kapita mencapai 30 ribu dolar AS per tahun. Saat ini pendapatan per kapita Indonesia disebut sekitar 4.500 dolar AS per tahun. Ia menilai investasi perlu digenjot bukan hanya dengan menarik investor baru, tetapi juga mempertahankan dan meningkatkan investor lama—di mana Jepang, dengan sejarah investasi panjang dan keunggulan teknologi, dinilai memiliki posisi penting.
Berdasarkan data BPS yang disampaikan dalam forum, sejak Undang-Undang Penanaman Modal Asing disahkan pada 1967, investasi Jepang di Indonesia secara kumulatif lebih dari 80 miliar dolar AS. Rinciannya, periode 1967–1994 mencapai 15,66 miliar dolar AS dan periode 2000–2024 mencapai 62,04 miliar dolar AS. Volume perdagangan Indonesia–Jepang sejak 2000 hingga 2024 disebut mencapai 18.703,514 miliar dolar AS, dengan surplus untuk Indonesia sebesar 473,354 miliar dolar AS. Saat ini terdapat lebih dari 1.600 perusahaan Jepang yang beroperasi di Indonesia.
Menanggapi masukan Gobel, Rosan mengatakan Presiden Prabowo Subianto berpesan agar investor yang sudah menanamkan investasi miliaran dolar AS di Indonesia harus dijaga. Ia juga menyatakan pemerintah kini melakukan analisis terhadap kekuatan investor yang masuk, termasuk sumber daya finansial dan teknologi, untuk memastikan komitmen jangka panjang. Rosan menyebut pemerintah membentuk tim untuk melakukan analisis tersebut dan menegaskan Indonesia menginginkan investasi yang berkualitas.
Gobel turut menyinggung filosofi Jepang, monozukuri dan hitozukuri. Ia menjelaskan monozukuri berarti membuat barang, sedangkan hitozukuri berarti membangun sumber daya manusia. Menurutnya, penguatan SDM harus didahulukan agar investasi tidak bergantung pada tenaga kerja yang didatangkan dari negara asal investor. Ia menyebut Jepang lazim menyiapkan SDM dan membangun pusat pelatihan.
Rosan juga menyampaikan pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) No 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang ditujukan untuk mempercepat proses perizinan. Ia menjelaskan, jika kementerian atau badan terkait tidak menyelesaikan proses perizinan dalam 15 hari, BKPM berwenang mengambil alih dan menerbitkan izin investasi. Menurutnya, ketentuan ini memberikan kepastian yang lebih signifikan.
Pada semester pertama 2025, realisasi investasi Jepang di Indonesia tercatat 1,6 miliar dolar AS, belum mencapai separuh realisasi 2024. Dalam forum itu juga disampaikan perlunya dorongan kuat dari pemerintah untuk menarik investasi Jepang serta keyakinan investor terhadap komitmen Indonesia dalam memberikan kenyamanan berusaha.
Duta Besar Masaki Yasushi menyampaikan Indonesia akan menjadi basis produksi kendaraan Jepang untuk memenuhi kebutuhan domestik dan ekspor. Disebutkan pula Jepang baru saja berinvestasi membangun proving ground di Indonesia yang diklaim terbesar di Asia Tenggara, sehingga pengujian kendaraan tidak perlu lagi dilakukan di Thailand atau Jepang yang dinilai memakan biaya dan waktu.
Dalam paparan mengenai hubungan bilateral, disebutkan perjalanan kerja sama Jepang dengan Indonesia telah berlangsung panjang, antara lain pelatihan pengusaha Indonesia di Tokyo pada 1954, pengiriman tenaga ahli untuk pelatihan di Indonesia pada 1957, serta kontribusi saat Asian Games 1962 melalui pembangunan Hotel Indonesia dan penyediaan 10 ribu pesawat televisi. Jepang juga menyalurkan bantuan melalui skema Official Development Assistance (ODA) sejak 1968, yang hingga 2016 disebut mencapai 49,5 miliar dolar AS, dengan Indonesia sebagai penerima terbesar dari Jepang.
