Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) Ansar Ahmad menegaskan kesiapan Kabupaten Natuna untuk menjadi gerbang ekspor-impor di kawasan perbatasan. Penegasan itu disampaikan dalam Rapat Koordinasi Ekspor dan Impor di Gedung Daerah Provinsi Kepri, Tepi Laut, Tanjungpinang, Senin (25/8/2025), bersama Bupati Natuna Cen Sui Lan.
Ansar mengatakan, Pemerintah Provinsi Kepri tengah mendorong terwujudnya aktivitas ekspor-impor di Natuna. Menurut dia, langkah tersebut berawal dari komunikasi dengan Bupati Natuna yang menyampaikan kebutuhan mendesak masyarakat terhadap pasokan bahan pokok melalui jalur impor.
“Ibu Bupati menyampaikan ide agar Natuna bisa melakukan kegiatan impor untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Alhamdulillah, sudah ditetapkan Pelabuhan Selat Lampa sebagai lokasi, dan ke depan kita juga berharap bisa melaksanakan ekspor dari sana,” kata Ansar.
Dalam arahannya, Ansar menekankan pentingnya perhatian pemerintah pusat terhadap daerah perbatasan. Ia menilai, upaya menjamin ketersediaan barang pokok sekaligus menekan inflasi memerlukan kebijakan afirmatif dari pemerintah pusat.
“Daerah perbatasan seperti Natuna memang membutuhkan kebijakan afirmasi dari pemerintah pusat. Tanpa itu, sulit bagi kita menjamin ketersediaan kebutuhan pokok, dan tidak mudah menjaga fluktuasi inflasi,” ujarnya.
Ansar juga mengingatkan agar pertumbuhan ekonomi Kepri tidak berhenti pada angka statistik, melainkan dirasakan masyarakat. Ia menyebut pertumbuhan ekonomi Kepri pada triwulan kedua mencapai 7,14 persen, tertinggi di Sumatera dan ketiga di Indonesia. Namun, ia menilai dampak pertumbuhan tersebut tidak akan terasa bila stabilitas harga kebutuhan pokok tidak terjaga.
“Triwulan kedua kemarin, pertumbuhan ekonomi kita 7,14 persen, tertinggi di Sumatera dan ketiga di Indonesia. Tetapi pertumbuhan itu tidak akan memberikan trickle down effect jika stabilitas harga kebutuhan pokok tidak terjaga. Karena itu, ekspor-impor menjadi solusi nyata,” kata Ansar.
Dalam kesempatan yang sama, Ansar berharap Pelabuhan Selat Lampa segera difungsikan secara penuh agar Natuna dapat menjadi salah satu gerbang internasional ekspor-impor di perbatasan Kepri. Ia menyebut sejumlah persiapan perlu dibahas, mulai dari izin impor, neraca kebutuhan, hingga kelengkapan fasilitas karantina, imigrasi, dan bea cukai.
“Saya berharap Pelabuhan Selat Lampa yang sudah kita tinjau bisa segera difungsikan. Kita perlu bahas bersama apa saja yang harus dipersiapkan, mulai dari izin impor, neraca kebutuhan, hingga fasilitas karantina, imigrasi, dan bea cukai. Semua harus lengkap,” tegasnya.
Ia menambahkan, dukungan pemerintah pusat dibutuhkan untuk mempermudah regulasi. Menurut Ansar, fasilitas yang diperlukan untuk pelabuhan internasional pada dasarnya sudah tersedia dan tinggal dilengkapi.
“Kalau bicara pelabuhan internasional, kita butuh dukungan bea cukai, port authority, karantina, dan imigrasi. Fasilitas itu sebenarnya sudah ada, tinggal kita lengkapi. Lebih cepat lebih baik,” ujarnya.
Sementara itu, Bupati Natuna Cen Sui Lan menyampaikan bahwa kegiatan impor untuk kebutuhan sekitar 80 ribu penduduk Natuna dinilai kurang menarik bagi vendor jika hanya menyasar konsumsi lokal. Karena itu, Natuna diharapkan dapat berperan sebagai hub distribusi barang ke wilayah lain, seperti Kalimantan dan Sulawesi.
“Kalau hanya untuk kebutuhan Natuna, vendor akan berpikir dua kali. Maka strategi kami adalah menjadikan Natuna sebagai hub impor dan ekspor dengan dukungan penuh pemerintah provinsi dan pusat,” kata Cen.
Dari pihak swasta, perwakilan PT Eco Batam Indonesia menilai pembukaan jalur langsung ke Natuna dapat memangkas biaya logistik yang selama ini dinilai mahal. Perusahaan mencontohkan jarak pengiriman dari Tiongkok ke Natuna sekitar 2.300 km, namun bila harus melalui Jakarta, Surabaya, lalu Batam dapat mencapai 10.000 km, yang berdampak pada tingginya harga barang di Natuna.
“Kalau dari Tiongkok ke Natuna jaraknya hanya 2.300 km, tetapi jika harus memutar ke Jakarta, Surabaya, lalu Batam bisa mencapai 10.000 km. Hal ini yang membuat harga barang di Natuna tinggi. Jika jalur langsung dibuka, Natuna bisa menjadi logistics hub strategis,” ujar perwakilan perusahaan.
Selain impor, rapat juga menyoroti potensi ekspor komoditas lokal, di antaranya kelapa, pinang, pisang, dan hasil pertanian, yang dinilai berpeluang dipasarkan ke luar negeri, termasuk Tiongkok dan Singapura.
Rencana penguatan aktivitas ekspor-impor di Selat Lampa disebut mendapat dukungan dari Bea Cukai Tanjungpinang, KSOP Kelas II Tanjungpinang, serta Balai Karantina Pertanian. Sejumlah pihak menyatakan komitmen untuk mempermudah regulasi dan perizinan agar kegiatan tersebut segera terealisasi.
Menutup sambutannya, Ansar menekankan perlunya langkah cepat dari pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan swasta untuk menyiapkan Pelabuhan Selat Lampa sebagai gerbang ekspor-impor yang diharapkan berdampak pada kesejahteraan masyarakat perbatasan.
“Lebih cepat lebih baik. Mari kita susun langkah konkret agar Pelabuhan Selat Lampa benar-benar menjadi gerbang ekspor-impor Natuna dan mendukung kesejahteraan masyarakat perbatasan. Dalam waktu dekat, kita akan ke beberapa kementerian terkait agar apa yang kita rencanakan ini bisa segera bergerak dan terealisasi,” pungkasnya.
